Raker bersama OPD Mitra, Komisi III Trenggalek Tegaskan Pelaksanaan P-APBD Trenggalek Harus Sesuai

Memontum Trenggalek – Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja (Raker) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024. Dalam pelaksanaan itu, Komisi III menemukan penambahan anggaran yang sangat minim dalam bidang infrastruktur.

Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, mengatakan bahwa dalam rapat kerja kali ini pihaknya mengundang Bapeda, Dinas PUPR, Bagian Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa. “Dari awal rapat, kami berharap OPD dari mitra Komisi III bisa memprioritaskan kebutuhan RPJMD. Mengingat, kapasitas fiskal kita yang terbatas. Ini penting agar target-target yang telah ditetapkan bisa tercapai di akhir tahun 2024,” katanya, saat dikonfirmasi usai rapat, Selasa (06/08/2024) tadi.

Komisi III menegaskan, bahwa pelaksanaan kegiatan P-APBD Trenggalek harus sesuai kebutuhan bukan keinginan. Jadi, harus benar-benar bisa memilah antara prioritas dan non prioritas.

Pihaknya juga menekankan, agar realisasi program harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Kami melihat perlu adanya pemangkasan anggaran di beberapa bagian pembangunan. Menurut kajian Komisi III, ini perlu ditindaklanjuti dan dikurangi melihat realisasi proses tahun berjalan,” kata Pranoto.

Dari rencana dan rancangan, dirinya ingin target bisa terpenuhi akhir tahun ini. Dari beberapa evaluasi, Komisi juga memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa Komisi III telah memberi rekomendasi. Misal tentang realisasi program yang ada di pembangunan, karena ada pemangkasan dan perlu di tindaklanjuti jika melihat proses tahun berjalan.

“Contoh, penggunaan advokasi dengan indikator target yang malah menurun, karena tidak bisa di laksanakan dan dilakukan. Pastinya itu, belum sama sekali di laksanakan, maka agar pelaksanaan di tunda untuk mensupport kegiatan lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pranoto juga menyoroti tambahan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar untuk Dinas PUPR. “Melihat kondisi yang ada, tambahan anggaran sebesar itu tidak masuk akal. Kebutuhan untuk satu ruas jalan saja, yang sudah ditanami pisang dan lain-lain, memerlukan lebih dari Rp 1 miliar. Idealnya, Dinas PUPR mengelola anggaran sekitar Rp 25 milyar dalam perubahan ini,” jelas Pranoto.

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, seperti temuan dari eksekutif atau legislatif dalam hal infrastruktur yang rusak. Seharusnya, itu dijadikan prioritas kebutuhan.

“Karena, setidaknya lebih dari itu untuk penambahan anggaran pada Dinas PUPR memang sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk pengurangan pada kegiatan yang belum prioritas harus dilakukan. Minimal anggaran penambahan sebesar Rp 24 miliar. Dan jika hanya Rp 4 milyar itu hanya untuk emergensi saja,” terangnya.

Selanjutnya, hasil rapat ini akan disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan harapan dapat mengurangi anggaran pada OPD-OPD lain sesuai laporan masing-masing. (mil/sit)