Connect with us

Pemerintahan

Lima Kecamatan di Trenggalek Menyusul Pembelajaran Tatap Muka

Diterbitkan

||

PENINJAUN : Bupati Trenggalek Gus Ipin saat meninjau SMP di Kecamatan Watulimo yang mulai melakukan pembelajaran tatap muka ditengah pandemi.

Usai Diujicobakan di Watulimo

Memontum Trenggalek – Pasca dilakukan uji coba pembelajaran tatap muka di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Watulimo, 5 Kecamatan lain di kota Keripik Tempe juga akan menerapkan pembelajaran tatap muka ditengah masa pandemi Covid-19. Pemberlakuan pembelajaran tatap muka di 5 Kecamatan ini merupakan daerah yang masuk zona hijau atau zona kuning Covid-19.

Seperti yang diketahui, di pertengahan bulan Agustus kemarin, 4 SMP di Kecamatan Watulimo sudah terlebih dahulu memulai pembelajaran tatap muka. Pemberlakuan ini tentu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ada.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, BupatiTrenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan jika akan ada penambahan 5 Kecamatan yang akan menerapkan pembelajaran tatap muka.

“Sesuai hasil evaluasi pasca pemberlakuan pembelajaran tatap muka di Kecamatan Watulimo, nanti akan ada 5 Kecamatan lain yang akan melakukan hal serupa. Jadi total keseluruhan akan ada 6 kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang akan menerapkan pembelajaran sistem ini,” ucap Bupati Arifin, Rabu (02/09/2020) sore.

Dari 5 Kecamatan ini ada sebanyak 20 sekolah yang akan menggelar pembelajaran tatap muka diantaranya 5 SMP di Kecamatan Gandusari dan Kampak, 4 SMP di Kecamatan Suruh, dan 3 SMP di Kecamatan Tugu. “Jika tambahan di 5 Kecamatan ini berjalan bagus, nanti juga akan dimungkinkan akan diperluas lagi jika tidak ada cluster baru penularan Covid-19 di sekolah yang sudah dibuka,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini mengungkapkan, apabila pembelajaran tatap muka di tingkat SMP ini dirasa aman, pihaknya juga akan membuka pembelajaran tatap muka ditingkat Sekolah Dasar (SD) mulai dari kelas 4, 5 dan kelas 6.

Rencananya pembelajaran tatap muka di 20 SMP yang ada di 5 Kecamatan ini akan mulai dilakukan pada 7 September mendatang.

“Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah persiapan masing-masing sekolah dalam menyiapkan kebutuhan protokol kesehatan. Seperti menyiapkan tempat cuci tangan, penyemprotan desinfektan di tiap kelas, penggunaan masker, face Shield dan lain sebagainya,” jelas Bupati.

Disingung terkait SOP pembelajaran tatap muka ini, Bupati menyebut akan sama seperti yang sudah diterapkan di Kecamatan Watulimo yaitu menggunakan sistem bauran atau mix learning. “Jadi dalam 1 rombongan belajar (rombel) ada pembatasan jumlah siswa dan durasi belajar maksimal 2 jam saja. Dalam 1 rombel akan dibagi menjadi 3 kelompok yakni 10 siswa melakukan pembelajaran luring dan 20 siswa lainnya melakukan pembelajaran dirumah dengan sistem daring,” pungkasnya. (mil/syn)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Empat Kali Berturut-turut Pemkab Trenggalek Raih Opini WTP

Diterbitkan

||

Pjs Bupati Trenggalek menerima Opini WTP dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Pjs Bupati Trenggalek menerima Opini WTP dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Penilaian Kementerian Keuangan RI

Memontum Trenggalek – Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019. Opini WTP dari Kemenkeu RI tersebut merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan atas capaian opini WTP tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur dan diterima oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek saat rapat koordinasi terkait ketertiban dan keamanan di wilayah Provinsi Jatim yang digelar di Covention Hall Grand City Surabaya.

“Tentunya kita patut berbangga berhasil mempertahankan WTP untuk keempat kalinya,” ucap Pjs Bupati Trenggalek Benny Sampirwanto, Senin (19/10/2020) sore.

Pihaknya juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Trenggalek tetap semangat memberikan dedikasi bagi masyarakat. Dan tidak menutup-nutupi pengelolaan keuangan yang ada.

“Saya juga berharap jajaran Pemkab tetap optimis dan semangat untuk tetap memberikan dedikasi kepada seluruh masyarakat Trenggalek dalam memberikan transparansi keuangan,” imbuhnya.

Capaian opini WTP tersebut diberikan karena Pemkab Trenggalek dianggap transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal urgensi maupun penempatan priotitas pembangunan.

