Bahas LKPJ Bupati Trenggalek 2021, Pansus IV DPRD Sebut Ada Beberapa Hal Yang Tidak Sinkron

Memontum Trenggalek – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Trenggalek kembali menggelar rapat kerja dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek tahun 2021, Rabu (13/04/2022) siang. Dalam Raker yang bertempat di aula Kantor DPRD Trenggalek, itu juga menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra.

“Hari ini Pansus IV kembali membahas LKPJ Bupati Trenggalek dalam APBD tahun 2021. Dalam hal ini, kita juga menggali tentang apa yang dikerjakan masing-masing OPD di tahun 2021 kemarin. Dimana, ada beberapa hal yang tertuang di LKPJ ini,” ungkap Ketua Pansus IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, Rabu (13/04/2022) tadi.

Dikatakan Politisi PKB ini, ada tiga hal yang akan digali lebih lanjut. Diantaranya, tentang perekonomian yang sampai saat ini tumbuh di angka 3,65 persen. Akan tetapi, anehnya angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, ini justru meningkat menjadi 12,14 persen.

Menurutnya, ini menjadi hal yang tidak wajar. Karena seharusnya, kalau perekonomian tumbuh, maka angka kemiskinan mestinya turun.

Baca juga:

• Banggar DPRD Trenggalek Raker bersama TAPD, Fokus APBD 2025 pada Peningkatan Infrastruktur
• Komisi III DPRD Trenggalek Dorong Peremajaan Pohon Tepi Jalan yang Bahayakan Pengguna Jalan
• Libatkan TAPD, Banggar DPRD Trenggalek Rapat Bahas Ranperda APBD 2025
• Gelar Rapat Kerja, Banggar DPRD Trenggalek Terima Laporan Pimpinan Komisi
• Komisi III DPRD Trenggalek Hearing Sikapi Jalan Rusak bersama Masyarakat

“Maka ini tadi kita gali, salahnya dimana. Untuk kemudian, kita akan kita sikapi dan di rekomendasikan,” imbuhnya.

Selanjutnya adalah terkait sistem pendidikan di Trenggalek. Perlu diketahui jika Indeks Pembangunan manusia (IPM) mengalami kenaikan. Pada kenyataannya, di tahun 2021 lalu saat pandemi Covid-19, pembelajaran tidak ada yang dilakukan secara tatap muka.

“Pembelajaran dilakukan secara daring dan justru IPM kita naik. Ini merupakan sesuatu yang kurang tepat,” kata Sukarudin.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan terkait dengan angka pengangguran yang menurun. Akan tetapi hal itu dirasa aneh, karena ini didasari dengan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, yang meningkat.

Dari tiga poin yang ada dalam LKPJ ini, nanti akan berlanjut yang diujung pembahasannya. “Nantinya, akan kita susun kaitannya dengan rekomendasi. Untuk melakukan rekomendasi ini harus mengetahui permasalahan, yang menjadi indikator dari misi Bupati tidak berhasil,” terangnya.

Kemudian untuk LKPJ tahun 2021, juga merupakan penghujung masa periode Pilbup tahun 2015. Sehingga, diketahui visi-misi Bupati tahun 2016-2021, tentang terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju adil sejahtera berkepribadian, berlandaskan iman dan takwa.

“Untuk mencapai visi misi ini, boleh dibilang sangat berat. Mengingat, kalau sudah terwujud berarti bupati berikutnya hanya tinggal meneruskan, karena sudah diwujudkan oleh visi misi Bupati di periode 2016-2021,” tutur Sukarudin.

Disinggung terkait angka pengangguran dan kemiskinan tidak sinkron, Sukarudin menegaskan, jika pihaknya akan menggali lebih lanjut. “Dalam rapat tadi, kita masih akan gali lebih lanjut. Untuk sementara disampaikan oleh perekonomian (bagian, red) bahwa data dari provinsi salah, karena yang diukur jumlah orangnya kurang banyak,” paparnya.

Namun, dirinya menampik alasan tersebut. Karena, kalau dari jumlah orang yang disurvei dengan kabupaten lain prosentasenya sama, ini berarti sudah benar. (mil/sit)