Penilaian Kementerian Keuangan RI

Memontum Trenggalek – Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019. Opini WTP dari Kemenkeu RI tersebut merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan atas capaian opini WTP tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur dan diterima oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek saat rapat koordinasi terkait ketertiban dan keamanan di wilayah Provinsi Jatim yang digelar di Covention Hall Grand City Surabaya.

“Tentunya kita patut berbangga berhasil mempertahankan WTP untuk keempat kalinya,” ucap Pjs Bupati Trenggalek Benny Sampirwanto, Senin (19/10/2020) sore.

Pihaknya juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Trenggalek tetap semangat memberikan dedikasi bagi masyarakat. Dan tidak menutup-nutupi pengelolaan keuangan yang ada.

“Saya juga berharap jajaran Pemkab tetap optimis dan semangat untuk tetap memberikan dedikasi kepada seluruh masyarakat Trenggalek dalam memberikan transparansi keuangan,” imbuhnya.

Capaian opini WTP tersebut diberikan karena Pemkab Trenggalek dianggap transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal urgensi maupun penempatan priotitas pembangunan.

“Sesuai dengan RPJMD ada tiga priotitas pembangunan di Trenggalek, di antaranya pembangunan infrastruktur penopang ekonomi dan ketahanan bencana, pembangunan pelayanan dasar untuk memenuhi pelayanan minimal, dan yang terakhir adalah pembangunan yang inklusif,” pungkas Pjs Benny. (mil/syn)

Memontum Trenggalek – Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek meraih penghargaan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan diterima oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (17/10) tadi.

Pjs Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto, berharap dengan penghargaan tersebut, akan semakin mendorong ASN di lingkup Pemkab Trenggalek, untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dengan adanya pencapaian ini, tentu tidak menjadikan para pegawai Pemkab Trenggalek, merasa puas diri. Tetapi sebaliknya, senantiasa membuat inovasi-inovasi pelayanan terbaik untui masyarakat,” ucap Benny.

Penghargaan tersebut, tambahnya, merupakan hasil dari pelaksanaan pertanggung jawaban pada Tahun 2018, yang dievaluasi di Tahun 2019. “Nilai LPPD Pemkab Trenggalek sendiri adalah 3,4624 dengan predikat sangat tinggi. Membuat Pemkab Trenggalek masuk dalam empat besar di Jawa Timur,” terangnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengucapkan terima kasih kepada seluruh bupati dan walikota se-Jatim, atas sinergi visi misi serta komitmen yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

“Saya ucapkan terimakasih, kepada seluruh bupati dan walikota di Jawa Timur atas sinergitas visi misi yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi,” kata Gubernur Jatim.

Terkait nilai yang didapatkan masing-masing daerah, Gubernur Jatim menyebut jika antara satu daerah dengan yang lainnya, tidak terpaut jauh. “Untuk nilai antar daerah di Jatim sendiri sangat tinggi dan tidak terpaut jauh satu dengan lainnya,” pungkasnya. (mil/sit)

Memontum Trenggalek – Dalam serangkaian kunjungannya ke Kabupaten Trenggalek, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga menyerahkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga masyarakat Kabupaten Trenggalek, Sabtu (17/10) sore.

Didampingi dengan instansi vertikal di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur mengungkapkan jika kegiatan ini merupakan salah satu upaya penguatan ekonomi masyarakat di Jawa Timur.

“Hari ini saya ditemani dengan instansi vertikal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik dari Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, BPJS Ketenagakerjaan, Bulog dan Perbankan, turun ke daerah-daerah dalam rangka penguatan ekonomi kepada masyarakat di Jawa Timur. Tidak terkecuali, dalam kunjungan ke Kabupaten Trenggalek ini,” ucap Gubernur Jatim saat dikonfirmasi.

Dikatakan Khofifah, setelah dari Trenggalek, pihaknya juga akan melakukan kegiatan serupa di Kabupaten Pacitan. “Sederhananya adalah, kita ingin rakyat Jawa Timur, itu sehat. Dan ekonominya Jawa Timur, sehat. Kita juga ingin rakyat Jawa Timur, selamat dan juga ekonominya selamat,” imbuhnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, proses ini juga beriringan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti halnya Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas Sosial dan Dinas Perkebunan.

Untuk support finansial, Khofifah menyebutkan, dari beberapa lembaga Perbankan baik Bank Jatim, UMKM Jatim maupun Bank Indonesia dan OJK. “Tadi juga diserahkan sekitar 2935 sertifikasi PTSL. Tentu, kita berharap sertifikat ini selain menjadi ketenangan bagi yang memiliki juga jika ingin menggunakan itu sebagai jaminan. Sehingga, bisa mendongkrak ekonomi masyarakat,” jelas Khofifah.

Disingung terkait vaksin Covid-19, Khofifah enggan memberikan komentar. Ia hanya mengatakan jika semua itu masih menunggu kewenangan dari Pemerintah Pusat.

“Saya hanya mendengar untuk Jawa Timur, dan akan ada beberapa daerah yang mendapat prioritas. Nanti, jika sudah final dan mendapatkan surat tertulis dari pusat untuk Jawa Timur, seperti apa dan mendapatkan berapa vaksin, akan kita umumkan,” tutupnya. (mil/sit)