Connect with us

Pemerintahan

Di Tengah Pandemi, Jamasan Pusaka Dilakukan Secara Sederhana

Diterbitkan

||

Prosesi jamasan pusaka di Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek.

Hari Jadi ke 826 Kabupaten Trenggalek

Memontum Trenggalek – Memperingati Hari Jadi Kabupaten ke- 826 Trenggalek, jamasan pusaka yang ada di Kabupaten Trenggalek rutin dilakukan. Penjamasan atau pembersihan pusaka di bumi Minak Sopal ini juga sebagai bentuk pelestarian tradisi yang dilakukan menjelang Hari Jadi Trenggalek.

Karena dalam masa pandemi, prosesi jamasan pusaka yang digelar di Pringgitan Pendopo Trenggalek digelar secara sederhana dan mematuhi protokol kesehatan.

“Ini acara yang rutin menjelang Hari Jadi Kabupaten Trenggalek, dalam kondisi yang sederhana dan tidak mengundang banyak orang karena musim pandemi,” ucap Bupati Trenggalek saat dikonfirmasi usai prosesi Jamasan, Minggu (30/08/2020) sore.

Dikatakan Bupati Arifin, prosesi jamasan ini rutin dilaksanakan sebagai bukti jika Kabupaten Trenggalek itu ada.

“Ini harus kita laksanakan, karena ini tenger (tanda) kalau Trenggalek itu ada. Sehingga kalau tidak di tengeri Trenggalek tidak ada,” imbuhnya.

Sejumlah pusaka yang dibersihkan di antaranya adalah dua buah Tombak Korowelang, Payung Songsong Tunggul Naga, Songsong Tunggul Wibawa, Panji lambang kabupaten, serta Parasamya Purna Karya Nugraha. Satu persatu pusaka tersebut dibersihkan oleh Juru Jamas dr.Sarjono Baskoro dan Ki Hadi Sunaryo.

Pusaka yang telah dibersihkan selanjutnya akan dibawa dari Pendapa Manggala Praja Nugraha dibawa menuju ke Balai Desa Kamulan untuk disemayamkan selama satu malam.

Esok harinya di tanggal 31 Agustus, pusaka tersebut akan dikirab dari Jln RA Kartini menuju Pendhapa Manggala Praja Nugraha oleh Bupati Trenggalek bersama jajaran Forkopimda.

Bupati Nur Arifin juga menjelaskan pelaksanaan kirab pusaka keesokan harinya akan tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

“Yang berbeda adalah tamu undangan secara terbatas, kemudian semua vendor yang digunakan adalah vendor lokal,” kata Bupati.

Bupati juga menghimbau masyarakat untuk menghadiri kemudian menyimak prosesi kirab di rumah saja melalui siaran langsung oleh Dinas Kominfo.

“Mulai pembatiknya, yang jahit kemudian pengantar pusaka, delmannya semuanya lokal. Jadi mengungkit ekonomi lokal, kemudian pada kesempatan tersebut juga kita manfaatkan untuk membagikan dana stimulus ekonomi kepada para usaha mikro,” pungkasnya. (mil/syn)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Empat Kali Berturut-turut Pemkab Trenggalek Raih Opini WTP

Diterbitkan

||

Pjs Bupati Trenggalek menerima Opini WTP dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Pjs Bupati Trenggalek menerima Opini WTP dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Penilaian Kementerian Keuangan RI

Memontum Trenggalek – Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019. Opini WTP dari Kemenkeu RI tersebut merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan atas capaian opini WTP tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur dan diterima oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek saat rapat koordinasi terkait ketertiban dan keamanan di wilayah Provinsi Jatim yang digelar di Covention Hall Grand City Surabaya.

“Tentunya kita patut berbangga berhasil mempertahankan WTP untuk keempat kalinya,” ucap Pjs Bupati Trenggalek Benny Sampirwanto, Senin (19/10/2020) sore.

Pihaknya juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Trenggalek tetap semangat memberikan dedikasi bagi masyarakat. Dan tidak menutup-nutupi pengelolaan keuangan yang ada.

“Saya juga berharap jajaran Pemkab tetap optimis dan semangat untuk tetap memberikan dedikasi kepada seluruh masyarakat Trenggalek dalam memberikan transparansi keuangan,” imbuhnya.

Capaian opini WTP tersebut diberikan karena Pemkab Trenggalek dianggap transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal urgensi maupun penempatan priotitas pembangunan.

