Gandeng Media Massa, Bawaslu Sosialisasi Pengawasan Kampanye Pilbup Trenggalek 2020

Memontum Trenggalek – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek menggelar sosialisasi pengawasan kampanye melalui media massa baik cetak maupun elektronik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020. Hal ini dilakukan sebagai upaya pelaksanaan fungsi pencegahan pelanggaran dan memaksimalkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan di media massa.

Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Ahmad Rokhani mengatakan peran media utamanya dalam pelaksanaan Pilkada sangatlah penting. “Hari ini kami dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan sosialisasi pengawasan kampanye melalui media massa cetak dan elektronik dalam pelaksanaan Pilkada atau pemilihan bupati wakil bupati Trenggalek tahun 2020. Tentu kita sadari bersama bahwa peran media sangat penting bagi proses perkembangan bangsa,” ungkap Rokhani, Jum’at (06/11/2020) siang.

Dikatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek ini, proses perkembangan bangsa menjadi bangsa yang lebih baik dan maju, tentunya tidak terlepas dari peran media baik itu media cetak maupun media elektronik.

“Karena media ini menjadi salah satu ujung tombak atau penyangga dari proses demokrasi agar bisa mempengaruhi wacana di masyarakat dalam menentukan pilihannya nanti,” imbuhnya.

Sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, peran media adalah memberikan informasi-informasi yang sudah terverifikasi kebenarannya.

Dengan begitu, masyarakat juga tidak akan terpengaruh dengan isu – isu yang tidak diketahui keberadaannya.

“Dan disinilah, peran media itu dinilai penting. Khususnya penting dalam memberikan peranan dalam proses demokrasi kita,” kata Rokhani.

Oleh sebab itu, lanjut Rokhani, sosialisasi ini dilakukan juga dalam rangka menyamakan persepsi terkait regulasi yang mengatur posisi media pada proses demokrasi.

“Untuk itu, kehadiran teman-teman media sangat membantu dan mendukung proses demokrasi menjadi lebih baik. Selain juga sebagai penyampai informasi masyarakat ditengah masa kampanye terkait penolakan politik uang (money politics) dan informasi yang lain,” pungkasnya. (mil/syn)