Ratusan Anggota KSPPS Madani di Trenggalek Wadul ke Dewan Akibat Dana Terhenti

Memontum Trenggalek – Ratusan anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Madani di Kabupaten Trenggalek mendatangi Kantor DPRD Trenggalek, Kamis (12/06/2025) tadi. Kedatangan mereka, untuk menjelaskan bahwa terjadi kesulitan menarik dana tabungan, bahkan sebagian menyebut pencairan dana nyaris mustahil dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.

Masalah ini, pun semakin memanas seusai mencuatnya isu koperasi mengalami kebangkrutan dan adanya dugaan pimpinan melarikan diri. Isu tersebut, memicu anggota melakukan penarikan dana besar-besaran sejak awal Desember 2024, yang akhirnya membuat koperasi kelabakan.

Menyikapi persoalan tersebut, DPRD Trenggalek segera memfasilitasi mediasi antara pengurus koperasi, perwakilan anggota dan Dinas Koperasi setempat. Hasilnya, pengurus KSPPS Madani berjanji mencairkan dana simpanan yang jatuh tempo paling lambat pada 12 September 2025.

“Ini tadi sudah kita fasilitasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, masalah ini bisa segera selesai,” kata Wakil Ketua DPRD Trenggalek, M Hadi, saat dikonfirmasi, Kamis (12/06/2025) tadi.

Tidak hanya itu, DPRD juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan fakta di lapangan. Berdasarkan informasi yang mereka terima, angka kredit macet di koperasi tersebut disebut mencapai 96 persen, atau angka yang jauh di atas ambang batas wajar.

“Kalau dilihat dari laporan keuangan, memang terlihat normal. Tapi setelah kami dalami, ternyata kredit macetnya luar biasa, atau mencapai 96 persen. Ini jelas sudah masuk kategori koperasi tidak sehat,” ujar Hadi.

Baca juga :

Atas temuan tersebut, ungkapnya, DPRD Trenggalek merekomendasikan dua langkah penting. Pertama, koperasi diminta segera menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2025 untuk tutup buku 2024. Kedua, KSPPS Madani wajib melaksanakan audit eksternal oleh pihak independen untuk memastikan kondisi keuangan koperasi secara transparan.

“Kami sudah meminta RAT segera digelar. Selain itu, audit eksternal juga harus mereka lakukan supaya publik tahu kondisi sebenarnya. Jangan sampai laporan keuangan yang bagus hanya menutupi masalah besar di dalam,” tambahnya.

Sementara itu, Bendahara KSPP Syariah Madani, Nurkholison, menjelaskan bahwa koperasi tidak bangkrut dan kesulitan, bilamana terjadi lonjakan penarikan dana secara bersamaan. “Bukan hanya di koperasi, di bank besarpun jika ada penarikan secara besar-besaran pasti akan kesulitan untuk pencairannya. Akan tetapi seperti yang sudah disepakati dalam rapat hari ini, kami akan berjuang untuk melakukan pengembalian dana anggota hingga batas waktu 12 September nanti,” tambah Nur.

Dirinya menyebut, kondisi keuangan sebelum gejolak masih tergolong sehat, dengan dana anggota sebesar Rp 50 miliar dan penyaluran pembiayaan sekitar Rp 33 miliar. Sementara terkait tudingan tidak adanya Rapat Anggota Tahunan atau pembagian PHU, dirinya juga menegaskan bahwa RAT dilakukan menggunakan sistem perwakilan sesuai aturan dan PHU telah dibagikan langsung ke rekening anggota.

“Karena jumlah anggota kita ada 1.400, maka untuk RAT hanya sebagian saja yang diundang. Itupun, sudah sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan PHU, sebenarnya bisa dilihat di buku jika ada pembagian pasti akan muncul kode dan nilainya. Semua sudah jelas disitu,” paparnya. (mil/sit)