Segera Tuntaskan KUAP-PPAS 2020, Banggar DPRD Trenggalek Gelar Raker Lanjutan

Memontum Trenggalek – Ingin segera menuntaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAP PPAS) tahun anggaran 2020, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek kembali menggelar rapat kerja lanjutan. Bertempat di ruang Graha Paripurna kantor DPRD Trenggalek, rapat kerja ini dilakukan bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Trenggalek.

Dikonfirmasi usai rapat, pimpinan Rapat Banggar DPRD Trenggalek Agus Cahyono menuturkan jika dalam pembahasan kali ini, Banggar DPRD Trenggalek TAPD telah menuntaskan pembahasan yang untuk selanjutnya akan segera disahkan.

“Rapat kerja kali ini, Banggar DPRD bersama dengan TAPD menuntaskan pembahasan KUAP-PPAS tahun 2020. Yang nantinya juga akan segera disahkan,” ucap Agus, Rabu (26/08/2020) pagi.

Ia menyebutkan, dalam rapat pembahasan kali ini ada beberapa jawaban atas catatan masing-masing komisi yang disampaikan dalam pembahasan sebelumnya.

“Tadi juga sudah disampaikan jawaban dan juga penjelasan dari catatan-catatan yang disampaikan komisi kemarin,” imbuhnya.

Seperti yang disebutkan oleh Komisi 1, jika tidak begitu banyak catatan sehingga pembahasannya pun juga tidak terlalu banyak.

Kemudian dari Komisi 2 yang menyebutkan jika optimalisasi titik pariwisata belum berjalan maksimal. Utamanya terkait sarana prasarana seperti penerangan jalan wisata, kondisi ruas jalan menuju kawasan wisata yang perlu diperhatikan.

“Catatan ini yang kemarin memang sempat menjadi pembahasan dan hari ini sudah dijawab serta sudah teranggarkan di OPD terkait,” tegas Agus.

Selanjutnya, kata Politisi Partai PKS ini, untuk Komisi 3 yang menyebutkan terkait dengab insfrastruktur yang kemarin menjadi isu pembahasan.

Selain sarpras pariwisata juga terkait pengembangan wilayah Kampak, mengingat semakin majunya kawasan Watulimo Prigi, dan Munjungan. Maka kemungkinan wilayah Kampak menjadi sentral pasar komoditas dari wilayah Watulimo dan wilayah Munjungan.

“Nanti kedepannya akan lebih memajukan sentral wilayahnya sendiri dan tidak lari di kabupaten lain, yaitu Kecamatan Bandung Tulungagung,” katanya.

Masih terang Agus, untuk catatan dari komisi terakhir yakni Komisi 4 adalah soal klarifikasi dana Jaminan Persalinan (Jampersal). Yang sebelumnya sempat menjadi perdebatan, namun pada akhirnya telah disampaikan masih tersedia anggaran sekitar Rp 6 miliar.

“Insyaallah dana tersebut akan mencukupi sampai dengan akhir tahun 2020 nanti,” tutup pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Trenggalek ini. (mil/syn)