Connect with us

Pemerintahan

Joss! Pemkab Trenggalek Pertahankan Opini WTP BPK 4 Tahun Berturut-turut

Diterbitkan

||

Joss! Pemkab Trenggalek Pertahankan Opini WTP BPK 4 Tahun Berturut-turut

Memontum Trenggalek – Pemerintah Kabupaten Trenggalek kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kembali mendapatkan Opini WTP tahun ini sekaligus menandai Trenggalek tercatat memperoleh WTP 4 tahun berturut-turut.

Dengan mempertimbangkan situasi darurat pandemi covid-19, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan tanpa bertatap muka fisik secara langsung namun dengan mekanisme videoconfrence.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin (kiri), Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam (kanan). (ist)

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin (kiri), Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam (kanan). (ist)

Melalui video conference Dari Smart Center, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin bersama dengan Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam menerima laporan hasil pemeriksaan WTP yang diserahkan oleh Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono menyampaikan Kabupaten Trenggalek meraih opini WTP atas penyampaian laporan keuangan secara akuntabel dan tepat waktu.

Di saat yang sama, Joko juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang telah berupaya serius dan maksimal dalam menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan undang-undang.

Dikonfirmasi usai menerima WTP, Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam menyampaikan terimakasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang telah menerima LHP BPK dengan Opini WTP 4 tahun berturut-turut.

“Tentunya ini adalah sebuah prestasi yang patut kita banggakan, dan memang tadi disampaikan oleh Pak Bupati ini adalah hal yang wajar karena bagaimanapun pemerintah sudah mempertahankan akuntabilitas pemerintahan di hadapan masyarakat,” ucap Samsul, Selasa (30/06/2020) siang.

Ia berharap dengan WTP ini semoga tidak hanya sekedar WTP, tapi ruhnya juga betul-betul akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan didepan rakyat.

“Dan ini tentunya juga akan mempermudah kami dalam rangka mencermati opini dar BPK karena kalau WDP nanti kita harus membentuk pansus dan lain sebagainya sehingga tahapan-tahapan pekerjaan kita,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengungkapkan dengan diterimanya opini WTP dari BPK ini berarti semakin lama akuntabilitas kinerja keuangan bisa dipertahankan dengan lebih baik.

“Bukan berarti sempurna, tetap pada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan rekomendasi itu telah kita diberi waktu 60 hari dan kita sudah sampaikan rencana aksinya,” kata Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan dengan diterimanya LHP ini akan mempermudah Bupati dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD yang harus dilampiri dengan LHP BPK.

“Jadi dengan LHP BPK sudah turun kita siap kemudian nanti membahas RKPD 2019 bersama-sama dengan DPRD. Dan insyaallah dengan adanya WTP ini pembahasannya seperti yang sudah disampaikan Ketua DPRD tadi sehingga tidak perlu ada pansus sehingga semuanya bisa smooth tinggal nanti DPR memberi rekomendasi-rekomendasi,” tutupnya. (mil/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Novita Hardiny Ingatkan Masyarakat Tak Lalai Jaga Kesehatan Selama Pandemi

Diterbitkan

||

Novita Hardiny Ingatkan Masyarakat Tak Lalai Jaga Kesehatan Selama Pandemi

Memontum Trenggalek – Di masa pandemi Covid-19, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek Novita Hardini mengajak masyarakat untu waspada terhadap penyakit lain dengan tetap mengoptimalkan kesehatan tubuh utamanya kesehatan mata.

Saat melakukan sosialisasi screening mata, Tim Penggerak PKK bersama Klinik EDC di Kecamatan Karangan mengatakan jika masyarakat diharapkan tidak lupa akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh.

Novita Hardiny saat melakukan sosialisasi screening mata dengan Klinik EDC di Kecamatan Karangan

Novita Hardiny saat melakukan sosialisasi screening mata dengan Klinik EDC di Kecamatan Karangan

“Ditengah masa pandemi saat ini, harapan saya adalah agar kita tidak melalaikan penyakit penting lainnya. Akan tetapi kita juga harus mengoptimalkan memaksimalkan kesehatan tubuh secara prima,” ungkap Novita, Senin (10/08/2020) siang.

