Raperda APBD Trenggalek Tahun 2023 Resmi Disahkan, Ini Pesan Bupati Arifin

Memontum Trenggalek – DPRD Kabupaten Trenggalek setujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2023 menjadi peraturan daerah (Perda). Persetujuan itu, disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin (28/11/2022) siang.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengaku bersyukur sehingga dengan proses yang berjalan relatif tepat waktu, diharapkan tidak ada keterlambatan khususnya dalam hal pelaksanaannya. “Alhamdulillah, hari ini kita bersama DPRD melaksanakan rapat paripurna dengan agenda persetujuan Raperda APBD Trenggalek tahun 2023,” ujarnya.

Suami Novita Hardiny ini berpesan, kepada jajaran eksekutif untuk bekerja sebaik-baiknya. Terlebih, di tahun 2023 dan 2024, di mana memasuki tahun politik. Sehingga, APBD yang telah disetujui bersama agar benar-benar dikawal dengan baik.

“Ingat, dalam pembahasan bahwa anggaran tahun 2023 kita mengarahkan kepada fokus pemulihan bencana. Kemudian kedua, bagaimana mempercepat proses akselerasi ekonomi di masyarakat,” kata Bupati Arifin.

Baca juga :

• Libatkan TAPD, Banggar DPRD Trenggalek Rapat Bahas Ranperda APBD 2025
• Gelar Rapat Kerja, Banggar DPRD Trenggalek Terima Laporan Pimpinan Komisi
• Komisi III DPRD Trenggalek Hearing Sikapi Jalan Rusak bersama Masyarakat
• Komisi II DPRD Trenggalek Dorong Pemkab Tingkatkan Dukungan Anggaran untuk Populasi Sapi Nggalekan
• Komisi II DPRD Trenggalek Evaluasi Kinerja OPD Mitra

Dirinya juga menekankan, agar belanja daerah bisa dieksekusi dengan baik. Dan, tidak terjadi permasalahan ditengah-tengah waktu.

“Untuk belanja, jangan lagi ngedown di tengah-tengah sampai akhir. Tolong eksekusinya, kalau bisa lelang mulai Februari sudah harus lelang. Saya tidak mau lagi, ada pekerjaan melalui konvoi masa anggaran. Mending gagal tender berkali-kali, tetapi kita dapat penyedia yang qualified,” tegasnya.

Dari pada kalau mepet waktu, ungkapnya, kita nggak bisa evaluasi. “Ujung-ujungnya, ternyata ketika dikerjakan, mereka nggak punya modal. Padahal, kita nyusun anggaran susahnya setengah mati dan jangan sampai tinggal nyerap saja tidak terserap,” sambungnya.

Apalagi, tambah Mas Ipin, ada tanggung jawab yang tidak mudah. Karena, pada tahun 2024, Indonesia dituntut untuk bisa mewujudkan nol kemiskinan ekstrim.

“Untuk itu, saya meminta agar penyerapan anggaran benar-benar maksimal. Sehingga, ekonomi benar-benar berputar,” tegas Bupati Trenggalek. (mil/sit)