Gelar Rapat Paripurna, DPRD Sampaikan Telaah LKPj Bupati Trenggalek Tahun 2022

Memontum Trenggalek – DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian keputusan DPRD tentang catatan-catatan strategis DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Trenggalek tahun anggaran 2022.

“Agenda kita hari ini adalah penyampaian hasil telaah LKPj dari DPRD Kabupaten Trenggalek kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, melalui Bupati Trenggalek,” kata Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi, saat dikonfirmasi usai rapat, Kamis (27/04/2023) tadi.

Dikatakan Doding, dari hasil telaah DPRD, LKPj Bupati Trenggalek tahun anggaran 2022, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Trenggalek, kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati. Yaitu, tentang ekonomi makro.

“Karena kita baru saja terbebas dari pandemi Covid-19, maka kita merekomendasikan untuk menjaga Kabupaten Trenggalek bebas dari Covid-19 dan tidak datang lagi,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, DPRD juga merekomendasikan terkait dengan kemiskinan yang mana angkanya harus diturunkan lagi. “Memang angka kemiskinan kita sudah turun. Namun, target penurunan angka kemiskinan kita 10,94 persen dan angka kemiskinan kita sekarang masih 10,96 persen. Maka, kita harus bisa menurunkan lagi,” jelas Doding.

Selanjutnya, terkait dengan keuangan daerah, wakil rakyat DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah harus bisa memaksimalkan tentang potensi Pendataan Asli Daerah (PAD). “Potensi Pendataan Asli Daerah (PAD) hal ini melalui digitalisasi. Semua kegiatan yang mengarah ke PAD yaitu tentang pajak, retribusi dan lan sebagainya,” tegasnya.

Lebih lanjut Politisi PDI-Perjuangan ini menyebut tentang visi daerah, pihaknya merekomendasikan, ada 12 indikator. Namun dari jumlah tersebut, ada 6 indikator yang sudah tercapai dan 4 indikator yang belum tercapai.

Baca juga:

• Banggar DPRD Trenggalek Raker bersama TAPD, Fokus APBD 2025 pada Peningkatan Infrastruktur
• Komisi III DPRD Trenggalek Dorong Peremajaan Pohon Tepi Jalan yang Bahayakan Pengguna Jalan
• Libatkan TAPD, Banggar DPRD Trenggalek Rapat Bahas Ranperda APBD 2025
• Gelar Rapat Kerja, Banggar DPRD Trenggalek Terima Laporan Pimpinan Komisi
• Komisi III DPRD Trenggalek Hearing Sikapi Jalan Rusak bersama Masyarakat

“Jadi yang belum tercapai itu cuma sedikit-sedikit seperti target penurunan anggka kemiskinan sebesar 10,94 persen namun sekarang sebesar 10,96 persen hanya selisih 2 digit,” kata Doding.

Pihaknya berharap, dari hasil rekomendasi-rekomendasi tersebut segera di tindak lanjuti. Sehingga, kedepannya akan bisa lebih baik.

Mengingat, sebentar lagi pihaknya akan menyusun APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024. Dengan demikian, catatan-catatan yang ada ini bisa menjadi indikator perbandingan untuk memperbaiki APBD di tahun 2024 mendatang.

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengaku akan segera tindak lanjuti atas penyampaian catatan-catatan strategis DPRD Kabupaten Trenggalek, tentang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022. Mengingat, LKPj Bupati merupakan laporan kinerja Bupati sesuai perencanaan tahunan yang dituangkan dalam RKPD sebagai penjabaran RPJMD.

“Saya selaku Kepala Daerah akan mensupport serta akan segera menindak lanjuti hasil rekomendasi atas keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Kabupaten Trenggalek, tahun anggaran 2022,” ujarnya.

Dalam hal ini, dirinya akan suportif dan inline dengan apa yang sudah direncanakan Pemerintah Daerah. Termasuk hasil rekomendasi DPRD Kabupaten Trenggalek, mulai dari penurunan anggka kemiskinan.

“Target kita penurunan anggka kemiskinan tahun 2022 adalah 10,94 persen namun penurunan anggka kemiskinan mencapai 10,96 persen, jadi kita tetap optimis bisa tercapai karena masih di tahun 2023 diatas 10,16 persen di tahun 2026 nanti, sesuai dengan masa obyektif RPJMD Kabupaten Trenggalek optimis tercapai angka penurunan kemiskinan 10,16 persen,” tutur Mas Ipin-sapaan akrab Bupati Trenggalek.

Selanjutnya dari rekomendasi DPRD Kabupaten Trenggalek, tentang keuangan daerah yaitu lebih pada peningkatan kapasitas fiskal anggaran dan juga membentuk tim khusus terkait Dana Insentif Daerah (DID) serta peningkatan PAD.

Menanggapi tingginya Silpa, pihaknya menyampaikan banyak faktor yang menyebabkan Silpa Kabupaten Trenggalek tinggi. Diantaranya, faktor memang selisih lelang, pelaksanaan yang tidak memungkinkan dikerjakan karena status lahan.

“Jadi kita sekarang sudah kita lakukan lelang lebih awal, saat ini bulan April sudah ada beberapa pemenang lelang. Kemudian, jika di tahun sebelumnya di bulan April dan Mei baru meng-upload dokumen lelang. Namun di tahun ini mulai bulan Februari sudah dimulai,” paparnya.

Suami Novita Hardiny ini berharap, tahun ini anggaran akan tereksekusi lebih cepat dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2024 nantinya, begitu di tetapkan APBD bisa dilakukan lelang cepat di Bulan November dan Desember sehingga di awal bulan Januari sudah bisa mulai pekerjaan. (mil/sit)