Kepala BNPB Kunjungi Wilayah Terdampak Banjir di Trenggalek dan Beri Bantuan untuk Masyarakat Terdampak

Memontum Trenggalek – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, meninjau bencana hidrometeorologi basah di Kabupaten Trenggalek, Jumat (21/10/2022) tadi. Kunjungan ini dilakukan, dalam rangka menindaklanjuti penetapan masa tanggap darurat bencana yang telah ditetapkan oleh Bupati Trenggalek, Selasa (18/10/2022) lalu.

Masa tanggap darurat bencana akan berlaku sejak ditetapkan hingga 20 hari ke depan. Dalam kunjungannya, Kepala BNPB juga menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga terdampak sekaligus dana siap pakai senilai Rp 250 juta, kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Bantuan tersebut, diterima langsung oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin di Pondok Pesantren Al Ittihad Darunnajah Kelutan.

Selain dana siap pakai, Trenggalek juga mendapat bantuan logistik serta perahu karet. Mengingat, dalam proses evakuasi dan pendistribusian logistik pemerintah terkendala keberadaan perahu karet yang sangat minim.

“Kita ketahui bersama, jika akhir-akhir ini masuk bulan Oktober, mulai tanggal 1 sampai 20 Oktober Indonesia, mengalami curah hujan yang sangat tinggi. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Ada sebanyak 227 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah yaitu banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor,” ungkap Letjen TNI Suharyanto, Jumat (21/10/2022) pagi.

Salah satunya Kabupaten Trenggalek. Beberapa waktu yang lalu, Trenggalek juga mengalami bencana banjir yang menimpa puluhan desa. Oleh karena itu, pihaknya turun langsung untuk meninjau serta membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Pada tahap-tahap penanganan bencana banjir khususnya di tahap tanggap darurat, Presiden RI Jokowi, memerintahkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. “Apalagi, Pak Bupati sudah menetapkan status tanggap darurat dan terhitung mulai kemarin sampai dengan 2 minggu kedepan,” imbuhnya.

Setelah status masa tanggap darurat ditetapkan, sambungnya, BNPB telah membantu anggaran operasional sebesar Rp 250 juta rupiah dan logistik yang bisa langsung digunakan untuk membantu masyarakat yang bersifat kebutuhan pokok dasar. Jika nantinya membutuhkan tindak lanjut terkait tanggap darurat, BNPB akan siap mensupport Pemerintah Daerah.

Baca juga :

• Hujan Seharian, Warung Bakso di Trenggalek Tertimpa Batu Material Longsor
• DPRD Trenggalek Resmi Sahkan Raperda RPJPD Tahun 2024-2045 Jadi Perda
• Diduga Tebang 16 Gelondong Kayu Akasia di Kawasan Hutan Trenggalek, Dua Tersangka Ditangkap
• Terlibat Kasus Judol, PNS di Trenggalek Diciduk Polisi
• Dua Atlet Trenggalek Torehkan Prestasi Membanggakan di Kancah Nasional dan Internasional

“Setelah selesai masa tanggap darurat, kemudian akan masuk tahap pra rehabilitasi rekonstruksi atau peralihan dengan rekonstruksi dan rehabilitasi rekonstruksi. Pada masa rehab rekon ini sendiri, perlu ditegaskan ada kerjasama, koordinasi yang erat antara semua pihak, TNI-Polri, pemerintah daerah, media,” terang Suharyanto.

Dengan kerja sama ini, diharapkan mitigasinya bisa dilaksanakan dengan baik dan ditargetkan tahun 2023 nanti tidak akan terjadi lagi banjir di Trenggalek. Paling tidak, dapat diminimalisir atau berkurang.

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyambut baik respon cepat dari Kepala BNPB untuk Trenggalek. Tentunya ini menambah kepercayaan diri masyarakat Trenggalek, karena pemerintah pusat hadir untuk masyarakat Trenggalek.

“Dengan bantuan bantuan dana dalam bentuk siap pakai, kita akan bagi lintas matra, TNI-Polri, Kabupaten untuk bisa dimanfaatkan. Sehingga kerjanya bisa semakin cepat sesuai saran dari beliau,” kata Bupati Arifin.

Lebih lanjut disampaikan suami Novita Hardiny ini, untuk jangka pendek upaya yang dilakukan adalah pembersihan sampah. Juga terkait penanganan dari hulu ke hilir, mengingat hadir pula perwakilan dari Perum Jasa Tirta (PJT).

“Kita tidak mau kejadian ini terulang lagi. Dari dulu kita tahu, pertama air datang dari langit ini harus diterima di Cats Man Area. Dengan cara apa? tumbuhan-tumbuhan itu harus ada. Maka kita evaluasi lagi bagaimana hutan kita selama ini,” tegasnya.

Selanjutnya di daerah-daerah hulu tertentu, pihaknya akan melakukan percepatan. Karena bendungan-bendungan juga sedang dalam proses pembangunan. Atau jika memungkinkan, di desa-desa diperlukan embung. Termasuk juga normalisasi sungai yang selama ini terkendala, karena tidak semua itu adalah kewenangan kabupaten. Ada yang kewenangannya Jasa Tirta, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Makanya perlu adanya koordinasi bersama.

“Kami berharap ruang tampungan air dan lain sebagainya tidak sampai melimpah, sehingga tidak sampai menyebabkan banjir di kemudian hari. Kalaupun ada genangan atau luapan tidak sebesar seperti yang kita rasakan beberapa hari terakhir,” harap Mas Ipin sapaan akrabnya. (mil/gie)