Pansus II DPRD Trenggalek bersama TAPD segera Bahas Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah

Memontum Trenggalek – Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD).

“Hari ini kita melanjutkan pembahasan atau fokus diskusi grub, dalam rangka persiapan pembahasan Raperda terkait pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, saat dikonfirmasi Kamis (13/01/2021) siang.

Dijelaskan Alwi, di tahun 2021, pembahasan Raperda ini sudah mulai dilakukan. Akan tetapi, dalam perjalanannya ada Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Yang mana, itu harus diakomodir dalam Perda. Sehingga, tadi telah disepakati jika dalam draf-draf nanti akan disesuaikan dengan Undang-Undang yang baru disahkan pada 7 Januari 2022 kemarin. Atau, lebih tepatnya di paripurnakan 7 Desember 2021 dan berlaku pada 7 Januari 2022,” imbuhnya.

Baca juga

• Diduga Tebang 16 Gelondong Kayu Akasia di Kawasan Hutan Trenggalek, Dua Tersangka Ditangkap
• Terlibat Kasus Judol, PNS di Trenggalek Diciduk Polisi
• Dua Atlet Trenggalek Torehkan Prestasi Membanggakan di Kancah Nasional dan Internasional
• Tolak PP Soal Tapera, GMNI Gelar Aksi Damai di Kantor Dinas PUPR Trenggalek
• Sekretariat DPRD Trenggalek Anggarkan Rp 832 Juta untuk Pengadaan Sound System Rapat

Disinggung soal spesifik perubahan, Alwi menyebut, bukan perubahan melainkan penambahan-penambahan yang disesuaikan dengan undang-undang yang ada. “Contohnya, tentang kewenangan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mungkin akan ada beberapa item PAD, yang tadinya masuk ke provinsi bisa diambil oleh kabupaten,” terang Politisi Partai PKS ini.

Terkait detail item yang dimaksud, Alwi mengaku, belum mengetahui secara pasti. Mengingat, aturan pelaksana pengambilan PAD ini masih menunggu PP dan Permendagri.

“Nanti akan ketahuan, mana saja yang boleh diambil kabupaten atau tetap masuk ke provinsi,” paparnya. (mil/sit)