Geruduk Kantor DPRD, ART di Trenggalek Keluhkan Keberadaan Check Point

Memontum Trenggalek – Sampaikan aspirasi di tengah pandemi Covid-19, sejumlah Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) datangi kantor DPRD Trenggalek. Beberapa hal yang disampaikan dalam hearing bersama Komisi IV dan Organisasi Perangkat Daerah terkait yakni soal keberadaan lokasi check point yang dinilai kurang efektif serta prosedur penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Trenggalek.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Mugianto mengatakan jika kedatangan sejumlah ART ke kantor Wakil Rakyat untuk mengadu terkait keberadaan check point yang dinilai tidak efektif serta depo penyalur bantuan sosial yang ada di Trenggalek.

Suasana hearing di aula kantor DPRD Trenggalek. (ist)

“Hari ini kita telah menerima aduan beberapa ART terkait keberadaan check point dan bantuan sosial yang ada di Trenggalek,” ucap Mugiyanto, Rabu (10/06/2020) siang.

Dijelaskan Obeng sapaan akrabnya, dalam rangka menanggulangi penularan Covid-19, terlebih dalam upaya transparansi penggunaan anggaran di lokasi check point serta depo penyalur bantuan sosial akan dikaji lebih lanjut oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Hasilnya secara umum kami terima karena tadi sudah menghadirkan dari beberapa OPD yang terlibat dalam aduan ini, secara otomatis mereka akan merekap serta membuat kajian-kajian daripada hasil hearing hari ini,” imbuhnya.

Sementara itu terkait masukan penghapusan Check point di pintu masuk Kabupaten, Ketua Komisi IV mengaku kurang setuju, karena keberadaan check point tersebut masih diperlukan.

“Kita berupaya membuat keyakinan kepada masyarakat agar tetap merasa aman selama Pandemi ini terjadi, karena dalam hal ini Pemerintah Daerah juga berupaya seperti melakukan screening dilokasi check point,” kata Mugiyanto.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan jika yang dipersoalkan beberapa ART hari ini adalah soal anggaran petugas yang ada di Check Point yang dinilai terlalu besar. Maka hal tersebut yang akan menjadi catatan supaya check point tersebut bisa lebih diefisienkan sehingga tidak terlalu banyak memakan biaya.

“Yang menjadi catatan bagi kami bagaimana supaya mekanisme yang ada di Check Point bisa lebih efisien. Kedepan akan ada skema yang akan dibuat lebih efektif, misal penyediaan screening detector seperti di bandara yang tidak harus melibatkan banyak orang. Dengan begini tentu secara otomatis akan mengurangi unsur pembiayaan honor petugas agar tidak terkesan boros anggaran,” jelasnya.

Disinggung terkait rencana Bupati Trenggalek yang akan melakukan rapid test kepada setiap orang yang masuk ke Trenggalek, Komisi IV mengaku belum mengetahui rencana tersebut.

“Kami belum mendengar rencana tersebut jadi tidak bisa dijadikan acuan untuk menanggapi,” pungkas Mugiyanto. (mil/oso)