DPRD Trenggalek Bahas Hasil Reses dan Setujui Pokir Ranwal RKPD Tahun 2023

Memontum Trenggalek – DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses DPRD tahun 2021-2022 dan persetujuan terhadap pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam rancangan awal RKPD tahun 2023.

Dikonfirmasi usai rapat, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan agenda rapat paripurna yang digelar secara tertutup. “Hari ini kita melakukan rapat paripurna internal dengan agenda penyampaian pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRD,” ungkapnya, Senin (21/03/2022) pagi.

Selanjutnya, hasil rapat paripurna ini akan dijadikan usulan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Adapun beberapa laporan yang disampaikan, salah satunya terkait infrastruktur.

“Jadi hasil reses teman-teman DPRD yang dapat kita simpulkan, utamanya mengenai infrastruktur. Di Trenggalek, masih banyak sekali jalan-jalan yang rusak dan perlu adanya perbaikan. Baik jalan antar desa maupun antar kecamatan,” imbuhnya.

Permasalahan ini, tambahnya, perlu menjadi perhatian semua pihak untuk dilakukan perbaikan ataupun perlakuan khusus di tahun 2023 mendatang. Kemudian terkait air bersih, dimana di Kabupaten Trenggalek saat musim kemarau, sering terjadi kekeringan dan kelangkaan air bersih.

“Tentunya, ini menjadi perhatian khusus agar kebutuhan air bersih di wilayah-wilayah yang sering terdampak kekeringan bisa teratasi. Salah satunya dengan program pipanisasi, agar lebih dimaksimalkan,” terang Doding.

Tidak hanya itu, Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan untuk sektor pendidikan. Meski saat ini Pembelajaran Tatap Muka (PTM) masih belum sepenuhnya diterapkan, mengingat kondisi pandemi Covid-19. Pembenahan ataupun penambahan sarana dan prasarana di sekolah perlu dilakukan.

“Sarana prasarana ini sangat penting untuk mendukung jalannya proses pembelajaran. Jadi kalau sarana dan prasarana lengkap dan baik, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan nyaman,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, untuk tenaga pengajar (guru), dimana masih banyak sekolah yang kekurangan. Diharapkan, kedepannya pemerintah daerah bisa mencukupi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan.

Terkait pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek, Doding menyampaikan, jika masyarakat tidak hanya mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja. “Jadi mereka tidak hanya mendapatkan BLT saja, tetapi juga bisa memberikan bantuan permodalan baik tunai maupun non tunai. Seperti peralatan produksi yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat miskin untuk memulai usaha dalam rangka memperbaiki kondisi keuangannya,” papar Doding.

Pihaknya berharap, hasil laporan reses anggota DPRD ini bisa dijadikan program di tahun 2023 mendatang. “Karena saat ini, kita sudah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Jadi, untuk usulan dari DPRD ada sekitar 1.339 usulan kegiatan. Harapannya, usulan-usulan ini bisa menjadi skala prioritas kita untuk RPJMD tahun 2023,” terang Doding. (mil/sit)