Musrenbang RKPD 2023, Pemkab Trenggalek Fokus Pengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Transportasi Ekonomi

Memontum Trenggalek – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2023, resmi digelar, Rabu (30/03/2022) siang. Dalam Musrenbang tahun ini, Pemerintah Daerah Trenggalek menitik beratkan pada transformasi ekonomi untuk pengentasan kemiskinan ekstrim pasca pandemi Covid-19. Hal ini, sejalan dengan program prioritas yang diusung pemerintah pusat saat ini, yang tidak lain upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menegaskan tema pembangunan di Trenggalek tahun 2023 adalah transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem, melalui SDM inofatif, kolaboratif serta infrastruktur berwawasan lingkungan. “Key wordnya adalah pembangunan ini. Seluruh kegiatan pembangunan, harus berorientasi menambah penghasilan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat,” terang Bupati Arifin.

Dirinya juga menegaskan, jika di Trenggalek, memiliki banyak potensi unggulan. Sehingga, perputaran ekonomi di Trenggalek, juga harus dipertahankan. Karenanya, jika masih menggunakan produk dari luar, maka akan menjadi percuma upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah.

“Ini agenda rutin tahunan kita dalam membahas RKPD tahun 2023. Meneruskan tadi, RKP nasional tetap pada transformasi ekonomi. Terus, juga pembangunan rendah karbon, yang kita pijaki sebagai program-program prioritas Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini juga menyampaikan, fokus RKPD tahun 2023 hanya untuk pengentasan kemiskinan di Kota Keripik Tempe. “Jadi tahun 2023, kita fokusnya transformasi ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Kalau ditanya program konkretnya apa, seperti keperantaraan pasar,” tegas Mas Ipin-sapaan akrab Bupati Trenggalek.

Dalam program ini, petani Jahe di Pule, juga sudah diketemukan dengan PT Bintang Tojoe. Kemudian nantinya, akan ada budidaya Ikan Patin, Domba dan Kambing PE untuk selanjutnya dipertemukan dengan pasarnya. Konsepnya, dari masyarakat langsung akan dipertemukan dengan pasarnya.

“Harapannya, tidak seperti program sebelumnya. Dikasih-dikasih, namun tidak tahu dijualnya kemana terus difungsikannya seperti apa. Termasuk tadi, di sisi ekonomi hijaunya tadi saya menargetkan, tahun depan kita punya 15 geo heritage. Sehingga, 15 geo heritage ini bisa kita klaim memjadi geo park,” terangnya.

Baca juga :

• Banggar DPRD Trenggalek Raker bersama TAPD, Fokus APBD 2025 pada Peningkatan Infrastruktur
• Komisi III DPRD Trenggalek Dorong Peremajaan Pohon Tepi Jalan yang Bahayakan Pengguna Jalan
• Libatkan TAPD, Banggar DPRD Trenggalek Rapat Bahas Ranperda APBD 2025
• Gelar Rapat Kerja, Banggar DPRD Trenggalek Terima Laporan Pimpinan Komisi
• Komisi III DPRD Trenggalek Hearing Sikapi Jalan Rusak bersama Masyarakat

Jika di Trenggalek memiliki geo park, tambah Bupati muda ini, tentunya akan menjadi satu branding. Dalam tanda kutip, menjual lingkungan untuk bisa menghasilkan ekonomi tanpa harus dirusak ekologinya.

Disinggung terkait infrastruktur seperti jalan rusak, Bupati Arifin menjawab, di Musrenbang kecamatan sudah memilah dari semua usulan. “Kita berkomitmen dua prioritas teratas akan diakomodir. Jadi kalau infrastruktur, berarti dua prioritas di atas kita akomodir. Cuma yang kita sedihkan, kadang-kadang sudah kita beri prioritas dua,” jelas Bupati Arifin.

Namun, lanjutnya, seperti prioritas yang diusulkan di Kecamatan Suruh, justru bukan infrastruktur jalan. Padahal kenyataannya, jalan mulai dari Mlinjon hingga perempatan Karangan, itu ada yang rusak parah. Fokusnya, justru pada dua program TPJ.

Oleh karena itu, program prioritas di kecamatan juga menjadi penentu kemampuan fiskal yang ada. Jadi, infrastruktur ada dua prioritas kecamatan, kemudian sosbud ada dua prioritas. Tergantung usulannya masyarakat di kecamatan itu, apa yang dibutuhkan.

“Kita masih banyak menemukan keluhan mengenai jalan. Tetapi yang diusulkan prioritasnya, malah TPJ. Namun, ini masih dari satu aspek saja. Masih ada usulan prioritas dari Musrena Keren, kemudian pokok-pokok pikiran DPRD, kemudian aspirasi dalam rese yang diatur dalam undang-undang mekanismenya,” paparnya.

Selain itu, juga masih ada top down. Karena,.masih ada beberapa program prioritas seperti Program Strategis Nasional (PSN), yang difokuskan dari pusat untuk infrastruktur di daerah. (mil/sit)