Kali Keenam Berurutan, Pemkab Trenggalek Raih WTP dari BPK RI

Memontum Trenggalek – Selama kali keenam secara berurutan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Raihan WTP itu, disampaikan saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2021 yang diterima oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Joko Agus Setiyono, mengapresiasi pemerintah daerah yang telah serius dan konsekuen dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual serta berupaya maksimal memenuhi ketentuan undang-undang. “Kami pastikan bahwa pemeriksaan BPK di masa pandemi tetap berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara,” ucap Agus, Jumat (20/05/2022) siang.

Dengan demikian, opini yang diberikan BPK dalam LHP benar-benar memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ditambahkannya, bahwa ke depan diharapkan opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan serta mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Sehingga, opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Baca juga :

• Banggar DPRD Trenggalek Raker bersama TAPD, Fokus APBD 2025 pada Peningkatan Infrastruktur
• Komisi III DPRD Trenggalek Dorong Peremajaan Pohon Tepi Jalan yang Bahayakan Pengguna Jalan
• Libatkan TAPD, Banggar DPRD Trenggalek Rapat Bahas Ranperda APBD 2025
• Gelar Rapat Kerja, Banggar DPRD Trenggalek Terima Laporan Pimpinan Komisi
• Komisi III DPRD Trenggalek Hearing Sikapi Jalan Rusak bersama Masyarakat

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengaku sangat bersyukur bisa mempertahankan opini WTP ini. “Semua catatan, diskusi, rekomendasi maupun temuan yang disampaikan oleh BPK merupakan masukan yang sangat berarti bagi pemerintah agar tetap menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara,” kata Bupati Arifin.

Dijelaskan suami Novita Hardiny ini, Opini WTP atas LHP ini menunjukan konsistensi pengelolaan keuangan negara di tengah upaya pemerintah menghadapi kondisi pandemi Covid-19. Bahwa, APBD menjadi instrumen fiskal yang efektif dan optimal dalam merespon berbagai dampak pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga tujuan atau target pembangunan nasional. “Capaian ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah mengelola keuangan negara secara profesional, prudent, transparan dan akuntabel untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat,” tuturnya.

Prestasi capaian opini terbaik atas LHP tahun 2021, merupakan perwujudan nyata dari semangat pemerintah untuk senantiasa menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Kabupaten Trenggalek sendiri, sejak tahun 2016 lalu berhasil mempertahankan opini WTP tersebut, yang berarti hingga saat ini telah meraih 6 kali secara berturut-turut.

“Kami berharap kedepannya seluruh ASN bekerja dengan penuh dedikasi serta integritas tinggi, agar dapat mewujudkan dan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang lebih berkualitas. Dengan harapan, opini WTP dapat kembali diraih di tahun-tahun mendatang,” ujar Mas Ipin-sapaan akrabnya. (mil/gie)