Menurutnya, mata merupakan salah satu organ penting modal utama dalam berinteraksi sosial. Termasuk dalam menunjang guna melakukan aktifitas keseharian lain seperti saat bekerja pastinya juga akan menggunakan mata.

“Menjaga kesehatan mata itu harus ditanamkan sejak dini, dan selalu di informasikan kepada masyarakat dengan harapan edukasi menjaga kesehatan mata ini bisa tertanam kedalam memori masyarakat,” katanya.

Istri Bupati Trenggalek ini berharap, kedepannya bisa lebih banyak lagi warga masyarakat yang sadar serta berdisiplin untuk menjaga kesehatan indera mata dengan lebih baik. “Banyak sekali masyarakat yang belum paham bahwa mata itu perlu dijaga, karena pikirnya mata itu ya layaknya mata, tidak akan terjadi masalah suatu apapun,” jelas Novita.

Karena radiasi handphone, kemudian sinar uv, debu dan lain sebagainya itu bisa mempunyai dampak yang besar bagi kesehatan mata dan kualitas mata. Ibu 3 anak ini menuturkan, menjaga kesehatan mata bisa dalam kehidupan sehari-hari salah satunya bisa dilakukan dengan memperhatikan jarak mata dengan handphone maupun perangkat elektronik lainnya.

“Bagaimana kita menjaga jarak antara handphone dan mata berapa jauhnya, dan harus dijaga betul-betul, harus disiplin. Jangan hanya 2 hari, kemudian besoknya lagi melihat dari jarak dekat. Kemudian melihat tv juga harus dengan jarak yang cukup jauh,” ungkapnya.

Tak ketinggalan saat beraktifitas di luar, Novita juga memberikan tips untuk selalu menggunakan topi atau penutup kepala lain dengan tujuan menghindarkan organ mata terkena sinar ultraviolet secara langsung.

“Yang terpenting ketika setiap hari kita ke pasar, kemudian ke sawah, kita harus memakai topi, jangan memakai topinya hanya sehari dua hari aja, tetapi harus setiap kita keluar kita harus melindungi mata kita dari sinar UV,” tutup Novita. (mil/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Ada Wacana untuk Pembelajaran Tatap Muka

Diterbitkan

||

Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Zaenab saat ditemui diruanganya
Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Zaenab saat ditemui diruanganya

Perkembangan Pembelajaran Selama Pandemi Covid-19

Memontum Trenggalek – Di tengah masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, semua sistem pembelajaran masih dilakukan dengan metode daring maupun luring. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek mengungkapkan hal tersebut sudah sesuai dengan surat edaran yang ada.

“Sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur per tanggal 6 Juli 2020 menyebutkan bahwa proses pembelajaran di masa pandemi covid-19 masih dilakukan dengan daring maupun luring,” ucap Zaenab, Senin (10/08/2020) siang.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa sekolah akan melakukan pembelajaran dengan tatap muka (luring) dengan tetap dengan menjaga protokol kesehatan yang ada.

“Dengan metode daring ini, banyak wali murid yang mengeluh karena banyak mengeluarkan paket data untuk pembelajarannya. Dan kami menyadari tidak semua orang tua mempunyai handphone android. Sehingga kami melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan koordinator Kepala Sekolah dan pengawas se kabupaten Trenggalek,” jelasnya.

Dikatakan Zaenab, untuk sistem pembelajaran, banyak usulan yang disampaikan yakni menggunakan sistem luring. Dengan catatan menjaga protokol kesehatan dan jumlah peserta didik juga dibatasi maksimal 5 orang serta mendapat dukungan dari wali murid masing-masing.

