DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Perubahan APBD hingga Raperda Pajak dan Retribusi

Memontum Trenggalek – DPRD Kabupaten Trenggalek bersama eksekutif menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda sekaligus. Adapun tiga agenda rapat paripurna itu, diantaranya persetujuan terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2023, penyampaian penjelasan Raperda tentang APBD 2024 dan penyampaian penjelasan Raperda tentang pajak dan retribusi.

Wakil Ketua DRPD Trenggalek, Doding Rahmadi, seusai rapat mengatakan bahwa setelah melalui pembahasan dan kajian yang cukup lumayan, akhirnya Raperda perubahan APBD tahun 2023 disahkan menjadi Perda dengan tepat waktu.

“Jadi APBD yang terbayarkan oleh pusat itu kita laksanakan. Dan yang menjadi kajian khusus teman-teman karena penyerapannya itu harus seratus persen. Jadi perubahan pola dari pusat tentang dana alokasi umum harus maksimal,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (06/09/2023) siang.

Selain infrastruktur, sambung Doding, yang perlu ditingkatkan juga terkait anggaran Pilkada 2024. Jadi mulai tahun 2023, anggaran Pilkada sudah mulai dianggarkan. Namun belum dianggarkan sepenuhnya. Dan untuk tahun 2024 mendatang kekurangan anggaran itu sekitar 40 persen.

Doding menambahkan, untuk perubahan APBD 2023 masalah infrastruktur akan ditingkatkan kegiatannya. Sedangkan di tahun 2024 ada peningkatan hingga 50 persen untuk biaya modal infrastruktur.

Baca juga :

“Pada dasarnya infrastruktur akan lebih difokuskan, “imbuhnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyampaikan, untuk APBD 2024 diasumsikan menyentuh angka hampi Rp 2 triliun. “Untuk sekarang kegiatan APBD itu yang dibayarkan dari pusat itu kita laksanakan. Itu yang kemarin menjadi kajian teman-teman, karena penyerapannya harus 100 persen,” kata Doding.

Sementara itu, menanggapi terkait perubahan anggaran, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menjelaskan bahwa untuk pembahasan sudah selesai tepat waktu dan segera di mintakan persetujuan Gubernur Jatim. “Untuk fokusnya tentunya di infrastruktur dan nanti kita sasar sampai ke desa-desa khususnya jalan dan jembatan. Untuk tahun 2024 nanti kita fokus anggarannya di kemiskinan ekstrim, jadi nanti banyak yang sifatnya bansos dan pemberdayaan,” tuturnya

Sementara itu untuk gambaran APBD di tahun anggaran 2024, Mas Ipin-sapaan akrabnya, menjelaskan akan fokus pada kemiskinan ekstrem. Sehingga di samping bantuan sosial juga akan lebih banyak program-program pemberdayaan.

Selain itu, poin RAPBD 2024 mengarah pada penanganan kemiskinan ekstrem. Suami Novita Hardiny itu mengaku, ke depan selain program bantuan sosial, juga ada program pemberdayaan masyarakat.

“Dengan begitu, program pemerintah di tahun 2024 mendatang bisa lebih mengarah ke kepentingan masyarakat,” pungkas Bupati Arifin. (mil/sit)