Panggil Empat OPD Mitra, Komisi IV DPRD Trenggalek Soroti Penganggaran Minim dengan Alasan Klasik

Memontum Trenggalek – Komisi IV DPRD Trenggalek soroti penganggaran kegiatan prioritas yang masih sangat minim dan belum sesuai kebutuhan. Padahal, kebutuhan anggaran itu sangat penting, mengingat kegiatan lanjutannya atau dampak pelaksanaan, adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat dan Kabupaten Trenggalek.

Dikonfirmasi seusai memimpin rapat bersama OPD mitra, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, menyebut jika ada anggaran yang tidak tercover dalam pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG). “Kita contohkan, seperti tidak tercovernya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan TTG pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Juga, untuk peringatan Hari Ibu dan Hari Santri, yang masih sangat jauh dari kebutuhan yang sebenarnya,” ungkapnya, Senin (22/08/2022) siang.

Tidak hanya itu, adapun hal yang dianggap penting namun belum terpenuhi, seperti pada Dinas Sosial. Dimana untuk peringatan Hari Ibu, hanya tersedia anggaran sebesar Rp 25 juta. Sementara dari hasil klarifikasi, dinas telah mengajukan anggaran sebesar Rp 75 juta. Namun dengan alasan tidak adanya anggaran, maka hanya disediakan anggaran Rp 25 juta.

Baca juga:

• Pataka Jatim Jer Basuki Mawa Beya Diterima di Pendopo Trenggalek
• DPRD Trenggalek Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Tiga Pimpinan DPRD Definitif
• Operasi Tumpas Narkoba, Polres Trenggalek Ungkap 8 Kasus dengan 8 Tersangka
• Pastikan Ketersediaan Beras Aman hingga Akhir Tahun, Sekda Trenggalek Tinjau Gudang Bulog
• Lawan Kotak Kosong, Paslon Ipin-Syah Dapat Nomor Urut 2 di Pilkada Trenggalek

“Padahal dalam memperingati Hari Ibu tersebut, akan dipakai untuk melaksanakan kegiatan dengan acara lomba produk khas Trenggalek. Misalnya makanan pindang hingga akan dilombakan yang akan diikuti warung yang ada kemudian jika menang akan di fasilitasi untuk mengurus hak patennya agar tidak diambil kabupaten kota lain,” jelas Sukarudin.

Sehingga, sambungnya, peringatan Hari Ibu ini akan menjadi embrio festival makanan khas Trenggalek. Endingnya di akhir kegiatan, ini mengarah ke hak paten yang akan di ampu dinas terkait.

Kemudian untuk Dinas PMD, tidak ada anggaran teknologi tepat guna (TTG). Jadi, ada kegiatan lomba untuk para masyarakat atau warga yang memiliki inisiatif atau inovasi. Dari hasil lomba tersebut, pemenang akan kembali diikutsertakan dalam lomba yang akan di gelar oleh tingkat provinsi.

“Namun, dengan alasan klasik, maka hanya tersedia anggaran untuk pengiriman peserta ke provinsi. Sedangkan anggaran untuk seleksi dan pembinaan, tidak ada anggaran,” imbuhnya.

Hal ini, paparnya, dirasa sangat ironis dan memprihatinkan. Oleh karena itu, untuk menghargai inovator, patutlah ditambah anggaran yang akan diusulkan dalam rapat Banggar DPRD.

Sedangkan untuk Bagian Kesra Sekretariat Daerah, juga ada anggaran dalam pelaksanaan memperingati hari santri yang juga masih relatif belum memadai jika dilihat kegiatannya. Karena telah ditetapkan secara nasional maka peringatan hari santri harus dilihat pada kepatutan kegiatan.

Dengan melihat wilayah daerah terdekat sebagai ukuran memberikan anggaran, sepatutnya anggaran untuk pelaksanaan hari santri akan diusulkan penambahan. “Soal permasalahan ini, tentu komisi tahu tradisi penganggaran pada APBD induk dan perubahan hanya melempar pagu saja dan selanjutnya di breakdown oleh TAPD,” papar Politisi PKB ini.

Sedangkan mengenai sistemnya, lanjut Sukarudin, bukan pada kebutuhan dan melihatnya secara makro. Namun dengan prinsip pagunya yang sedikit, maka sangat minim untuk ditambahkan lagi. Tentu dalam pembahasan di Banggar akan dilihat dan ditambah.

“Jadi sistemnya hanya di lempar dan di breakdown, untuk menyelesaikan itu komisi akan melakukan klarifikasi dengan mendatangkan OPD dan TAPD,” terangnya. (mil/sit)