Connect with us

Pemerintahan

Pemohon Wajib Cantumkan Email dan Nomor Whatsapp

Diterbitkan

||

Kadin Dukcapil Trenggalek Suprapti menunjukkan contoh KK dan Akta Kelahiran yang dicetak menggunakan kertas A4 80gram
Kadin Dukcapil Trenggalek Suprapti menunjukkan contoh KK dan Akta Kelahiran yang dicetak menggunakan kertas A4 80gram

Segala Urusan Adminduk Gratis

Memontum Trenggalek – Sesuai dengan Permendagri nomor 109 tahun 2019, terjadi perubahan tentang formulir dan buku yang akan digunakan dalam kepengurusan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Suprapti mengatakan, dasar dari perubahan material Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai Permendagri.

“Perubahan material Adminduk seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan untuk administrasi kependudukan,” ucap Suprapti saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (03/08/2020) siang.

Dijelaskan Suprapti, KK dan Akta Kelahiran akan dicetak menggunakan kertas A4 80gram. Perubahan ini mulai diberlakukan di Kabupaten terhitung sejak 1 Juli 2020 kemarin. “Meski di akhir bulan Juni 2020, masih diperbolehkan mencetak administrasi kependudukan menggunakan kertas security printing dan persediaan kertas itu masih ada, namun sesuai keputusan Pemerintah Pusat, kebijakan tersebut harus ditaati,” imbuhnya.

Terkait proses permohonan Adminduk saat ini, lanjutnya, para pemohon diwajibkan mencantumkan email dan nomor WhatsApp. Kebijakan di kantor Dispendukcapil Trenggalek ditengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, mulai April 2020 pemohon yang datang dari petugas desa. “Dimana petugas desa ini ditunjuk Kepala Desa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek. Jadi segala bentuk kepengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya apapun alias gratis,” kata Suprapti.

Masih terang wanita berhijab ini, untuk mekanisme pelayanan di Kantor Dukcapil ada 2 cara yakni melalui petugas desa atau pemohon datang langsung dengan syarat darurat (emergency). Jenis kedaruratan yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk kepengurusan SIM, BPJS, pernikahan dan lain-lainnya.

Setelah berjalan 2 Minggu, mekanisme ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk tetap mengurus adminduk dengan alasan darurat. Sampai akhirnya, Dukcapil mengeluarkan persyaratan jika dalam kepengurusan administrasi harus disertai surat keterangan dari desa, dan dari sekolah untuk kepengurusan SIM.

“Walaupun petugas desa yang mengurus layanan adminduk harus mencantumkan nomor WhatsApp pemohon beserta alamat email. Jadi kalau petugas desa, alamat email yang dicantumkan ada 2 yakni email desa sama pemohon itu sendiri,” tuturnya.

Ini dilakukan saat dokumen tersebut sudah jadi, file nya akan dikirim ke email masing-masing dari pusat. Diharapkan kedepannya pemohon atau masyarakat yang kehilangan administrasi kependudukan, bisa mencetak (print) sendiri. Dengan syarat kertas yang digunakan harus A4 80gram.

“Sebelum masa pandemi, Kantor Dukcapil menerima layanan adminduk 200 pemohon setiap hari. Namun saat ini, hanya 150 pemohon yang dijalankan oleh petugas desa masing-masing tanpa pemohon harus datang langsung ke kantor Dukcapil,” pungkas Suprapti.

Selain memberikan layanan kepengurusan adminduk di kantor, masyarakat juga bisa mendapatkan layanan Adminduk keliling yang dibiayai dari DAK Kementrian. Kebetulan juga APBD di Kabupaten Trenggalek sudah tejadi recofusing anggaran besar-besaran di setiap OPD. (mil/syn)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Bupati Arifin Resmi Lantik Edy Supriyanto sebagai Sekda Trenggalek

Diterbitkan

||

oleh

Bupati Arifin Resmi Lantik Edy Supriyanto sebagai Sekda Trenggalek
LANTIK: Suasana pelantikan Sekretaris Daerah baru oleh Bupati Trenggalek di Paringgitan Pendopo Manggala Praja Nugraha. (memontum.com/mil)

Memontum Trenggalek – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, resmi melantik Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek yang baru di Paringgitan Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek, Rabu (28/09/2022) tadi. Jika sebelumnya jabatan Sekda Trenggalek diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Andriyanto, saat ini jabatan tersebut diisi oleh Edy Supriyanto

“Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan pelantikan Sekda Kabupaten Trenggalek definitif. Dari hasil Panitia Seleksi (Pansel) kemarin, mengerucut pada tiga kandidat dan sudah diputuskan untuk memilih Edy Supriyanto sebagai Sekda Trenggalek, yang mana sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan 1,” tegas Bupati Arifin kepada Memontum.com.

