Fraksi di DPRD Trenggalek Sampaikan Pandangan Umum Atas Raperda APBD 2024

Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta PU atas Raperda pajak daerah dan retribusi daerah.

“Hari ini ada dua agenda paripurna PU fraksi atas Raperda APBD 2024 dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pandangan yang disampaikan tadi mengenai pertanyaan, pendapat dan juga sara masukan soal APBD 2024 senilai Rp 1,8 triliun,” ungkap pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, Senin (11/09/2023) malam.

Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi menyoroti juga tentang infrastruktur, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Utamanya, tentang agenda besar yakni dana cadangan untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024.

“Dari nilai APBD itu ada agenda besar yakni dana cadangan Pilkada yang memakan anggaran cukup tinggi. Namun, anggaran itu sudah dianggarkan di tahun 2023 sekitar 40 persen senilai Rp 23 miliar, sedangkan sisanya yang 60persen senilai Rp 30 miliar akan dianggarkan di tahun 2024,” imbuhnya.

Dikatakan Doding, di tahun 2024 Trenggalek memiliki APBD sebesar Rp 1,8 triliun pendapatan, sedangkan untuk belanja sebesar Rp 1,9 triliun. Sebenarnya, besaran itu hampir mirip tahun 2023 ini.

“Untuk infrastruktur, memang ada penurunan terutama dana transfer dari pusat. Karena ada perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah, dimana dana transfer pusat diberikan sesuai apa yang di belanjakan,” terang politisi PDI-Perjuangan ini.

Baca juga :

Hal itu, ujarnya, sangat berbeda dengan pengelolaan sebelumnya. Jika sebelumnya, apa yang di rencanakan itu yang diberikan tapi sekarang yang sudah terlaksana atau dibelanjakan yang diberikan.

“Jadi apa yang kita belanjakan itu yang di bayari, sangat beda dengan dahulu apa yang di rencanakan itu yang di kirimkan. Dan memang ada perubahan, misal dis anggaran sebesar Rp 1,5 triliun yang di rencanakan, namun yang dikerjakan atau dibelanjakan hanya Rp 1,4 triliun, yang hanya Rp 1,4 triliun itu saja yang dikirimkan,” jelasnya.

Masih kata Doding, judul APBD tahun 2024 adalah kelestarian lingkungan hidup, menjemput layanan dan nol persen kemiskinan sedangkan untuk detail anggaran pada pembahasan selanjutnya. Pihaknya optimis, kemiskinan ekstrem ini terlaksana. Mengingat poin permasalahan sudah ditemukan. Jadi yang belum tercover bantuan sebelumnya, saat ini sudah tercover oleh pemerintah.

“Masalahnya hanya belanja masyarakat yang masih masuk pada data miskin ekstrem. Jadi untuk keluar dari data itu, mereka harus belanja Rp 14 ribu perhari. Jika mereka tidak belanja pada batas itu, maka masih dikatakan miskin ekstrem. Kalau bantuan langsung tidak terhitung dalam indikator pengentasan, jadi ukurannya hanya pada belanja. Padahal orang desa panen beras dan sayur metik sendiri,” sambungnya.

Jika di tanya petugas survei mereka bingung karena ndak belanja karena semua sudah lengkap di rumah. Maka harapannya, yang tidak bisa bekerja di cover dan juga pendidikan dan pelatihan untuk lainnya.

Perlu diketahui, di Kabupaten Trenggalek saat ini terdapat sekitar 10 ribu orang yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Dari jumlah itu sekitar 4500-an orang masuk usia tidak produktif.

Artinya mereka sudah tidak bisa bekerja dengan intensitas tertentu, seperti misalnya janda ataupun duda lanjut usia. (mil/sit)