Soroti Kinerja Pemerintah Daerah, GMNI Trenggalek Gelar Aksi di Kantor DPRD

Memontum Trenggalek – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Trenggalek, menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Trenggalek. Aksi ini dilakukan, karena mereka menilai kinerja pemerintah kurang serius dalam menangani permasalahan yang ada di Kota Keripik Tempe.

“Aksi kita hari ini adalah bentuk kekecewaan kami terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Yang mana, visi misi Bupati dan Wakilnya sampai saat ini dinilai belum dijalankan dengan maksimal. Terbukti, ada beberapa sektor yang masih menjadi PR pemerintah untuk segera ditindaklanjuti,” kata Ketua GMNI Kabupaten Trenggalek, Mohammad Sodiq Fauzi, saat dikonfirmasi, Jumat (24/11/2023) tadi.

Seperti di sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, infrastruktur hingga pariwisata. Adapun sektor prioritas yang perlu tindak lanjut segera adalah kesehatan, utamanya dalam hal pelayanan dan fasilitas.

Terbukti di RSUD dr Soedomo Trenggalek, ujarnya, pasien penunggu rawat jalan sangat terlantar. Hal ini, tentu perlu ada evaluasi agar kedepannya fasilitas seperti ruang tunggu pasien rawat jalan segera dibenahi.

Baca juga:

“Di sektor pendidikan, terlihat kesenjangan fasilitas di sekolah yang ada di perkotaan sangat berbeda dengan sekolah di pelosok. Diharapkan, fasilitas yang ada di sekolah favorit bisa dianggarkan untuk sekolah-sekolah yang ada di desa. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa enggan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang ada di pelosok karena sarana prasarana sudah seperti sekolah yang ada di pusat kota,” jelasnya.

Dikatakan Fauzi, kemudian sektor infrastruktur, masih banyak warga yang mengeluhkan kondisi jalan maupun jembatan juga lampu penerangan jalan. Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan usaha.

Selain itu, pengembangan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pembentukan sentra-sentra ekonomi baru dan mendukung pengembangan investasi sektor prioritas daerah lainnya. “Makanya kami meminta agar pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Trenggalek,” imbuh Fauzi.

Selanjutnya di sektor pariwisata, dirinya menekankan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap destinasi wisata. Melihat histori yang selama ini terjadi, banyak kejadian tak mengenakkan hingga hilangnya nyawa seseorang di beberapa destinasi wisata Trenggalek yang diakibatkan minimnya SOP.

Padahal, seharusnya hal itu menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Daerah. Sehingga kedepannya jika SOP di setiap destinasi wisata lebih ditingkatkan, diharapkan kejadian korban tenggelam atau lain sebagainya bisa lebih ditekan.

“Kita berharap dari aksi ini bisa menjadi warning untuk calon pemimpin di periode selanjutnya. Dan menjadi bahas evaluasi bagi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek saat ini,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan kedatangan GMNI ke kantor DPRD dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Dengan judul refleksi akhir tahun tentang kinerja Pemerintah Daerah.

“Saya berterimakasih kepada mereka yang mau mengingatkan dan meminta kita untuk melakukan evaluasi atas kinerja selama ini. Karena kita tau kontrol sosial itu harus dilakukan, agar kinerja kita tidak keluar dari target dan visi misi yang ada,” ujar Doding.

Dari beberapa sektor yang memang wajib menjadi prioritas adalah infrastruktur. Kenyataannya, infrastuktur di Trenggalek seperti jalan dan juga jembatan banyak yang masih perlu diperbaiki.

Disinggung terkait visi misi Bupati yang dinilai masih jauh dari harapan, politisi PDI-Perjuangan ini menyebut, pada dasarnya visi misi itu sudah di break down dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian, menjadi KUA PPAS hingga ke APBD. Dan selama perjalanannya sudah dilakukan secara maksimal.

“Jika dilihat visi misi Bupati yang menonjol adalah infrastruktur. Tapi bukan tidak dimaksimalkan, melainkan minimnya anggaran yang ada. Bahkan beberapa waktu lalu, Bupati kita melakukan pinjaman daerah itu juga semata-mata ingin mempercepat proses perbaikan infrastruktur,” paparnya. (mil/sit)