“Sesuai dengan RPJMD ada tiga priotitas pembangunan di Trenggalek, di antaranya pembangunan infrastruktur penopang ekonomi dan ketahanan bencana, pembangunan pelayanan dasar untuk memenuhi pelayanan minimal, dan yang terakhir adalah pembangunan yang inklusif,” pungkas Pjs Benny. (mil/syn)

 

 

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Trenggalek Raih Penghargaan Atas LPPD Tahun 2018

Diterbitkan

||

Pjs Bupati Trenggalek saat menerima penghargaan LPPD Kemendagri RI.
Pjs Bupati Trenggalek saat menerima penghargaan LPPD Kemendagri RI.

Memontum Trenggalek – Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek meraih penghargaan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan diterima oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (17/10) tadi.

Pjs Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto, berharap dengan penghargaan tersebut, akan semakin mendorong ASN di lingkup Pemkab Trenggalek, untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dengan adanya pencapaian ini, tentu tidak menjadikan para pegawai Pemkab Trenggalek, merasa puas diri. Tetapi sebaliknya, senantiasa membuat inovasi-inovasi pelayanan terbaik untui masyarakat,” ucap Benny.

Penghargaan tersebut, tambahnya, merupakan hasil dari pelaksanaan pertanggung jawaban pada Tahun 2018, yang dievaluasi di Tahun 2019. “Nilai LPPD Pemkab Trenggalek sendiri adalah 3,4624 dengan predikat sangat tinggi. Membuat Pemkab Trenggalek masuk dalam empat besar di Jawa Timur,” terangnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengucapkan terima kasih kepada seluruh bupati dan walikota se-Jatim, atas sinergi visi misi serta komitmen yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

“Saya ucapkan terimakasih, kepada seluruh bupati dan walikota di Jawa Timur atas sinergitas visi misi yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi,” kata Gubernur Jatim.

Terkait nilai yang didapatkan masing-masing daerah, Gubernur Jatim menyebut jika antara satu daerah dengan yang lainnya, tidak terpaut jauh. “Untuk nilai antar daerah di Jatim sendiri sangat tinggi dan tidak terpaut jauh satu dengan lainnya,” pungkasnya. (mil/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Gubernur Jatim Serahkan Sertifikat PTSL Kepada Warga di Trenggalek

Diterbitkan

||

Penyerahan sertifikat PTSL kepada masyarakat Trenggalek oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Manggala Praja Nugraha.
Penyerahan sertifikat PTSL kepada masyarakat Trenggalek oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Manggala Praja Nugraha.

Memontum Trenggalek – Dalam serangkaian kunjungannya ke Kabupaten Trenggalek, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga menyerahkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga masyarakat Kabupaten Trenggalek, Sabtu (17/10) sore.

Didampingi dengan instansi vertikal di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur mengungkapkan jika kegiatan ini merupakan salah satu upaya penguatan ekonomi masyarakat di Jawa Timur.

“Hari ini saya ditemani dengan instansi vertikal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik dari Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, BPJS Ketenagakerjaan, Bulog dan Perbankan, turun ke daerah-daerah dalam rangka penguatan ekonomi kepada masyarakat di Jawa Timur. Tidak terkecuali, dalam kunjungan ke Kabupaten Trenggalek ini,” ucap Gubernur Jatim saat dikonfirmasi.

Dikatakan Khofifah, setelah dari Trenggalek, pihaknya juga akan melakukan kegiatan serupa di Kabupaten Pacitan. “Sederhananya adalah, kita ingin rakyat Jawa Timur, itu sehat. Dan ekonominya Jawa Timur, sehat. Kita juga ingin rakyat Jawa Timur, selamat dan juga ekonominya selamat,” imbuhnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, proses ini juga beriringan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti halnya Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas Sosial dan Dinas Perkebunan.

Untuk support finansial, Khofifah menyebutkan, dari beberapa lembaga Perbankan baik Bank Jatim, UMKM Jatim maupun Bank Indonesia dan OJK. “Tadi juga diserahkan sekitar 2935 sertifikasi PTSL. Tentu, kita berharap sertifikat ini selain menjadi ketenangan bagi yang memiliki juga jika ingin menggunakan itu sebagai jaminan. Sehingga, bisa mendongkrak ekonomi masyarakat,” jelas Khofifah.

Disingung terkait vaksin Covid-19, Khofifah enggan memberikan komentar. Ia hanya mengatakan jika semua itu masih menunggu kewenangan dari Pemerintah Pusat.

“Saya hanya mendengar untuk Jawa Timur, dan akan ada beberapa daerah yang mendapat prioritas. Nanti, jika sudah final dan mendapatkan surat tertulis dari pusat untuk Jawa Timur, seperti apa dan mendapatkan berapa vaksin, akan kita umumkan,” tutupnya. (mil/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler