Tuntut Stabilisasi Harga Beras dan Perbaikan Infrastruktur, GMNI Gelar Aksi di DPRD Trenggalek

Memontum Trenggalek – Kerusakan infrastruktur dan kenaikan harga kebutuhan pokok utamanya beras, menjadi isu utama yang diusung sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dalam melakukan aksi di Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek.

“Kami dari GMNI Trenggalek, menggelar aksi turun ke jalan dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat soal kenaikan harga beras yang akhir-akhir ini terjadi. Dimana kenaikan harga beras ini, sangat menyengsarakan masyarakat kecil,” kata koordinator aksi, Mamik Wahyuning Tyas, saat dikonfirmasi, Jumat (15/03/2024) tadi.

Tidak hanya soal kenaikan harga beras, GMNI juga menyoroti terkait infrastruktur jalan yang belum tersentuh Pemerintah Daerah. Seperti halnya yang ada di Desa Gamping Kecamatan Suruh dan di Desa Joho Kecamatan Pule.

Baca juga:

Secara bergantian, mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Kali ini, aspirasi yang mereka sampaikan didominasi isu yang terjadi di daerah dan tengah dirasakan masyarakat.

“Kami juga menyoroti masih banyaknya jalan yang rusak di kawasan pelosok sepeti yang tadi saya sebutkan. Bukan kami tidak mengapresiasi pembangunan yang sudah dicapai saat ini, tapi kami menyoroti bahwa masih banyak yang harus dibenahi dan tingkatkan,” imbuhnya.

GMNI menegaskan, jika beberapa waktu lalu, Bupati Trenggalek berjanji akan menuntaskan permasalahan infrastruktur selambat-lambatnya Maret 2024. Namun kenyataannya, janji tersebut tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi di lapangan.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD, Doding Rahmadi, yang menerima kedatangan GMNI, mengungkapkan kenaikan sejumlah sembako saat puasa dan menjelang lebaran memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akan tetapi, Pemerintah Daerah juga harus bisa membuat solusi sehingga inflasi bahan pokok bisa ditekan.

“Jadi kita berharap pemerintah pusat segera melakukan langkah-langkah konkret dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok yang ada di masyarakat,” kata Doding.

Kemudian, lanjutnya, soal infrastruktur jalan yang dinilai teman-teman GMNI belum dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah. Perlu ditegaskan, bahwa jalan kabupaten itu sekitar 76 persen dan sisanya merupakan jalan provinsi dan jalan nasional.

Dari 76 persen itu, paparnya, sekitar 24 persen dan itupun setiap tahunnya sudah masuk dalam skala prioritas Pemerintah Daerah. “Tapi karena anggaran kita terbatas, yakni sekitar Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar, jadi usulan skala prioritas itu juga masih disesuaikan lagi dengan usulan skala prioritas di Musrenbang tingkat kecamatan. Semoga kedepannya, Pemerintah Daerah akan lebih serius menuntaskan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Trenggalek,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga akan melakukan koordinasi dengan pusat terkait anggaran perbaikan infrastruktur jalan agar masuk ke kabupaten. Seperti yang saat ini tengah digarap yakni infrastruktur jembatan Nglembu, yang mana proses pengerjaan langsung oleh Pemerintah Pusat tanpa campur tangan Pemerintah Daerah.

“Intinya, langkah-langkah atau berbagai macam cara kita lakukan agar infrastruktur di Trenggalek segera tuntas pengerjaannya,” tegas Doding.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyebut, adapun proyek besar perbaikan infrastruktur yang tengah dikerjakan saat ini ada di Desa Gamping senilai Rp 11,4 miliar dan Desa Mlinjon senilai Rp 11,5 miliar Kecamatan Suruh serta Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan senilai Rp 5 miliar.

“Tiga yang disebutkan ini, merupakan proyek besar kita di tahun 2024 untuk infrastruktur jalan. Kalau yang kecil, di tiap-tiap kecamatan kita sudah anggarkan sekitar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Dan setiap kecamatan pasti ada 2-3 titik jalan yang menjadi prioritas perbaikan,” paparnya. (mil/sit)