“Sesuai dengan RPJMD ada tiga priotitas pembangunan di Trenggalek, di antaranya pembangunan infrastruktur penopang ekonomi dan ketahanan bencana, pembangunan pelayanan dasar untuk memenuhi pelayanan minimal, dan yang terakhir adalah pembangunan yang inklusif,” pungkas Pjs Benny. (mil/syn)

 

 

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Trenggalek Raih Penghargaan Atas LPPD Tahun 2018

Diterbitkan

||

Pjs Bupati Trenggalek saat menerima penghargaan LPPD Kemendagri RI.
Pjs Bupati Trenggalek saat menerima penghargaan LPPD Kemendagri RI.

Memontum Trenggalek – Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek meraih penghargaan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan diterima oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (17/10) tadi.

Pjs Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto, berharap dengan penghargaan tersebut, akan semakin mendorong ASN di lingkup Pemkab Trenggalek, untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dengan adanya pencapaian ini, tentu tidak menjadikan para pegawai Pemkab Trenggalek, merasa puas diri. Tetapi sebaliknya, senantiasa membuat inovasi-inovasi pelayanan terbaik untui masyarakat,” ucap Benny.

Penghargaan tersebut, tambahnya, merupakan hasil dari pelaksanaan pertanggung jawaban pada Tahun 2018, yang dievaluasi di Tahun 2019. “Nilai LPPD Pemkab Trenggalek sendiri adalah 3,4624 dengan predikat sangat tinggi. Membuat Pemkab Trenggalek masuk dalam empat besar di Jawa Timur,” terangnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengucapkan terima kasih kepada seluruh bupati dan walikota se-Jatim, atas sinergi visi misi serta komitmen yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

“Saya ucapkan terimakasih, kepada seluruh bupati dan walikota di Jawa Timur atas sinergitas visi misi yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi,” kata Gubernur Jatim.

Terkait nilai yang didapatkan masing-masing daerah, Gubernur Jatim menyebut jika antara satu daerah dengan yang lainnya, tidak terpaut jauh. “Untuk nilai antar daerah di Jatim sendiri sangat tinggi dan tidak terpaut jauh satu dengan lainnya,” pungkasnya. (mil/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Gubernur Jatim Serahkan Sertifikat PTSL Kepada Warga di Trenggalek

Diterbitkan

||

Penyerahan sertifikat PTSL kepada masyarakat Trenggalek oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Manggala Praja Nugraha.
Penyerahan sertifikat PTSL kepada masyarakat Trenggalek oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Manggala Praja Nugraha.

Memontum Trenggalek – Dalam serangkaian kunjungannya ke Kabupaten Trenggalek, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga menyerahkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga masyarakat Kabupaten Trenggalek, Sabtu (17/10) sore.

Didampingi dengan instansi vertikal di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur mengungkapkan jika kegiatan ini merupakan salah satu upaya penguatan ekonomi masyarakat di Jawa Timur.

“Hari ini saya ditemani dengan instansi vertikal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik dari Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, BPJS Ketenagakerjaan, Bulog dan Perbankan, turun ke daerah-daerah dalam rangka penguatan ekonomi kepada masyarakat di Jawa Timur. Tidak terkecuali, dalam kunjungan ke Kabupaten Trenggalek ini,” ucap Gubernur Jatim saat dikonfirmasi.

Dikatakan Khofifah, setelah dari Trenggalek, pihaknya juga akan melakukan kegiatan serupa di Kabupaten Pacitan. “Sederhananya adalah, kita ingin rakyat Jawa Timur, itu sehat. Dan ekonominya Jawa Timur, sehat. Kita juga ingin rakyat Jawa Timur, selamat dan juga ekonominya selamat,” imbuhnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, proses ini juga beriringan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti halnya Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas Sosial dan Dinas Perkebunan.

Untuk support finansial, Khofifah menyebutkan, dari beberapa lembaga Perbankan baik Bank Jatim, UMKM Jatim maupun Bank Indonesia dan OJK. “Tadi juga diserahkan sekitar 2935 sertifikasi PTSL. Tentu, kita berharap sertifikat ini selain menjadi ketenangan bagi yang memiliki juga jika ingin menggunakan itu sebagai jaminan. Sehingga, bisa mendongkrak ekonomi masyarakat,” jelas Khofifah.

Disingung terkait vaksin Covid-19, Khofifah enggan memberikan komentar. Ia hanya mengatakan jika semua itu masih menunggu kewenangan dari Pemerintah Pusat.

“Saya hanya mendengar untuk Jawa Timur, dan akan ada beberapa daerah yang mendapat prioritas. Nanti, jika sudah final dan mendapatkan surat tertulis dari pusat untuk Jawa Timur, seperti apa dan mendapatkan berapa vaksin, akan kita umumkan,” tutupnya. (mil/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler