Connect with us

Pemerintahan

10 Ranperda Belum Rampung, DPRD Trenggalek Bakal Tancap Gas

Diterbitkan

||

Ketua Pansus DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid
Ketua Pansus DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid

Memontum Trenggalek – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan. Hal pertama yang dilakukan Pansus saat ini adalah menyelesaikan penyusunan10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sisa pembahasan DPRD periode 2014-2019 yang lalu.

Dari 10 Ranperda teraebut 7 diantaranya inisiatif dari DPRD dan 3 Ranperda Usulan Bupati. 7 Ranperda inisiatif DPRD diantaranya, Ranperda tentang lain lain pendapatan yang sah, Ranperda perlindungan dan pemberdayaan petani, Ranperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan, Ranperda tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, Ranperda tentang sistem kesehatan daerah, Ranperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup , Ranperda tentang pembangunan budaya integritas.

Sedangkan 3 Ranperda usulan Bupati yakni Ranperda tentang pelestarian dan pengembangan kebudayaan, Ranperda tentang BPR jwalita, dan Ranperda perusahaan daerah aneka usaha.

Dikatakan Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Trenggalek, Husni Tahir Hamid, Ranperda yang akan dibuat seperti halnya uji publik sudah dilakukan.

“Ranperda yang akan dibuat, seperti uji publik sudah pernah kita laksanakan. Dalam uji publik tersebut sudah bisa membuktikan pembahasnnya, sepanjang ada masukan dari masyarakat untuk menggunakan haknya sesuai dengan PP nomor 54, “ucap Husni, Rabu (9/10/2019) siang.

Lebih lanjut, Husni mengatakan selama tidak ada masukan dari masyarakat, Ranperda tersebut akan disahkan. Begitu juga sebaliknya, jika ada usulan dari masyarakat maka akan dilakukan perubahan terhadap usulan Ranperda tersebut.

“Sudah disampaikan pembahasan uji publik, sehingga nanti apakah masih ada permintaan dari masyarakat untuk dijelaskan lagi tentang Perda yang akan dibuat, ” imbuhnya.

Husni mengaku, fungsi dari uji publik ini agar masyarakat pengguna publik akan menerima perlakuan perda juga diberikan kesempatan lagi untuk memberikan masukan.

“Karena kita sudah pernah uji publik selanjutnya aktifnya tinggal tergantung masyarakat, apakah setelah membaca Raperda ini masyarakat masih perlu ada masukan atau tidak, ” tandas Husni.

Perlu diketahui, saat ini ada 10 Perda yang akan dibahas, jika masyarakat ingin menggunakan haknya untuk mengetahui perda tersebut bisa menghubungi Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek. (mil/yan)

Pemerintahan

Datangi Trenggalek, BIN dan Forkopimda Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Door To Door

Diterbitkan

||

DAMPINGI: Bupati Arifin saat mendampingi salah satu warga menjalani vaksinasi

Memontum Trenggalek – Upaya pemerintah dalam rangka mempercepat program vaksinasi nasional, semakin gencar dilakukan. Salah satunya dengan mendatangi sasaran vaksinasi dari rumah ke rumah (door to door).

Badan Intelijen Negara (BIN) bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Trenggalek turun langsung untuk meninjau proses vaksinasi massal yang ada di Desa Sengon, Kecamatan Bendungan.

Baca Juga:

    “Diharapkan dengan vaksinasi secara door to door ini bisa mempermudah serta meningkatkan partisipasi masyarakat,” ungkap Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin sat dikonfirmasi, Senin (02/08).

    Dalam proses vaksinasi kali ini, sebanyak 2.000 dosis vaksin disiapkan untuk masyarakat yang ada di beberapa wilayah di Trenggalek.

    Bupati Trenggalek juga merasa sangat terbantu dengan program vaksinasi yang dilaksanakan oleh BIN ini. Ditambah lagi dengan sistem door to door, tentu sangat membantu masyarakat khususnya yang jauh dari fasilitas kesehatan.

    “Kita memang ingin mempercepat progres vaksinasi tapi kita sama-sama tahu bahwa stok vaksin semuanya ditata sedemikian rupa oleh pemerintah, dan alhamdulillah Trenggalek cukup cepat sehingga kita kekurangan stok vaksin,” terangnya.

    Badan Intelijen Negara ini memang sudah mengetahui, daerah-daerah yang kekurangan stok vaksin. Seperti halnya di Kabul Trenggalek.

    “Yang namanya badan intelijen. Jadi mungkin tahu di mana ruang-ruang atau daerah-daerah yang saat ini kekurangan stok. Mereka datang membawa 2.000 dosis, dan ini kita peruntukkan untuk daerah-daerah yang memang keterjangkauan terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas jauh, sehingga ini mempermudah,” imbuh Bupati.

    Masih terang suami Novita Hardiny ini, di Trenggalek sendiri dari target vaksinasi sebanyak 580 ribu. Sampai saat ini masih tercapai sekitar 10-12 persen saja.

    Untuk itu Pemkab Trenggalek berkomitmen untuk terus berupaya mengejar target vaksinasi.

    “Yang penting stok vaksinnya ada, insyaAllah kita semua siap,” katanya.

    Sementara itu, Kabinda Jatim, Marsma TNI Rudy Iskandar, saat meninjau vaksinasi dari rumah ke rumah di Desa Sengon mengatakan bahwa langkah tersebut dinilai tepat, apalagi untuk wilayah-wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan.

    “Saya pikir ini tepat karena wilayahnya juga cukup jauh dari puskesmas dan medannya juga cukup lumayan ‘bagus’, naik turun gunung, jadi harapannya herd immunity di Desa Sengon ini terjaga,” jelas Rudi.

    Ia menegaskan jika pelaksanaan vaksinasi secara door to door ini juga sebagai langkah untuk membantu pemerintah dalam hal pemenuhan vaksinasi bagi masyarakat. “Kita melaksanakan vaksin door to door ini untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi,” kata Rudy. (mil/ed2)

    Lanjutkan Membaca

    Pemerintahan

    Oknum Kades Penghina Seniman Trenggalek via Postingan Terancam Sanksi Pemberhentian Jabatan

    Diterbitkan

    ||

    Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin

    Memontum Trenggalek – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, bakal memberikan sanksi tegas kepada oknum Kades yang diduga melakukan hate speech (ujaran kebencian) kepada pelaku seni. Sanksi tegas itu, tidak hanya pada pemberhentian sementara.

    Sebagaimana diberitakan, akibat postingan sang oknum Kades, membuat sejumlah seniman lintas wilayah melurug Kades yang teridentifikasi bernama Bayu Indra Nurdiansyah. Akibatnya, Bupati pun memfasilitasi audiensi para seniman dan oknum kades. Meski Bayu sudah melakukan permintaan maaf, namun kasus hukumnya tetap berjalan.

    Baca juga:

      “Kita sudah fasilitasi antar kedua pihak untuk proses tabbayun. Untuk permintaan maaf, yang bersangkutan juga sudah melakukannya. Tetapi, jika masih ada yang kurang berkenan dan tetap melaporkan kejadian ini ke kepolisian, maka ini sudah bukan ranah kita,” ungkap Bupati Arifin, Rabu (28/07) tadi.

      Disinggung sanksi yang akan diberikan kepada oknum Kades, Bupati Trenggalek menyampaikan, akan memberikan sesuai dengan peraturan yang ada. Jika tidak ada penetapan kasus hukum, maka yang bersangkutan akan disanksi berupa pemberhentian sementara.

      “Namun, jika ada penetapan kasus hukum. Maka yang bersangkutan bisa disanksi pemberhentian. Dan justru, bisa lebih berat sanksi yang didapat, jika itu sampai ke jalur hukum,” tegas Bupati Muda ini.

      Seperti yang diberitakan, Bayu Indra Nurdiansyah diduga menghina pelaku seni melalui postingan di media sosial Facebook. Meski sempat dihapus, namun postingan itu terlanjur viral dan membuat para pelaku seni lintas wilayah bereaksi. (mil/sit)

      Lanjutkan Membaca

      Pemerintahan

      Bupati Arifin Siapkan Isolasi Terpadu untuk Optimalkan Isoman dalam Hadapi PPKM Level 4

      Diterbitkan

      ||

      TINJAU: Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat meninjau lokasi isolasi terpadu di tingkat desa. (memontum.com/mil)

      Memontum Trenggalek – Menghadapi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mulai mempersiapkan langkah strategi isolasi terpadu. Langkah ini dilakukan, guna menghadapi PPKM Level 4, yang akan berakhir pada 2 Agustus 2021 mendatang.

      Seperti arahan pemerintah pusat, strategi isolasi terpadu disiapkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sekaligus, untuk meminimalisir angka kematian akibat virus Corona.

      Baca juga:

      “Ini adalah fokus pemerintah daerah dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Trenggalek. Kita mulai mempersiapkan langkah-langkah, untuk melakukan strategi isolasi terpadu,” ungkap Bupati Arifin, Selasa (27/07) sore.

      Dijelaskan Mas Ipin-sapaan akrabnya, angka kematian yang diakibatkan keterlambatan membawa pasien Covid ke rumah sakit, akan terus disikapi oleh pemerintah daerah. Targetnya, angka kematian harus menurun.

      “Titik kelemahan Isoman (isolasi mandiri), itu karena minim pendampingan Nakes. Lalu, tidak ada Sarpras pendukung seperti tabung oksigen. Ini yang akan dicermati menjadi pemicu kematian, selain penyakit penyerta,” jelasnya.

      Pada penerapan PPKM Level 4 ini, pemerintah mulai mengalihkan isolasi mandiri di rumah menjadi isolasi terpadu. Diharapkan, dengan pendampingan Nakes, tersedia ruang sirkulasi udara, serta sarana dan prasarana pendukung seperti obat obatan dan tabung oksigen berikut cadangannya. Dengan begitu, angka kematian dapat ditekan.

      “Di tingkat desa, kita sudah lakukan pengecekan untuk sekolah-sekolah yang rencananya akan digunakan sebagai lokasi isolasi terpadu,” imbuh suami Novita Hardiny ini.

      Tidak hanya itu, Bupati muda ini juga ingin di lingkungan isolasi terpadu aman. Termasuk, jangan sampai ada cluster keluarga maupun cluster lingkungan.

      “Jadi, itu yang kita lakukan. Desa desa hatus menyiapkan ruang isolasi terpadu desa. Kemudian, kita juga menambah kapasitas gedung di tingkat kecamatan atau ditingkat wilayah,” paparnya. (mil/sit)

      Lanjutkan Membaca

      Terpopuler