Tiga dari Lima Usulan Raperda DPRD Trenggalek Mulai Dibahas

Memontum Trenggalek – Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD. Dalam rapat paripurna kali ini, beragendakan penyampaian DPRD atas dua Raperda inisiatif Bupati dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2022.

Dikonfirmasi usai rapat, Wabup Trenggalek mengatakan jika akan mendukung pembahasan Raperda tersebut. Karena, Raperda usulan DPRD ini bermanfaat besar dalam memenuhi perkembangan dan amanah undang-undang.

“Saya menyampaikan apresiasi, semoga peraturan yang diusulkan dapat memberikan dampak baik bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat luas,” papar Wabup Trenggalek, Selasa (06/09/2022) pagi.

Dalam paripurna itu, adapun lima Raperda usulan DPRD, yang diantaranya Raperda tentang kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang atau lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan atau pekerjaan daerah. “Kemudian yang kedua, Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah, Raperda tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan, Raperda tentang perda Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Disabilitas dan ketua forum komunikasi anak Trenggalek,” jelas Wabup Syah.

Serta, tambahnya, Raperda ke lima mengenai penyelenggaraan riset pasar luar untuk produk daerah. Disampaikannya, jika pemerintah daerah sangat setuju dan mengapresiasi terkait dengan Raperda NPWP Cabang atau lokasi bagi pengusaha dari luar Trenggalek yang memiliki cabang usaha di Trenggalek.

“Kita sepakat agar pembahasannya bisa dipercepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasalnya, lahirnya peraturan daerah ini dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah,” imbuh mantan anggota DPRD Trenggalek ini.

Baca juga :

• Diduga Tebang 16 Gelondong Kayu Akasia di Kawasan Hutan Trenggalek, Dua Tersangka Ditangkap
• Terlibat Kasus Judol, PNS di Trenggalek Diciduk Polisi
• Dua Atlet Trenggalek Torehkan Prestasi Membanggakan di Kancah Nasional dan Internasional
• Tolak PP Soal Tapera, GMNI Gelar Aksi Damai di Kantor Dinas PUPR Trenggalek
• Sekretariat DPRD Trenggalek Anggarkan Rp 832 Juta untuk Pengadaan Sound System Rapat

Selanjutnya, terkait Raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, menurut mantan anggota DPRD Trenggalek itu akan memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Dukungan dan persetujuan pembahasan lebih lanjut terkait Raperda usulan DPRD ini juga disampaikan Wakil Bupati untuk tiga Raperda yang lain. “Karena tiga Raperda itu sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi saat ini. Apalagi kesemuanya demi kebaikan Kabupaten Trenggalek,” tegas suami Fatihatur Rohmah ini.

Selain menyampaikan pendapatnya terkait dengan lima Raperda usulan DPRD, dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Trenggalek juga mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2022.

Beberapa fraksi DPRD mengapresiasi peningkatan PAD Kabupaten Trenggalek, sehingga asumsi APBD Trenggalek melampaui Rp 2 triliun. Selain itu juga, terkait dengan kenaikan anggaran belanja daerah yang juga meningkat, salah satunya untuk peningkatan infrastruktur jalan. Dukungan dan apresiasi tersebut datang dari Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan catatan dari fraksi-fraksi baik terkait Raperda usulan maupun Raperda APBD perubahan tahun 2022. “Kalau catatan ya banyak, tapi tadi juga ada apresiasi dan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD. Seperti, belanja modal kita yang naik di belanja peralatan mesin dan gedung senilai Rp 100 miliar lebih. Dan ini tadi sempat ditanyakan oleh teman-teman fraksi,” katanya.

Masih terang Politisi PDI-Perjuangan ini, selanjutnya hasil rapat kali ini akan kembali diparipurnakan, Rabu (07/09/2022) besok, dengan agenda jawaban bupati sekaligus jawaban fraksi-fraksi atas Raperda usulan bupati.

“Setelah itu kita bentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasan Raperda-Raperda usulan. Sedangkan untuk Raperda APBD perubahan akan dibahas ditingkat Badan Anggaran (Banggar DPRD). Target kita untuk Raperda APBD perubahan akan selesai pembahasannya di pertengahan September 2022,” papar Doding. (mil/sit)