Politik

Bupati Trenggalek Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2021

Diterbitkan

-

Bupati Trenggalek Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2021
PARIPURNA: Suasana rapat paripurna DPRD Trenggalek yang mengagendakan LKPJ Bupati Trenggalek. (memontum.com/mil)

Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun anggaran 2021 dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati tahun 2021.

“Hari ini, kita laporkan LKPJ tahun 2021 dan itu LKPJ terakhir masa 2016-2022. Secara umum, sampai tahun 2019 indikator berjalan normal. Akan tetapi, karena pasca pandemi Covid-19, indikator seperti kemiskinan tentu tidak tercapai bukan hanya di Trenggalek. Akan tetapi, secara nasional kemungkinan sama,” ungkap Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat dikonfirmasi usai rapat paripurna, Senin (28/03/2022) sore.

Disinggung terkait poin-poin yang menjadi catatan dalam penyampaian LKPJ kali ini, Bupati Arifin menyebut, jika hal itu merujuk pada perintah Presiden RI. “Poin yang serius ditanggapi, kita wajib melaksanakan perintah Presiden bahwa 40 persen dari anggaran APBD harus dibelanjakan untuk produk buatan dalam negeri. Karena itu, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi agar bisa naik 1,7 persen,” imbuhnya

Di tahun berikutnya, lanjut suami Novita Hardiny ini, menjelaskan sampai 31 Mei, Presiden menargetkan secara nasional ada transaksi Rp 400 triliun untuk barang-barang dalam negeri.

“Makanya, kita sudah memulai inisiasi mulai dari pemakaian seragam buatan lokal, aksi afirmasi itu nanti kita dorong,” tegas Mas Ipin-sapaan akrab Bupati Trenggalek.

Advertisement

Sedangkan untuk target kinerja, dirinya memastikan, akan ada perbedaan indikator dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya indikator target kinerja Pemerintah Daerah ada 12, seperti indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kelayakan insfratruktur dan lain sebagainya.

“Nanti kita jadikan satu indeks kota hijau, dan beberapa penyesuaian termasuk ada indikator baru termasuk pembangunan ekonomi inklusif. Jadi, nanti sudah masuk ke masa RPJMD yang baru,” tuturnya.

Baca juga :

Sementara itu, pimpinan rapat paripurna sekaligus Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa hari ini telah melaksanakan rapat paripurna LKPJ tahun 2021. “Jadi, target penyampaian LKPJ ini tiga bulan setelah tahun anggaran baru. Dan hari ini, kita bisa melaksanakan paripurna tentang LKPJ Bupati tahun 2021,” katanya.

Dari hasil penyampaian LKPJ ini, ujarnya, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus untuk membahasnya lebih lanjut. “Kita punya empat Pansus di DPRD. Dari empat Pansus ini, ada yang mempunyai pekerjaan banyak dan ada pula yang sedikit. Untuk hasil keputusan rapat pimpinan kemarin, kita tempatkan pembahasan LKPJ akan dibahas Pansus IV dengan jangka waktu maksimal 1 bulan,” jelas Doding.

Sesuai aturan, tambahnya, karena batasannya hanya empat Pansus, maka dalam menyelesaikan pekerjaan LKPJ menunjuk Pansus yang tugasnya hampir selesai. “Kita maksimal hanya empat Pansus dan tidak boleh lebih. Sementara ke empat Pansus itu, masih ada sehingga kita tambahkan ke Pansus IV,” paparnya.

Advertisement

Masih menurut Politisi PDI-Perjuangan ini, LKPJ 2021 menyisakan beberapa catatan. Seperti naik turunnya angka kemiskinan dan penganguran di Kabupaten Trenggalek. Sebelum pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Trenggalek kurang lebih 10 persen sekarang menjadi 12,14 persen.

“Jadi, ini menjadi PR kita bersama untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan tahun ini dan kedepannya, angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Trenggalek, bisa lebih ditekan,” papar Doding.

Selain kemiskinan dan pengangguran, terkait sektor ekonomi di Trenggalek, masih mengalami kontraksi sekitar kurang lebih 3 persen dari target mencapai 5 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Trenggalek hanya mencapai kurang lebih 3 persen. (mil/sit)

Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Terpopuler

Lewat ke baris perkakas