Ketua TP PKK Trenggalek Serahkan Bantuan Kepada Para Pejuang PAUD

Memontum Trenggalek – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardiny Mochamad menyerahkan bantuan kesejumlah pejuang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Pule. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban hidup para guru PAUD ini selama Pandemi Covid 19 ini berlangsung, dikarenakan sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan gaji akibat pemberlakuan belajar dirumah.

Tak hanya sektor mikro dan kaum buruh yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid 19 dan pemberlakuan Physical Distancing, sektor usaha lain seperti pejuang PAUD ini juga ikut terdampak.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek ini tidak mau tinggal diam, bahkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten, ia merasa punya tanggungjawab untuk mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan ini. Mulai dari mengerakkan peran masyarakat hingga mendorong dana desa untuk bisa memperhatikan nasib para guru PAUD.

“Dari data yang saya terima, ada 500 lebih guru paud yang terdaftar, 200 diantaranya masih menerima gaji dibawah 50 ribu dalam sebulan. Biasanya didapat dari uang SPP walimurid. Saya menangis sejak bulan April karena banyak dari mereka yang belum menerima gaji sejak himbauan belajar dirumah karena banyak para wali murid tidak membayar SPP,” ungkap Novita saat dikonfirmasi, Kamis (07/05/2020) pagi.

Di Kantor Kecamatan Pule, ibu 3 anak ini menambahkan, jika ditanya siapa yang salah tentunya tidak ada yang salah. Karena hal ini tentu wajar membuat kebingungan para wali murid untuk membayar SPP atau tidak.

“Disisi lain kondisi ekonomi disetiap daerah selama pandemi ini cukup sulit karena tidak semua orang bisa bekerja seperti sediakala, sehingga tidak semua wali murid punya kemampuan untuk membayar SPP,” katanya.

Ada beberapa langkah yang dilakukan, baik berdiskusi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan, guna mencari solusi yang paling mudah untuk bisa melindungi hak-hak para guru PAUD ini.

“Pertama yang kita bahas bagaimana mengedukasi para wali murid yang masih bisa membayar SPP untuk bisa membayar SPP. Kemudian yang kedua saya mengedukasi Ketua PKK desa untuk menggerakkan dana desa untuk bisa memenuhi hak hak yang dimiliki Guru PAUD selama masa pandemi Corona ini,” jelas Novita.

Dikatakan istri Bupati Trenggalek ini, jika membahas Guru PAUD, meskipun suasana belajar dirumah bukan berarti mereka tidak bekerja sama sekali. Mereka tetap harus memikirkan tema selama belajar di rumah, kemudian memikirkan tugas-tugas selama dirumah, lalu daring dengan para orang tua dan juga memantau anak didik selama di rumah.

“Lalu saya juga menugaskan kepada guru-guru PAUD ini untuk bisa memperhatikan sekolah masing-masing mulai kebersihannya ataupun melakukan disinfeksi dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Kemudian, lanjut Novita, melihat tugas-tugas yang dibebankan kepada guru-guru ini menurutnya memang sudah sepatutnya mereka diberikan hak-haknya.

“Bagaimana tidak menangis sebelum Covid ini datang, mereka satu bulan ada yang menerima gaji Rp 35 ribu. “Kenapa saya bilang Rp 35 ribu, karena saya sudah menerima datanya,” ucapnya.

Diketahui, ada sekitar 500 lebih guru PAUD yang non PNS, kurang lebih sekitar 200 guru menerima gaji dibawah Rp. 50 ribu, itu sebelum Pandemi Covid ada. Mengingat pandemi ini muncul dan mereka tidak mendapatkan gaji sama sekali, jangankan Rp. 35 ribu atau Rp. 50 ribu, Rp. 10 ribu saja tidak dapat. Yang dilakukan dalam hal ini adalah PKK berusaha keras memperjuangkan hak hak mereka.

“Selama dana desa bisa dipakai, atau swadaya masyarakat itu masih bisa digerakkan kita akan tetap terus berjuang,” tutup Novita.

Sementara itu, Sarti salah satu pendidik PAUD di Pertiwi Pule membenarkan bahwa selama pandemi corona ini dirinya belum menerima gaji sama sekali. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya mengandalkan berkegiatan dihutan. “Kita menanam beberapa sayuran dihutan untuk sekedar mengurangi beban hidup setiap hari,” paparnya.

Kondisi ini diperparah, karena adanya pembelajaran di rumah tentunya harus banyak pulsa untuk mengirimkan materi pembelajaran kepada siswa. Bahkan juga untuk berkomunikasi dengan para orang tua untuk menanyakan perkembangan anak selama pembelajaran di rumah berlangsung.

“Belum lagi bila orang tua murid yang tidak memiliki alat komunikasi HP atau HPnya tidak mendukung, sehingga perlu dilakukan pendekatan lebih,” pungkas Sarti.

Meskipun begitu, ia mengaku iklas dan tetap semangat untuk menjalankan tugas ini karena sudah menjadi tanggung jawab. Ia berharap uluran pemerintah ini bisa untuk meringankan beban hidupnya. (mil/oso)