Fokus Pemotongan Akibat Efisien Anggaran Rp 54 Miliar, DPRD Trenggalek Gelar Rapat Gabungan bersama TAPD

Memontum Trenggalek – Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek bersama Ketua Fraksi DPRD Trenggalek, menggelar rapat Gabungan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), guna membahas efisiensi pelaksanaan APBD, khususnya dalam menyikapi pemotongan anggaran senilai Rp 54 miliar, yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Meskipun saat ini proses efisiensi masih dalam tahap pemangkasan anggaran di berbagai sektor di setiap kegiatan, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menegaskan bahwa hingga saat ini sudah terkumpul sekitar Rp 36 miliar dari total yang dibutuhkan. “Efisiensi masih gambaran, karena belum ada keputusan resmi dan sekarang ini terus berlanjut. Karenanya sekarang, kita lagi mengumpulkan sekitar Rp 36 miliar, sedangkan yang diefisiensi Rp 54 miliar,” katanya, Sabtu (22/03/2025) tadi.

Dirinya menjelaskan, meski pemotongan anggaran dari pusat mencapai Rp 54 miliar, pihaknya berusaha mengefisiensi berbagai kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk menutup kekurangan tersebut. “Kendalanya adalah setiap OPD sudah menetapkan target-target tertentu. Sehingga, untuk menentukan apa yang bisa diefisiensi, sangat sulit. Teman-teman OPD khawatir, targetnya tidak terpenuhi,” tambah Doding.

Baca juga :

Sehingga, ungkapnya, saat ini pihaknya mengaku masih perlu melakukan pendalaman-pendalaman lagi sampai TAPD menyelesaikan progres nilai efisiensi. Salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk pemenuhan efisiensi anggaran, diantaranya untuk anggaran rapat, perjalanan dinas, konsumsi (Mamin) dan biaya konsultan, yang selama ini menjadi pos pengeluaran yang dapat disesuaikan.

“Efisiensi ini harus selesai setelah Hari Raya Idul Fitri, agar APBD dapat berjalan sesuai target,” imbuhnya.

Disinggung terkait dengan infrastruktur, Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan bahwa program prioritas untuk pembangunan infrastruktur tetap dilaksanakan meskipun anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) mengalami pemotongan. “Infrastruktur prioritas tetap berjalan, karena yang dipotong hanya DAK. Sedangkan angaran yang selain dari DAU, tetap tersedia untuk mendukung pembangunan,” papar Doding. (mil/sit)