Novita Ajak PKK Desa Jadi Duta Penyalur Informasi yang Benar ke Masyarakat

Memontum Trenggalek – Di tengah pandemi Corona seperti saat ini banyak warga masyarakat yang menyangsikan sportifitas pemerintah, termasuk pemerintah desa dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Banyak anggapan miring yang ditujukan kepada pemerintah maupun aparatur desa, meski belum tentu kebenarannya.

Mensikapi hal ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek Novita Hardini Mochamad mengajak aparatur desa untuk menghidupkan peran PKK di desa. Terlebih saat ini ia tengah mencanangkan 10 rencana aksi gerakan berjarak ditengah pandemi Covid-19.

Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardiny mengajak PKK desa untuk berperan aktif menjadi penyalur informasi yang benar. (ist)

Peran PKK di desa bisa menjadi duta pemerintah desa untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

“Beberapa aparatur desa itu juga tidak terlepas dari sasaran warga. Wajar bila warga kebingungan untuk mencukupi kebutuhan dimasa pandemi corona ini,” ucap Novita Hardini saat dikonfirmasi, Kamis (07/05/2020) pagi.

Hal ini, Lanjut Novita, menimbulkan sikap yang ditunjukkan warga cenderung menyalahkan aparatur desa maupun aparatur negara yang ada tentang keadilan pembagian bantuan sosial, dan yang lain sebagainya.

“Tadi saya menyampaikan ke aparatur desa dan juga kepala desa untuk melibatkan PKK. Karena PKK itu bisa membantu mengcover kegiatan, tujuan atau proses yang sedang dijalankan oleh pemerintah desa untuk dijelaskan kepada warga dengan cara yang baik,” imbuhnya.

Menurutnya, ada beberapa cara yang belum efektif dilakukan oleh aparatur desa dan warga belum memahami bagaimana proses bantuan sosial yang ada.

Masih terang istri Bupati Trenggalek ini, PKK bergabung dengan kepala desa, atau kepala desa mulai mengaktifkan PKK dan PKK bisa mengcover hal tersebut. Sehingga dengan begitu peran PKK dapat melindungi pemerintah desa untuk menjelaskan proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah desa.

“Pemerintah desa bukan berarti berbohong atau pemerintah desa itu tidak berjuang atau melakukan apapun, namun kita membantu untuk menjelaskan kepada warga dan masyarakat yang lebih luas lagi,” tegas Novita.

Sebelumnya, Kepala Desa Pule berkeluh kesah kepada Ketua TP PKK Trenggalek, bawasannya kondisi dilapangan belum tentu seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat.

Bisa saja orang yang mendapatkan bantuan itu rumahnya bagus, namun didalamnya mungkin ada janda yang sudah renta atau tidak mungkin mencari sumber penghasilan lagi. Sedangkan untuk anak mungkin penghasilannya pas-pasan.

Selain itu ada juga orang tua yang tinggal dirumah tak layak, namun tidak mendapatkan bantuan. Namun setelah dilihat ternyata dalam KK nya masih menjadi satu dengan anak yang berstatus PNS seperti Mbah Kadinem hari ini tadi. Atau bisa juga sudah didaftarkan namun statusnya masih masa tunggu, sehingga belum mendapatkan bantuan.

“Tentunya kami bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar. Tidak ada keinginan dari kami jika selama proses pemberian bantuan sosial ada ketidak Adilan didalamnya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya semaksimal mungkin tak ada satupun nama warga terdampak yang tidak menerima bantuan,” jelasnya.

Dikatakan Novita, warga hanya harus di edukasi tentang alur proses penerimaan bantuan, dan jangan mudah mengeluarkan statement jika belum jelas dasar hukum, sumbernya dan mendapatkan konfirmasi yang kompeten di bidangnya.

“Meskipun masa Pandemi Covid 19 ini semua sedang di uji, bukan berarti kita lupa bagaimana kebijaksanaan dalam mengelolah berita yang sifatnya bias atau hoax,” tambah Novita.

Ibu 3 anak ini mengaku jika kendala ini bukannya desa yang tidak bergerak maupun tidak berjuang untuk rakyatnya namun tidak semua masyarakat mengerti dan tahu akan kondisi ini. (mil/oso)