Pembahasan RAPBD 2026 Ditunda, Komisi IV DPRD Trenggalek Tunggu Data dari Bakeuda

Memontum Trenggalek – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, untuk membahas arah kebijakan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Pembahasan RAPBD Trenggalek tahun 2026, yang perlu pembahasan lebih dalam, untuk pelaksanaannya digelar di Ruang Komisi IV Kantor DPRD.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan dalam rapat tersebut pihaknya mengundang Dinas Kesehatan, RSUD dr Soedomo Trenggalek dan Rumah Sakit Panggul. Pembahasan kali ini, difokuskan pada penyelarasan kebutuhan anggaran, meski rincian teknis atau breakdown dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) belum diterima.

“Rapat hari ini sifatnya masih pembahasan awal. Karena data dari Bakeuda belum masuk, RAPBD belum bisa dibahas secara detail. Nanti akan kami lanjutkan pada rapat kerja berikutnya,” katanya, Selasa (21/10/2025) tadi.

Mengingat data dari Bakeuda belum tersedia, ujarnya, maka pembahasan RAPBD terpaksa ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Meski rapat ditunda, dirinya tetap menyinggung soal sulitnya melampaui target pendapatan dua rumah sakit daerah itu.

Baca juga :

“Kita tetap menyoroti sejumlah hal strategis, terutama terkait pengelolaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sektor kesehatan. Kami menilai, target pendapatan RSUD dr Soedomo sebesar Rp147 miliar, pada tahun 2026 cukup berat untuk dicapai,” tambahnya.

Kedua rumah sakit plat merah itu, ungkapnya, dirasa kesulitan dalam memenuhi target pendapatan yang telah diatur dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Oleh karena itu, dalam pertemuan berikutnya, kedua rumah sakit diminta membawa berkas RBA tahun 2026 untuk memastikan setiap anggaran yang diajukan benar-benar dibutuhkan dan tepat sasaran.

“Kita harus memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Apalagi saat ini, dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan sebesar Rp153 miliar. Jadi, kita perlu mengetatkan ikat pinggang dan menentukan mana yang prioritas,” kata Sukarudin.

Dirinya menambahkan, Komisi IV akan terus mendorong agar alokasi anggaran di sektor kesehatan tetap mendapat perhatian utama, meski harus melalui penyesuaian pada pos-pos lain. “Kalau ada program yang bisa ditunda, tentu akan kita alihkan ke sektor yang lebih penting, khususnya pelayanan kesehatan masyarakat,” imbuhnya. (mil/gie)