Dirinya mengatakan, meski saat ini posisi Sekda Trenggalek sudah terisi setelah hampir 1 tahun dijabat Pelaksana Tugas (Plt), namun masih ada jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong. “Diantaranya, Asisten 1 dan 2 serta ditambah dinas-dinas yang masih kosong untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka atau Open Bidding. Open Bidding sendiri, merupakan suatu sistem mekanisme yang dilakukan dalam mengimplementasikan pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan struktural,” imbuhnya.

Tahapannya, terang Mas Ipin-sapaan akrabnya, dari tingkat eselon 2 dilakukan assessment. Kemudian assessment itu kemungkinan adanya rotasi (pergantian) untuk pengisian jabatan di eselon 2. Akan tetapi, permasalahannya antara jabatan sama jumlah eselon yang ada lebih banyak jabatan yang kosong.

“Maka dari itu, kemungkinannya kita melakukan open bidding bagi yang eselon 3 melalui tes,” tegas Bupati Arifin.

Baca juga :

Diketahui, ada lebih dari 5 OPD yang saat ini mengalami kekosongan jabatan. Diharapkan pula, pengisian jabatan di masing-masing OPD ini segera terpenuhi. “Nanti kita akan lihat terlebih dahulu, jangan sampai pengisian jabatan ini justru malah mengganggu kinerja pemerintah diakhir-akhir tahun ini. Dan harus dipilah-pilah juga, mengingat ada progres pekerjaan yang mungkin PPK nya sendiri masih berjalan prosesnya. Intinya jangan sampai ganti-ganti pejabat tapi justru pekerjaannya terbengkalai,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya juga akan lebih selektif dalam melakukan pengisian jabatan. Dan lebih mengutamakan OPD mana yang harus diisi oleh Kepala Dinas definitif. Karena ini menyangkut kebijakan yang akan diambil nantinya.

“Setidaknya, Desember atau masuk Januari awal tahun, format pengisian jabatan harus sudah fix. Dikarenakan pihaknya harus segera mengejar RPJMD agar bisa tercapai,” ujar bupati muda ini.

Masih terang suami Novita Hardiny, dipilihnya Sekda Trenggalek yang baru, ini pertimbangannya selain merupakan kebutuhan organisasi, juga karena dijabatan sebelumnya, Edy Supriyanto, bisa dikatakan menjadi orang kedua setelah Sekretaris Daerah.

Bupati Arifin menyebut, jika dilihat dari nilai saat mengikuti tes (ujian), Edy Supriyanto, cukup layak. Ditambah, komitmen dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan suatu jabatan.

“Harapan kita, semoga semuanya semakin kompak. Mengingat Sekda itu merupakan jabatan tertinggi di suatu daerah untuk birokrasi. Sehingga harapannya agar nantinya Sekda baru ini bisa lebih mewujudkan kekompakan dengan staf dibawahnya. Dengan demikian, roda pemerintahan akan berjalan lebih baik,” paparnya. (mil/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Buka Rakor Pendataan Regsosek, Bupati Trenggalek Harap Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran

Diterbitkan

||

oleh

Buka Rakor Pendataan Regsosek, Bupati Trenggalek Harap Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran
RAPAT: Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat membuka rapat koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi. (memontum.com/mil)

Memontum Trenggalek – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, membuka rapat koordinasi pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022. Bertempat di hall hotel di Trenggalek, bupati mengatakan bahwa saat ini semua memiliki masalah yang sama, yaitu terkait dengan data penduduk.

“Sedikit bercerita, saat saya masih menjabat sebagai Wakil Bupati Trenggalek, dahulu. Ternyata, banyak data mulai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) hingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), diolah demi memastikan bahwa yang memperoleh bantuan adalah yang berhak. Dan ini yang harus kita selesaikan,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (22/09/2022) pagi.

Suami Novita Hardiny ini menegaskan, jika selama ini data-data yang diambil hanya berdasarkan survei yang sangat terbatas. “Seperti contoh kemiskinan, data kemiskinan prosentasenya diambil berdasarkan survei yang sampelnya kita tahu pasti sangat terbatas meskipun secara metodologi memang diakui, tetapi ketika muncul bantuan kita harus menyalurkan bantuan by name by address,” jelas Bupati Arifin.

