Tolak Kenaikan BBM, Elemen Masyarakat Watulimo Datangi Kantor DPRD Trenggalek

Memontum Trenggalek – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu, terus menuai polemik di masyarakat. Tidak terkecuali, di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Setelah sebelumnya dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kali ini sejumlah elemen masyarakat Kecamatan Watulimo, melakukan aksi damai di Kantor DPRD Trenggalek, Rabu (14/09/2022) sore. Kenaikan harga BBM, ini dinilai tidak sejalan dengan situasi di sektor ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi Covid-19.

“Hari ini kami mewakili warga Kecamatan Watulimo, datang ke Kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Salah satunya, menolak kenaikan harga BBM, khususnya Solar. Mengingat, sebagian besar masyarakat di Watulimo bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Di mana solar sangat dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaannya,” ujar Koordinator Aksi, Anugerah Iskandar.

Disampaikan Iskandar, kenaikan harga BBM, tentu mengakibatkan inflasi secara umum. Karena, akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, dampak kenaikan harga BBM ini dinilai menganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara.

“Bisa saya katakan demikian, karena sebagian besar aktifitas perekonomian nasional berangkat dari sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan, perikanan dan pariwisata,” imbuhnya.

Baca juga :

• Libatkan TAPD, Banggar DPRD Trenggalek Rapat Bahas Ranperda APBD 2025
• Gelar Rapat Kerja, Banggar DPRD Trenggalek Terima Laporan Pimpinan Komisi
• Komisi III DPRD Trenggalek Hearing Sikapi Jalan Rusak bersama Masyarakat
• Komisi II DPRD Trenggalek Dorong Pemkab Tingkatkan Dukungan Anggaran untuk Populasi Sapi Nggalekan
• Komisi II DPRD Trenggalek Evaluasi Kinerja OPD Mitra

Karenanya, sambungnya, sudah semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Faktanya, saat ini masih banyak orang-orang yang memanfaatkan BBM bersubsidi. Seharusnya, hanya orang-orang kalangan menengah ke bawah yang hanya boleh mendapatkan BBM bersubsidi ini.

Tidak hanya itu, warga Kecamatan Watulimo, ini juga menolak kebijakan pemerintah terkait Tarif Dasar Listrik (TDL) per tanggal 1 Juli 2022. Selain akan menambah laju inflasi, kenaikan ini akan menambah beban operasional bagi pelaku industri makro maupun UMKM.

“Diketahui tarif dasar listrik mengalami kenaikan pada beberapa golongan. Salah satunya, pelanggan rumah tangga golongan R2 dengan daya 3.500 VA ke atas. Dan ini sangat menyusahkan para pengusaha khususnya pelaku UMKM,” kata Iskandar.

Adapun hal lain yang juga disampaikan warga Kecamatan Watulimo ke wakil rakyat, adalah soal rencana eksplorasi tambang emas yang salah satu lokasinya ada di Watulimo. Mereka menyebut, jika rencana tersebut akan menghilangkan sumber air dan menimbulkan kerusakan alam yang berdampak signifikan bagi masyarakat.

“Dampak dari tambang emas ini jika dilakukan, tentu akan merugikan masyarakat. Karena, banyak juga masyarakat di sana yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan, kebun dan sawah,” tegasnya.

Dirinya berharap, seusai bertemu dengan anggota DPRD, aspirasi mereka segera ditindaklanjuti dan mendapatkan solusi terbaik. “Kita datang ke sini, karena bapak-bapak yang ada di sini merupakan wakil kita (masyarakat). Jadi, kalau bukan mereka (wakil rakyat), siapa lagi yang kita datangi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kecil,” ujar Iskandar. (mil/gie)