Raker dengan OPD, Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Tinjau Ulang Kesiapan dan Sarpras RSUD Panggul

Memontum Trenggalek – Komisi IV DPRD menggelar rapat kerja dan evaluasi kinerja di tahun 2023, dengan melibatkan OPD mitra, Kamis (08/06/2023) tadi. Dalam rapat itu, Komisi IV juga memberikan sejumlah catatan terkait akan dibukanya RSUD di Kecamatan Panggul.

“Hari ini kita memanggil pihak Rumah Sakit Panggul, dalam kaitannya dengan akan dibukanya pelayanan di sana. Sebelumnya, Komisi IV sudah melakukan sidak dan ternyata gedung yang dibangun masih perlu adanya pembenahan. Contohnya, Ruang Poli Umum yang menurut pandangan kita tidak layak,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin.

Tidak hanya itu, Komisi IV juga meminta adanya pembenahan untuk ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RS Panggul. Diharapkan, beberapa ruangan-ruangan tersebut dibenahi agar dalam memberikan pelayanan kesehatan, nanti akan lebih maksimal dari segi sarana prasarana.

Kemudian, tambahnya, terkait Sumber Daya Manusia (SDM), dari laporan Direktur rumah sakit mengatakan masih sangat kurang. Meski demikian, dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, menyampaikan jika dirasa cukup untuk dua dokter spesialis.

“Dua dokter spesialis ini adalah spesialis anak dan spesialis dalam. Dan keinginan kita (Komisi IV), sedikitnya ada empat dokter spesialis di rumah sakit itu,” imbuhnya.

Baca juga :

Harapannya, dengan adanya SDM yang mumpuni dalam fasilitas kesehatan, tentu akan memberikan kesan baik bagi masyarakat yang datang. Namun, jika tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni, dibukanya rumah sakit Panggul ini akan terkesan dipaksakan.

“Tadi kita meminta kepada Dinas Kesehatan, Bakeuda dan OPD lain untuk melihat langsung di sana. Apakah rumah sakit Panggul ini benar-benar bisa dibuka pada Agustus mendatang. Pada prinsipnya, kita ingin sebelum dibuka, rumah sakit itu sudah cukup memadai dari segi apapun. Kalaupun membutuhkan biaya, bisa dianggarkan pada perubahan anggaran tahun ini,” tambah Sukarudin.

Sebenarnya, tambahnya, untuk progres anggaran yang direncanakan sudah terpenuhi 100 persen. Tetapi, tidak untuk sarana prasarananya. Maka untuk anggaran di tahun 2023, masih berproses.

“Intinya, jika rumah sakit Panggul siap dibuka, Komisi IV meminta agar bekerjasama dengan BPJS. Mengingat 70 persen pasien itu dipastikan menggunakan BPJS,” tegas politisi PKB ini.

Terkait tercukupinya kebutuhan dokter spesialis, Sukarudin meminta sedikitnya harus ada empat dokter. Banyak tidaknya dokter spesialis, itu juga tergantung pada anggaran yang ada. Jika memang dibutuhkan, rumah sakit Panggul bisa menggunakan pinjaman BLUD. Hanya saja, apakah itu dirasa perlu akan ada jawabannya usai sidak bersama eksekutif dalam waktu dekat.

“Jadi nanti akan kita ketahui, apakah rumah sakit ini bisa dibuka hanya dengan dua dokter spesialis saja atau tidak,” ujarnya. (mil/sit)