Buka Musrenbang 2024, Bupati Arifin Tekankan Usulan Harus Sensitif terhadap Indikator

Memontum Trenggalek – Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Bertempat di Kampoeng MTS Agrowisata Edukasi Desa Karanganom, Kecamatan Durenan, Musrenbang kali ini mengambil tema melestarikan lingkungan, mendekatkan layanan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Dalam kesempatan itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menegaskan jika indeks pembangunan ekonomi inklusif salah satunya adalah dengan mendorong kewirausahaan perempuan sehingga berkontribusi di sektor pendapatan. “Saya minta agar usulannya sensitif terhadap indikator. Contoh indikator pembangunan ekonomi inklusif, di dalamnya ada prosentase pekerja yang lulus SMA. Berarti, pendidikan kesetaraan harus didorong. Juga, ada kontribusi pendapatan perempuan, kewirausahaan perempuan harus didorong dengan program 5000 pengusaha perempuan,” terang Bupati Arifin, Selasa (14/03/2023) siang.

Ditegaskan Mas Ipin-sapaan bupati, khusus kemiskinan ekstrem, Kabupaten Trenggalek berada di angka 5,37 persen. Dan di tahun 2024, harus dipastikan benar-benar tuntas. Baik dengan meringankan beban mereka, ataupun menambah penghasilan mereka.

“Program yang akan diberikan nantinya berupa pemberian subsidi bunga. Mereka akan kita bantu untuk bisa mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bahkan kita sediakan offtaker-nya (pasarnya) sehingga (produksinya) sudah pasti ada yang beli dan tidak ada alasan tidak dapat penghasilan,” terang Mas Ipin.

Jika sudah diberi pekerjaan, modal dan pembeli, sambungnya, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mendapatkan penghasilan. Tak hanya itu, suami Novita Hardiny ini juga menyinggung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan hal ini yang menjadi fokusnya tahun ini hingga ke depannya.

“Salah satu bentuk pendekatan pelayanan kita kepada masyarakat dimulai dengan program Makaryo Ning Deso Desa Hebat (Mening Deh). Kita sudah mengukur indeks kepuasan masyarakat dan masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap OPD yang akan berdampak pada TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan) PNS tersebut,” ujarnya.

Dirinya pun mengajak masyarakat untuk membuka laman skm.trenggalekkab.go.id lalu memilih OPD mana atau ASN siapa yang akan dinilai cukup dengan memasukkan ratingnya. “Dengan penilaian ini, ASN kita yang melayani masyarakat dengan baik maka akan mendapat bintang 4. Nantinya, ASN kita juga akan berlomba-lomba mendapatkan bintang 4 tersebut agar TPP nya tinggi,” kata Bupati Arifin.

Baca juga :

• Libatkan TAPD, Banggar DPRD Trenggalek Rapat Bahas Ranperda APBD 2025
• Gelar Rapat Kerja, Banggar DPRD Trenggalek Terima Laporan Pimpinan Komisi
• Komisi III DPRD Trenggalek Hearing Sikapi Jalan Rusak bersama Masyarakat
• Komisi II DPRD Trenggalek Dorong Pemkab Tingkatkan Dukungan Anggaran untuk Populasi Sapi Nggalekan
• Komisi II DPRD Trenggalek Evaluasi Kinerja OPD Mitra

Dalam kesempatan itu, Bupati Trenggalek juga memaparkan di tahun 2022 ada 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masih berada di zona merah, yakni angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks reformasi birokrasi.

Dari hasil evaluasi, di Kabupaten Trenggalek tingkat pengangguran terbuka terjadi karena adanya shifting (peralihan) dari kerja formal ke informal yang sekarang jadi pelaku UMKM dan usaha lainnya.

“Makanya kenapa evaluasi kita maupun saran dari Badan Pusat Statistik (BPS) harus dengan memperbanyak event (kegiatan). Dan yang kita optimalkan sekarang adalah desa-desa wisata,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Bupati Arifin meminta agar melibatkan desa-desa dan tidak hanya mengandalkan hotel dan penginapan saja. Hal ini dimaksudkan guna mendongkrak pendapatan di desa-desa.

Masih menurut Bupati Arifin, setiap minggu pihaknya selalu menyempatkan diri untuk keliling melihat insfastruktur. Perlu disadari, bahwa ketika kondisi cuaca hujan seperti ini banyak insfastruktur yang rusak.

“Kalau dilihat dalam APBD itu tidak ada biaya perawatan dan biaya pemeliharaan yang besar. Akan tetapi, sejak 2 tahun terakhir ini anggaran pemeliharaan kita plot hingga Rp 13 miliar di tahun 2023,” imbuh Bupati Arifin.

Dirinya juga menambahkan, jika kebijakan (fiskal) Pemerintah Daerah tinggi, maka anggaran perbaikan infrastruktur bisa ditambah dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) serta APBD induk tahun berikutnya. Agar ketika jalan itu belum benar-benar rusak, Pemerintah Daerah Trenggalek bisa melakukan perbaikan (penambalan) sehingga memperkecil anggaran dan memperpanjang usia jalan.

Dalam Musrenbang Trenggalek tersebut terdapat usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sebanyak 1.616. Ditambah, 2.465 usulan dari hasil Musrenbang kecamatan dengan rincian infrastuktur wilayah 1.133 usulan.

Kemudian, ekonomi dan sumberdaya alam 527 usulan, Pemerintah dan Pembangunan Manusia(PPM) 445 usulan, dan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan (Musrena Keren) 360 usulan. (mil/gie)