Bahas KUA PPAS 2023, Komisi III DPRD Trenggalek Minta Belanja Modal Infrastruktur Ditingkatkan

Memontum Trenggalek – Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek kembali menggelar rapat kerja (Raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, dengan agenda membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2023.

Ketua Komisi lll DPRD Trenggalek, Pranoto, menyampaikan bahwa rapat membahas KUA-PPAS perubahan 2023, adalah untuk melihat realisasi anggaran dan kegiatan di masing-masing OPD pada APBD induk. Selain itu, secara khusus melakukan evaluasi anggaran dan kegiatan APBD induk menuju APBD perubahan.

“Hari ini yang kita bahas tentang anggaran dan pelaksanaan pembangunan serta bidang perhubungan dan sektor lainnya. Dimana, sebagian yang terlambat di induk 2023 akan direalisasikan pada APBD perubahan 2023,” ucapnya saat dikonfirmasi seusai rapat di Aula Kantor DPRD Trenggalek, Kamis (10/08/2023) pagi.

Melalui Raker ini, ujarnya, agar pelaksanaan APBD perubahan dapat linier dengan APBD induk. Sehingga, pada APBD tahun berjalan dapat memenuhi target perencanaan.

“Keterlambatan itu tentang rekomendasi BPK, dimana ada salah penetapan dan belum bisa dilaksanakan. Nanti dengan adanya perubahan, maka yang belum dilaksanakan akan dilanjutkan,” terang Pranoto.

Baca juga:

Selain itu, lanjutnya, juga melihat pada sektor bagian pembangunan dan PBJ, utamanya tentang lelang pekerjaan. Dimana dari 47 paket pekerjaan, ada yang belum terealisasi.

“Ada lima pekerjaan yang masih belum bisa dilaksanakan. Dari lima tersebut, ada dua pekerjaan yang masih belum bisa dilanjutkan dan ada beberapa alasan kenapa ada pekerjaan dua kali tender gagal terus menerus dan ada paket pekerjaan yang belum ada rekanan yang menawar,” jelasnya.

Lebih lanjut Pranoto menuturkan, alasan klarifikasi pelaksana teknis, bahwa gagalnya tender karena penyedia tidak berani mengambil risiko setelah melihat kondisi atau medan pekerjaan. Untuk itu, dua paket pekerjaan belum bisa dilaksanakan di induk dan akan dilakukan pelaksanaan di anggaran perubahan.

“Kami siap mengawal bersama-sama, namun demikian juga akan dilihat urgensinya. Apakah itu merupakan prioritas dan kebutuhan masyarakat atau tidak. Jika bicara pada pelaksanaan APBD perubahan, maka akan kembali melihat pada APBD perubahan saja. Jika memang ini merupakan realisasi Musrenbang, maka wajib dilakukan tahun ini,” kata Pranoto.

Pada bagian yang prioritas, menurutnya akan dilakukan pengawalan. Terutama, untuk realisasi di perubahan, sepanjang itu bisa dikerjakan di tahun 2023.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyebut akan terus mendorong belanja modal infrastruktur pada jalan terus digenjot dan dilakukan infrastruktur pada APBD. Hal ini, tentu sesuai kebutuhan masyarakat yang isu berkembang tentang jalan rusak

“Karena pada APBD perubahan, waktunya pendek. Apalagi, mempertimbangkan waktu pengerjaan perlu kehati-hatian. Sehingga, jika masih memungkinkan maka akan ada di induk. Itu, sesuai mitra enam bidang maka tidak bisa mengetahui progres anggaran dan kegiatan serta harus dikawal secara langsung,” paparnya. (mil/sit)