Komisi IV DPRD Trenggalek Nilai Keberadaan Check Point Tidak Efektif

Memontum Trenggalek – Evaluasi keberadaan lokasi check point yang ada disejumlah pintu masuk Kabupaten Trenggalek, Komisi IV DPRD Trenggalek menekankan agar mekanisme dirubah. Hal itu perlu dilakukan agar lebih efisien dan tidak terkesan membuang anggaran.

Diketahui, 3 lokasi check point tersebut diantaranya ada di Kecamatan Durenan, Anjungan Cerdas Kecamatan Tugu dan di Kecamatan Panggul.

Mugiyanto saat memimpin rapat evaluasi di aula DPRD. (ist)

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Mugiyanto mengatakan usai melakukan rapat evaluasi kinerja penanganan Virus Corona atau Covid-19 bersama OPD mitra, pihaknya menilai bahwa keberadaan lokasi check point masih diperlukan.

“Keberadaan lokasi check point bagi para pendatang maupun orang yang masuk ke Trenggalek memang masih diperlukan. Mengingat saat ini pandemi Covid-19 masih belum selesai dan masih harus menghadapi tatanan kenormalan yang baru atau New Normal,” ucap Mugiyanto, Rabu (10/06/2020) pagi.

Dijelaskan politisi Partai Demokrat ini, jika operasional check point disejumlah pintu masuk Kabupaten Trenggalek menyerap anggaran yang tidak sedikit. Bahkan untuk setiap bulannya, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 1,4 miliar.

Berkaca dari hal tersebut, Komisi IV DPRD Trenggalek menekankan agar kedepannya jumlah petugas di check point dikurangi dan disesuaikan dengan kebutuhan.

“Hasil evaluasi penanggulangan Covid-19 ini memang perlu dilakukan perubahan pelaksanaan di lokasi Check Point. Tapi perlu digarisbawahi untuk check point bukan ditiadakan akan tetapi perlu dirubah mekanismenya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, jika mekanisme di check point dirubah seperti pengurangan jumlah petugas agar tidak terlalu memakan anggaran yang berlebih atau lebih efisien.

Seperti halnya menempatkan petugas yang ada dilokasi check point dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan TNI/Polri.

“Artinya pelaksanaan di Check Point yang tidak produktif akan dikurangi. Bahkan semua telah sependapat jika mekanisme Check Point akan dibenahi kembali, agar tidak terlalu besar pengeluaran honor dan makanan minuman,” jelas Mugiyanto.

Dikatakan Obeng sapaan akrabnya, untuk evaluasi anggaran dari total Rp 76 miliar. Sampai saat ini masih terserap 40 % saja. Jika dilihat dari anggaran yang terserap, jadi dengan efisien mekanisme, anggaran akan bisa digunakan untuk pos yang lainnya.

Seperti yang disampaikan dalam rapat evaluasi, untuk efisiensi penempatan petugas yang dilaporkan di masing – masing Check Point adala Kecamatan Durenan 70 orang per shif, Kecamatan Tugu 60 orang dan Kecamatan Panggul ada 25 orang.

“Jika memang keberadaan check point ini tidak efisien, mungkin mulai bulan depan atau status kedaruratan dicabut dan masuk ke tatanan New Normal, pasti akan ditiadakan. Dan masing-masing OPD akan diminta untuk mengelola anggaran tersebut secara mandiri,” pungkasnya. (mil/oso)