Baca Juga :

Mas Ipin-sapaan akrabnya berharap, melalui Registrasi Sosial Ekonomi ini masyarakat yang benar-benar tidak mampu bisa tercover. “Makanya, dengan Regsosek ini harapannya semua bisa tercapai, kebijakan berbasis data juga bisa tepat sasaran. Harapan kami, data yang kemudian disajikan pemerintah itu data yang sudah menggambarkan kondisi sebenarnya, harapannya juga sudah memunculkan by name by address,” tegasnya.

Mendukung pendataan awal Regsosek tersebut, Mas Ipin meminta kepada seluruh camat dan kepala desa di wilayah masing-masing untuk mendata warganya dimulai dari siapa saja yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan. “Selanjutnya, nanti Dinas Dukcapil hingga selesainya pendataan awal Regsosek dan seterusnya untuk berkeliling ke desa-desa, utamanya yang masih minim administrasi kependudukannya,” kata Bupati muda ini.

Kemudian, sambungnya, juga dilakukan pendataan terhadap para pelaku UMKM untuk didaftarkan di Online Single Submission (OSS). Sehingga, dapat diketahui jenis usahanya hingga omzet yang dimiliki.

“Jadi, kalau kemudian ada updating prosentase kemiskinan yang baru, mungkin data dari Regsosek ini bisa lebih kita yakini angkanya. Karena, akan benar-benar berbasis jumlah yang dilakukan secara sensus,” paparnya. (mil/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Lantik DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Trenggalek, Mas Ipin Ingatkan Layanan Kesehatan Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan

Diterbitkan

||

oleh

Lantik DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Trenggalek, Mas Ipin Ingatkan Layanan Kesehatan Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan
LANTIK: Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat melantik DPC HNSI Trenggalek di aula PPN Prigi. (memontum.com/mil)

Memontum Trenggalek – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, yang sekaligus Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), melantik Dewan Pengurus Cabang (DPC) HNSI Trenggalek, Selasa (20/09/2022) tadi. Dalam kesempatan itu, dirinya juga berpesan agar anggota tidak hanya mengurusi pengurus atau organisasi semata. Namun, juga mencakup seluruh nelayan.

Bupati Arifin juga menyambut baik, langkah usulan agar disediakan fasilitas kesehatan. Utamanya, untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat nelayan.

“Itu juga jadi prioritas saya. Karena, saya meminta di Trenggalek ini seharusnya kita canangkan ada empat pusat pertumbuhan. Salah satunya, di kawasan pesisir itu, ya Watulimo, Panggul dan juga Munjungan. Maka, saya minta pelayanan-pelayanan di sana harus setaraf kota,” ungkapnya saat dikonfirmasi Memonrum.com, Selasa (20/09/2022) siang.

Artinya, dijelaskan suami Novita Hardiny ini, jika setaraf kota dan masyarakat ketika ingin mendapatkan pelayanan apapun, maka akan mudah dan cepat. “Sehingga, tidak perlu lagi pergi ke kecamatan lain atau ke kota lain. Termasuk, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta HNSI untuk ikut mempromotori serta mendorong para nelayan untuk mengasuransikan keselamatan kerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan. “Karena, bapak ibu bekerja mempertaruhkan nyawa sampai ke tengah laut. Bahkan, tidak cuma satu malam. Namun, hingga berhari-hari terombang-ambing di laut, cuaca tidak bisa kita tebak, ikan tidak bisa kita tebak, untuk siapa bapak ibu bekerja? Ya pasti, untuk keluarga,” imbuhnya.

Maka, sambungnya, memproteksi diri sendiri bisa untuk membantu di saat seseorang tidak mampu bekerja atau tidak ada. “Minimal keluarga ditinggalkan tidak merasakan beban karena ketiadaan kita, karena kita bekerja karena sayangnya kepada keluarga,” tegas Bupati Arifin.

Pihaknya juga berharap, nanti HNSI juga bisa mempromotori, mencerahkan bahwa BP Jamsostek ini jadi salah satu tools untuk memastikan bahwa seseorang tidak tahu akan ada kejadian apa. “Akan tetapi, setidaknya kita sudah memproteksi keluarga kita dari kemungkinan yang terburuk, itu yang paling penting,” paparnya. (mil/sit)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler