Komisi 1 Dorong Optimalisasi Pemanfaatan SPBE Seluruh Kecamatan di Trenggalek

Memontum Trenggalek – Komisi 1 DPRD Kabupaten Trenggalek dorong semua kecamatan yang ada di Kota Keripik Tempe untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini bertujuan, agar pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Mohammad Husni Tahir Hamid mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan terkait persiapan Kabupaten Trenggalek untuk menghadapi era digitalisasi. “Hari ini kita melakukan rapat yang membahas persiapan Kabupaten Trenggalek menghadapi era digitalisasi tentang SPBE,” ungkap Politisi Partai Hanura usai rapat bersama 5 Camat di ruang Banmus Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Rabu (30/09/2020) siang.

Dalam melakukan percepatan penerapan SPBE Husni mempertanyakan kesiapan setiap Kecamatan dalam menghadapi era globalisasi dalam bentuk digital, sehingga ketika hal tersebut sudah siap semua, diperkirakan bisa berjalan sampai ke tingkat desa.

“Untuk menghadapi era globalisasi dalam bentuk digitalisasi ini, semua kecamatan sudah punya kesipan apa tidak, mulai dari insfrastrukturnya penunjang di kecamatan, karena Kecamatan itu sebagai sentral dari para desa dalam mendorong percepatan penerapan SPBE,” terangnya.

Masih terang Husni, sejauh ini Pemkab Trenggalek dinilai sudah siap dengan penerapan SPBE. “Telihat dari sjumlah fasilitas dan perangkat lunak serta berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan SPBE, namun tidak berjalan secara maksimal karena perencanaannya tidak secara inklusif. Dan tinggal dimaksimalkan saja,” kata Husni.

Pihaknya menekankan agar masing-masing kecamatan mempunyai kesiapan dalam menghadapai era digitalisasi. Jangan sampai ketika pemerintah daerah dianggarkan dan sudah jalan di kecamatan tidak siap. “Untuk memaksimalkan hal tersebut sehingga kita perlu terkoneksikan semua agar bisa berjalan dengan baik, karena kalau misal sini dianggarkan yang sana tidak, lebih baik ya tidak usah, kalaupun memaksa dianggarkan tetap tidak bisa jalan,” tuturnya.

Lebih lanjut Husni mengaku, selama ini yang menjadi kendala adalah karena perencanaannya tidak secara inklusif. Dan tidak terkoneksi secara keseluruhan. “Saat ini sedang dalam proses penganggaran dan akan kita lihat secara global sejauh ini mana yang mengalami kendala (macet),” pungkas Husni. (mil/syn)