Mangkir Hearing hingga Kali Keenam, Paguyuban Masyarakat Trenggalek Siap Datangkan Massa Lebih Besar

Memontum Trenggalek – Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk kali keenam mangkir dalam hearing dengar pendapat dengan para aktivis yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Trenggalek di Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Meski ketidakhadiran Sekda Trenggalek ini bukan tanpa alasan, namun hal tersebut membuat geram para aktivis, yang selama itu pula dijadwalkan bisa hearing dengan Sekda.

Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, yang menerima kedatangan sejumlah aktivis menyebut bakal menjadwalkan ulang pertemuan antara keduanya. “Hari ini kita kembali kedatangan teman-teman dari Paguyuban Masyarakat Trenggalek, yang rencananya akan melakukan hearing dengan Ketua TAPD yaitu Sekda Trenggalek. Tetapi, karena yang bersangkutan tidak bisa hadir, maka kita akan jadwalkan ulang,” ungkap Doding saat dikonfirmasi, Kamis (19/08) tadi.

Baca Juga:

Menurut informasi yang diterima pihak DPRD, ketidakhadiran Sekda Trenggalek dalam hearing kali ini, dikarenakan yang bersangkutan ada tugas di luar kota. “Informasinya, Sekda Trenggalek saat ini sedang menjalankan tugas asesmen di provinsi selama dua hari. Itu mulai kemarin dan selesai baru hari ini,” imbuhnya.

Disinggung soal pinjaman daerah sebesar Rp 250 milyar, Politisi Partai PDIP ini menyampaikan, jika domain DPRD hanya dalam pembahasan terkait rencana pengembaliannya saja. Sedangkan untuk rencana pengajuan, sepenuhnya merupakan hak dari Pemerintah Daerah.

“Rencananya, nilai utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu Rp 250 milyar dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun,” kata Doding.

Dari nilai pengajuan tersebut, terangnya, rencana awal akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit di wilayah Prigi, Kecamatan Watulimo. Akan tetapi, ada perubahan pemanfaatan pinjaman untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan fasilitas kesehatan yakni RSUD.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Koordinasi Paguyuban, Imam Bahrudin, mengaku geram dengan ketidakhadiran Sekda Trenggalek dalam hearing yang sudah keenam kalinya digelar.

“Jujur saja, setelah kita menunggu hampir dua bulan pengajuan, agenda hearing yang keenam kalinya ini kembali tidak dihadiri Sekda Trenggalek. Tentu, kami semua merasa geram. Padahal, kita hanya ingin penjelasan langsung dari yang bersangkutan,” terang Imam.

Dirinya mengaku, juga tidak ingin debat kusir dengan para anggota TAPD. Karena mereka tidak bisa memberikan kesimpulan dari aspirasi yang disampaikan para aktivis.

Meski ada perwakilan dari TAPD, namun para aktivis hanya menginginkan penjelasan secara langsung oleh Ketua TAPD. “Kita hanya ingin penjelasan Ketua TAPD, itu saja. Mengingat rencana pinjaman daerah ini akan berdampak memberatkan APBD ditahun-tahun berikutnya,” jelasnya.

Masih terang Imam, rencana peminjaman yang dilakukan pemerintahan daerah, ini dirasa akan memberatkan karena saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan. Sehingga, jika pihak pemerintah daerah justru mencari tambahan dengan melakukan pinjaman, maka proses pengembaliannya nanti justru akan memberatkan APBD.

“Karena pertemuan antara kami dan Ketua TAPD, belum juga dapat dilakukan dan harus ditunda lagi minggu depan, maka kami akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi. Mungkin itu yang akan kita lakukan, jika Sekda tidak hadir lagi,” paparnya.

Imam menjelaskan, jika pada tahun 2021 ini pengajuan pinjaman daerah ke PT SMI bisa direalisasikan, maka mulai tahun 2022, APBD Trenggalek akan mulai berkurang untuk membayar utang. “Mungkin di tahun pertama pengembalian utang akan tidak terasa. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya, tentu akan berdampak ke masa pemerintahan berikutnya. Untuk itu kami benar-benar menginginkan penjelasan secara detail terkait pinjaman ini,” tutur Imam. (mil/sit)