Connect with us

Pemerintahan

Pansus I DPRD, Mulai Inventarisir Tempat Usaha Di Trenggalek

Diterbitkan

||

Ketua Pansus 1 DPRD Trenggalek, Sukarodin
Ketua Pansus 1 DPRD Trenggalek, Sukarodin

Memontum Trenggalek – Menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Trenggalek mulai menginventarisir dan melakukan peninjauan sejumlah tempat usaha.

Ketua Pansus 1 DPRD Trenggalek, Sukarodin mengatakan bahwasanya seperti yang telah disampaikan RTRW sejauh ini tahapannya masih dalam cek ke lapangan. “Untuk RTRW tahapannya masih cek lapangan yang ada kaitannya dengan beberapa kegiatan dimana ijinnya masih belum tuntas (clear). Alasannya terkendala dengan RTRW yang lama,” ucap Sukarodin, Senin (10/08/2020) siang.

Pihaknya memotivasi kaitannya dengan perubahan RTRW ini yakni dengan mencoba membuka diri agar para investor tidak enggan berinvestasi di Kabupaten Trenggalek. “Artinya tidak terkesan dipersulit ijinnya,” imbuhnya.

Dengan begitu, pihaknya mencoba menginventarisir dan melakukan kroscek lapangan terkait usaha yang ijinnya masih terkendala RTRW. Setelah sidak di lapangan, memang ditemukan adanya permasalahan yang cukup krusial.

“Contohnya ada beberapa usaha tambak udang dimana tanahnya masuk Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga, tapi di peta setelah dicek masuk lahan Perhutani. Maka selanjutnya akan kita inventarisir mana saja yang bermasalah, manakala semua sudah diinventarisir baru akan didiskusikan dan dicari jalan keluarnya,” kata Sukarodin.

Disisi lain, lanjutnya, para pengusaha tambak udang terkait pengelolaan limbah yang perlu ditertibkan agar tidak seperti para pengusaha tambah udang yang ada di pesisir laut Utara. Yang sebelumnya pengelolaan limbah baik, lama kelamaan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Masih terang Sukarodin, terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dilakukan dipastikan pada proses pengajuan ijin harus memenuhi persyaratan.

“Yang kita tau di Kecamatan Munjungan yang sudah mengantongi ijin hanya 1 orang saja, sedangkan yang lainnya belum ada ijin. Sehingga ranah ini ada di Dinas Perijinan dan Dinas PUPR dan nanti akan kita coba kawal prosesnya,” tuturnya.

Bukan berarti pihaknya mempersulit pengusaha tambah udang, hanya perlu ditata dan diatur. Karena rata-rata lokasi tambak udang berhimpitan dengan obyek wisata. Jangan sampai 1 masalah selesai dalam hal ini sektor perekonomian, tetapi justru muncul masalah baru terkait dengan sektor pariwisata.

“Agar semua berjalan selaras, baik sisi ekonomi dan pariwisata maka perlu ditegakkan aturan yang ada,” pungkasnya.

Diketahui, Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga Pemerintah Daerah mengusulkan adanya perubahan terkait hal tersebut. (mil/syn)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Lima Kecamatan di Trenggalek Menyusul Pembelajaran Tatap Muka

Diterbitkan

||

oleh

PENINJAUN : Bupati Trenggalek Gus Ipin saat meninjau SMP di Kecamatan Watulimo yang mulai melakukan pembelajaran tatap muka ditengah pandemi.

Usai Diujicobakan di Watulimo

Memontum Trenggalek – Pasca dilakukan uji coba pembelajaran tatap muka di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Watulimo, 5 Kecamatan lain di kota Keripik Tempe juga akan menerapkan pembelajaran tatap muka ditengah masa pandemi Covid-19. Pemberlakuan pembelajaran tatap muka di 5 Kecamatan ini merupakan daerah yang masuk zona hijau atau zona kuning Covid-19.

Seperti yang diketahui, di pertengahan bulan Agustus kemarin, 4 SMP di Kecamatan Watulimo sudah terlebih dahulu memulai pembelajaran tatap muka. Pemberlakuan ini tentu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ada.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, BupatiTrenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan jika akan ada penambahan 5 Kecamatan yang akan menerapkan pembelajaran tatap muka.

“Sesuai hasil evaluasi pasca pemberlakuan pembelajaran tatap muka di Kecamatan Watulimo, nanti akan ada 5 Kecamatan lain yang akan melakukan hal serupa. Jadi total keseluruhan akan ada 6 kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang akan menerapkan pembelajaran sistem ini,” ucap Bupati Arifin, Rabu (02/09/2020) sore.

Dari 5 Kecamatan ini ada sebanyak 20 sekolah yang akan menggelar pembelajaran tatap muka diantaranya 5 SMP di Kecamatan Gandusari dan Kampak, 4 SMP di Kecamatan Suruh, dan 3 SMP di Kecamatan Tugu. “Jika tambahan di 5 Kecamatan ini berjalan bagus, nanti juga akan dimungkinkan akan diperluas lagi jika tidak ada cluster baru penularan Covid-19 di sekolah yang sudah dibuka,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini mengungkapkan, apabila pembelajaran tatap muka di tingkat SMP ini dirasa aman, pihaknya juga akan membuka pembelajaran tatap muka ditingkat Sekolah Dasar (SD) mulai dari kelas 4, 5 dan kelas 6.

Rencananya pembelajaran tatap muka di 20 SMP yang ada di 5 Kecamatan ini akan mulai dilakukan pada 7 September mendatang.

“Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah persiapan masing-masing sekolah dalam menyiapkan kebutuhan protokol kesehatan. Seperti menyiapkan tempat cuci tangan, penyemprotan desinfektan di tiap kelas, penggunaan masker, face Shield dan lain sebagainya,” jelas Bupati.

Disingung terkait SOP pembelajaran tatap muka ini, Bupati menyebut akan sama seperti yang sudah diterapkan di Kecamatan Watulimo yaitu menggunakan sistem bauran atau mix learning. “Jadi dalam 1 rombongan belajar (rombel) ada pembatasan jumlah siswa dan durasi belajar maksimal 2 jam saja. Dalam 1 rombel akan dibagi menjadi 3 kelompok yakni 10 siswa melakukan pembelajaran luring dan 20 siswa lainnya melakukan pembelajaran dirumah dengan sistem daring,” pungkasnya. (mil/syn)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Ranperda Soal APBD Perubahan 2020 Trenggalek Harus Segera Disahkan

Diterbitkan

||

oleh

Ketua Bapemperda DPRD Trenggalek, Alwi Burhanudin.

Memontum Trenggalek – Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja yang membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah terkait APBD Perubahan tahun 2020. Bertempat di ruang Banmus lantai 2 Kantor DPRD Trenggalek, rapat kali ini juga dilakukan bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Bakeuda, Bapeda dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ketua Bapemperda DPRD Trenggalek, Alwi Burhanudin mengatakan jika hari Bapemperda DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah yang membahas soal harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan tahun 2020. “Hasilnya kita sepakat layak untuk dibahas,” ucap Alwi saat dikonfirmasi, Selasa (01/09/2020) sore.

Ia menuturkan, perubahan yang terjadi di APBD awal adalah nilai belanja yang menurun dan juga pendapatan daerah juga ikut menurun baik dari sisi PAD maupun Dana Perimbangan. “Jadi hari ini kita berikan opini layak bahas yang selanjutnya bisa dilakukan pembahasan ditingkat Badan Anggaran (Banggar) maupun komisi,” imbuhnya.

Disinggung nilai yang turun dari rencana semula, pendapatan di Kabupaten Trenggalek berkurang Rp 169 miliar. Jika diprosentase dari nilai tersebut, pendapatan di Kabupaten Trenggalek turun hampir 8,5%. Sedangkan dari sisi nilai belanja, berkurang Rp 62 Miliar. “Sebelum akhir bulan September, Penetapan Angka Kredit (PAK) ini sudah bisa disahkan. Dan APBD Perubahan ini harus sudah disepakati antara Bupati dan DPRD Trenggalek,” kata Alwi. (mil/ono)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Di Tengah Pandemi, Jamasan Pusaka Dilakukan Secara Sederhana

Diterbitkan

||

oleh

Prosesi jamasan pusaka di Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek.

Hari Jadi ke 826 Kabupaten Trenggalek

Memontum Trenggalek – Memperingati Hari Jadi Kabupaten ke- 826 Trenggalek, jamasan pusaka yang ada di Kabupaten Trenggalek rutin dilakukan. Penjamasan atau pembersihan pusaka di bumi Minak Sopal ini juga sebagai bentuk pelestarian tradisi yang dilakukan menjelang Hari Jadi Trenggalek.

Karena dalam masa pandemi, prosesi jamasan pusaka yang digelar di Pringgitan Pendopo Trenggalek digelar secara sederhana dan mematuhi protokol kesehatan.

“Ini acara yang rutin menjelang Hari Jadi Kabupaten Trenggalek, dalam kondisi yang sederhana dan tidak mengundang banyak orang karena musim pandemi,” ucap Bupati Trenggalek saat dikonfirmasi usai prosesi Jamasan, Minggu (30/08/2020) sore.

Dikatakan Bupati Arifin, prosesi jamasan ini rutin dilaksanakan sebagai bukti jika Kabupaten Trenggalek itu ada.

“Ini harus kita laksanakan, karena ini tenger (tanda) kalau Trenggalek itu ada. Sehingga kalau tidak di tengeri Trenggalek tidak ada,” imbuhnya.

Sejumlah pusaka yang dibersihkan di antaranya adalah dua buah Tombak Korowelang, Payung Songsong Tunggul Naga, Songsong Tunggul Wibawa, Panji lambang kabupaten, serta Parasamya Purna Karya Nugraha. Satu persatu pusaka tersebut dibersihkan oleh Juru Jamas dr.Sarjono Baskoro dan Ki Hadi Sunaryo.

Pusaka yang telah dibersihkan selanjutnya akan dibawa dari Pendapa Manggala Praja Nugraha dibawa menuju ke Balai Desa Kamulan untuk disemayamkan selama satu malam.

Esok harinya di tanggal 31 Agustus, pusaka tersebut akan dikirab dari Jln RA Kartini menuju Pendhapa Manggala Praja Nugraha oleh Bupati Trenggalek bersama jajaran Forkopimda.

Bupati Nur Arifin juga menjelaskan pelaksanaan kirab pusaka keesokan harinya akan tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

“Yang berbeda adalah tamu undangan secara terbatas, kemudian semua vendor yang digunakan adalah vendor lokal,” kata Bupati.

Bupati juga menghimbau masyarakat untuk menghadiri kemudian menyimak prosesi kirab di rumah saja melalui siaran langsung oleh Dinas Kominfo.

“Mulai pembatiknya, yang jahit kemudian pengantar pusaka, delmannya semuanya lokal. Jadi mengungkit ekonomi lokal, kemudian pada kesempatan tersebut juga kita manfaatkan untuk membagikan dana stimulus ekonomi kepada para usaha mikro,” pungkasnya. (mil/syn)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler