Gelar Rapat Kerja, Banggar DPRD Trenggalek Terima Laporan Pimpinan Komisi

Memontum Trenggalek – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja dengan agenda mendengarkan laporan dari masing-masing pimpinan komisi, terkait dengan alokasi anggaran dalam penyusunan Raperda tentang APBD tahun 2025.

Pimpinan Rapat Banggar DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa banyak permasalahan yang diangkat oleh masing-masing komisi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar. “Hari ini kita melaksanakan rapat bersama para pimpinan komisi, dimana masing-masing komisi menyampaikan laporan yang berhubungan langsung dengan penganggaran untuk tahun depan. Salah satu isu utama yang disampaikan Komisi I, adalah anggaran untuk Inspektorat, yang masih belum terpenuhi. Karena untuk memenuhi ketentuan, ada aturan sebesar 0,75 persen dari total APBD,” katanya saat dikonfirmasi seusai rapat, Selasa (19/11/2024) tadi.

Kemudian, tambahnya, ada laporan dari Komisi III yang mengangkat isu penting terkait peningkatan anggaran untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Komisi III berharap, dengan adanya tambahan anggaran untuk mendukung peningkatan layanan di DPMPTSP, yang bertujuan agar proses perizinan dan administrasi di Trenggalek dapat lebih cepat dan efisien.

“Komisi ini berharap adanya tambahan anggaran untuk mendukung peningkatan layanan PTSP, agar proses perizinan dan administrasi di Trenggalek dapat lebih efisien dan cepat,” imbuh Doding.

Lalu, Komisi IV menyampaikan perkembangan positif terkait anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soedomo. Menurut laporan, terjadi peningkatan signifikan pada anggaran RSUD, yang semula sebesar Rp 140 miliar rupiah menjadi Rp 147 miliar rupiah. Peningkatan ini diharapkan dapat terus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

“Alhamdulillah, progresnya bagus. bisa meningkatkan pendapatan daerah. Puskesmas juga menunjukkan perkembangan signifikan karena semuanya sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD,” tegasnya.

Baca juga :

Selain itu, RSUD Panggul juga mengalami perkembangan pesat. Rumah sakit ini diproyeksikan dapat menyumbang pendapatan sekitar Rp 2 miliar untuk kas daerah pada tahun mendatang.

Namun, meskipun ada kemajuan di beberapa sektor, Banggar DPRD juga menyoroti permasalahan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan.

“Saat ini, anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan pada tahun ini mencapai sekitar Rp 41 miliar. Namun, untuk menyelesaikan seluruh masalah jalan rusak, kita membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp 250 miliar,” kata Doding.

Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, dari total panjang jalan di Trenggalek, sekitar 72 persen sudah dalam kondisi baik. Namun sekitar 23 persen masih memerlukan perbaikan. Meskipun anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi, Doding berharap adanya rasionalisasi anggaran yang dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk perbaikan jalan.

“Jika kita bisa menyediakan anggaran sekitar Rp 250 miliar, maka seluruh jalan di Trenggalek dapat diperbaiki. Namun, kita harus realistis dengan kondisi anggaran yang ada, terutama karena banyak dana yang tersedot untuk penganggaran kegiatan lain, seperti tenaga P3K,” tuturnya.

Doding menambahkan, bahwa jika rasionalisasi anggaran bisa dilakukan, diharapkan ada tambahan anggaran sekitar Rp 70 miliar setiap tahunnya untuk sektor perbaikan jalan. Dengan demikian, masalah jalan rusak di Kabupaten Trenggalek bisa terselesaikan dalam waktu tiga tahun ke depan.

“Jika anggaran tambahan itu bisa tercapai, maka dalam waktu tiga tahun ke depan masalah jalan rusak di Trenggalek bisa selesai,” papar Doding. (mil/sit)