Debat Publik Kedua, Mas Ipin Sampaikan Pertumbuhan PAD Trenggalek Naik Dari Tahun ke Tahun

Memontum Trenggalek – Pasca putaran kedua debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 yang disiarkan langsung oleh salah satu TV swasta, Mas Ipin apresiasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa kepemimpinannya.

“Dengan tema Reformasi Birokrasi yang diusung kali ini, maka saya tidak bisa melepaskan peran serta dari seluruh ASN. Saya juga mengapresiasi kinerja seluruh ASN dan tenaga honorer yang telah bekerja keras membangun Kabupaten Trenggalek. Hingga berujung pada pencapaian Laporan Pertanggungjawaban Daerah dengan predikat Kinerja Sangat Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang nilainya 3,46,” ungkap Calon Bupati Trenggalek nomor urut 2, Mochamad Nur Arifin, Minggu (08/11/2020) siang.

Ia juga mengingatkan, saat pertama kali menjabat sebagai Wakil Bupati hingga menjadi Bupati, untuk pertama kalinya Kabupaten Trenggalek mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dan Alhamdulillah saya bisa mempertahankan itu selama 4 tahun berturut-turut,” imbuhnya.

Artinya, lanjut Mas Ipin sapaan akrabnya, pengelolaan keuangan di Kabupaten Trenggalek semakin baik dan lebih baik. Mengapa hal ini bisa terjadi, karena indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Trenggalek yang dulunya 54 naik poinnya menjadi 82,88.

“Ini semua bisa terjadi karena menejemen perubahan yang telah kita lakukan. Pertama kita melakukan sistim paradigma. Artinya, tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Maka kami memiliki visi dimana bisa menciptakan pemerintahan yang Kolaboratif,” jelas Mas Ipin.

Masih terang suami Novita Hardini ini, Pemerintahan yang kolaboratif bisa terjadi hanya masyarakat percaya (trust) tidak mungkin jika masyarakat tidak percaya pembangunan pemerintah akan berjalan bersih. Karena tidak mungkin pula masyarakat mau dilayani dengan pemimpin yang tidak bersih.

Maka bagaimana sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun akan terus disempurnakan. Selain itu, semuanya juga harus mengarah pada indikator kinerja utama. Misalnya, APBD bisa menurunkan angka kemiskinan, bisa meningkatkan IPM. Dan ini terbukti didalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, nilainya naik dari C ke B.

“Dan semua ini tidak akan menjadi berguna ketika kita tidak arahkan ke tujuan utama yaitu kemuliaan dan kepuasan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. Maka rencana kita kedepannya adalah berbasis kepuasan masyarakat. Tidak akan ada pejabat yang bisa naik jabatan tanpa memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik,” katanya.

Tak hanya itu, Bupati Trenggalek non aktif ini juga membeberkan pertumbuhan ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan. Meski kenaikan itu proporsi nilainya tak sebesar APBD, namun dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.

“Selama 4 tahun terakhir, Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari yang awal saya menjabat nilai PDRB per kapita hanya sebesar 19 juta, sampai saat ini sudah naik menjadi 26 juta per kapita per bulan,” terang Mas Ipin.

Adanya kenaikan nilai PDRB ini, Mas Ipin mengungkapkan untuk selanjutnya adalah menaikkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Itu juga dirasa cukup mudah, hanya bagaimana menggalakkan pemanfaatan aset – aset daerah untuk dikerjasamakan dengan publik.

“Dan karena ini masa pandemi, maka peningkatan PAD ini tidak mungkin bisa dilakukan 1-2 tahun kedepan. Jadi perlu waktu untuk itu,” ungkapnya.

Yang menjadi fokus Pemerintah saat ini adalah bagaimana sektor ekonomi masyarakat bisa kembali pulih. Jadi Pemerintah masih harus memberikan kelonggaran pajak dan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi.

Sejumlah alternatif lain untuk meningkatkan PAD diantaranya melakukan pengelolaan aset dengan sistem lelang investasi. Pengelolaan aset ini nanti juga akan didukung dengan pemanfaatan peta digital yang sudah disiapkan.

“Selain itu, untuk mendorong PAD dari sektor pariwisata juga tidak hanya mengandalkan retribusi tiket masuk saja. Tapi bisa dilakukan dengan lelang investasi,” pungkas Mas Ipin. (mil/syn)