Komisi IV DPRD Trenggalek Kembali Evaluasi Penanggulangan Covid-19

Memontum Trenggalek – Menggelar rapat evaluasi dalam rangka memfokuskan kembali belanja untuk relokasi anggaran penanganan Covid-19, Komisi IV DPRD Trenggalek memanggil mitra kerja komisi.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Mugiyanto mengatakan jika hari ini pihaknya telah memanggil semua mitra kerja komisi guna melakukan evaluasi.

“Hari ini kita melakukan rapat evaluasi penggunaan anggaran penanganan covid-19. Hal ini perlu dilakukan karena harus ada pemahaman secara bersama – sama mengenai penggunaan anggaran dengan tujuan supaya dapat direalokasikan secara tepat sasaran,” ucap Mugiyanto, Selasa (9/06/2020) sore.

Dari berbagai kegiatan dalam penanggulangan, pencegahan dan penanganan, serta penyediaan jaringan penanganan sosial juga penanganan dampak ekonomi akibat covid-19, Mugianto mengatakan berbagai laporan dari masing – masing dinas dan hasilnya bervariasi.

“Masing – masing OPD laporannya berbeda dan hasilnya juga bervariasi. Ada yang plus dan ada juga yang minus,” imbuhnya.

Berhubung hari ini sifatnya hanya klarifikasi dan kebetulan yang hadir perwakilan dari kepala pelaksana dinas BPBD maka selanjutnya akan segera memanggil Kepala BPBD sebagai Ketua Tim Gugus Tugas untuk dimintai laporan.

“Kita hanya sebatas klarifikasi dan hanya menerima laporan, sehingga untuk lebih jelasnya kita segera memanggil kembali kepala BPBD secara langsung,” ucap Obeng sapaan akrabnya.

Disinggung terkait penghapusan check point, pihaknya mengaku akan tetap dipertahankan, hanya saja akan diubah mekanismenya dengan melakukan pengurangan personil.

“Akan kita lakukan efisiensi, dari hasil evaluasi hari ini bersama dengan beberapa OPD, kalau membuat wacana ditiadakan check point itu tidak mungkin, jadi tetap bertahan. Namun mekanismenya saja dirubah biar tidak terlalu kelihatan penggunaan anggaran yang berlebihan dengan mengurangi petugas yang ada di lokasi dan seperlunya saja, ” urai Mugiyanto.

“Mungkin dari Dinas Kesehatan, Satpol-PP, Dinas Perhubungan, TNI,dan Polri yang akan dimaksimalkan,” pungkasnya. (mil)