“Misalnya, salah satu lembaga yang ada di Trenggalek karena sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi yang tidak terjangkau jaringan internet. Maka para tenaga pendidik memohon kepada Kepala Sekolah dan wali murid untuk dilakukan metode pembelajaran secara tatap muka. Atau bahkan wali murid bersedia membeli sendiri Alat Pelindung Diri (APD) sendiri untuk proses pembelajaran,” terang Zaenab.

Merujuk dari keadaan di lapangan, walaupun tidak ada surat edaran yang menganjurkan tetap bisa dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan bisa dilaksanakan di salah satu rumah wali murid yang tidak keberatan dengan cara bergiliran.

“Utamanya untuk pembelajaran kelas satu dan kelas dua, juga harus didampingi penuh untuk pengenalan terhadap mata pelajaran. Mengingat tidak mungkin akan dilakukan dengan metode daring di tingkatan kelas 1,” imbuhnya.

Dari hasil evaluasi, rata- rata di kecamatan Munjungan, Watulimo dan Gandusari disepakati dalam 1 Minggu akan dilakukan sistem pembelajaran secara luring. Karena didaerah-daerah tersebut akses internet sangat sulit didapat.

Terkait dengan juknis operasional sekolah, memang diamanatkan dalam Permendikbud bahwa dana BOS bisa digunakan untuk pencegahan Covid-19. Seperti membeli hand Sanitizer, masker, face Shield dan lain sebagainya.

“Kemudian juga ada himbauan untuk pembelian paket data internet yang akan diberikan secara gratis. Tetapi kami mendata para orang tua utamanya siswa yang memiliki handphone android sangatlah terbatas. Jadi karena ini bentuk kepentingan pembelajaran maka paket data yang akan diberikan harus memiliki handphone pribadi,” kata Zaenab.

Pada dasarnya, sejauh ini banyak siswa yang tidak memiliki handphone pribadi. Oleh karena itu, pihaknya juga akan melakukan identifikasi dan kajian lebih lanjut.

“Insyaallah himbauan dari Menteri Pendidikan akan segera ditindaklanjuti dengan melihat kondisi yang ada,” ungkapnya.

Seperti yang diketahui, dari data yang didapatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, siswa yang memiliki handphone pribadi juga akan dipilah ulang. Karena pihaknya tidak ingin anggaran BOS yang nantinya digunakan untuk pembelian paket data internet tidak salah sasaran.

Masih terang wanita berhijab ini, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, pembelajaran secara tatap muka bisa dilakukan di daerah yang masuk zona hijau. Yang mana diketahui, jika di Kabupaten Trenggalek sendiri masuk zona oranye sehingga pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan tatap muka tapi sepenuhnya dengan sistem daring.

“Tatap muka mungkin juga bisa dilakukan, mengingat beberapa kecamatan di Kabupaten Trenggalek mulai masuk zona hijau. Ini mungkin yang bisa menjadi pertimbangan untuk mengijinkan melakukan pembelajaran tatap muka,” pungkas Zaenab.

Perlu diketahui, jumlah lembaga pendidikan tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Trenggalek ada 442. diantaranya SD Negeri 422 dan SD Swasta 20 lembaga. (mil/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pansus I DPRD, Mulai Inventarisir Tempat Usaha Di Trenggalek

Diterbitkan

||

Ketua Pansus 1 DPRD Trenggalek, Sukarodin
Ketua Pansus 1 DPRD Trenggalek, Sukarodin

Memontum Trenggalek – Menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Trenggalek mulai menginventarisir dan melakukan peninjauan sejumlah tempat usaha.

Ketua Pansus 1 DPRD Trenggalek, Sukarodin mengatakan bahwasanya seperti yang telah disampaikan RTRW sejauh ini tahapannya masih dalam cek ke lapangan. “Untuk RTRW tahapannya masih cek lapangan yang ada kaitannya dengan beberapa kegiatan dimana ijinnya masih belum tuntas (clear). Alasannya terkendala dengan RTRW yang lama,” ucap Sukarodin, Senin (10/08/2020) siang.

Pihaknya memotivasi kaitannya dengan perubahan RTRW ini yakni dengan mencoba membuka diri agar para investor tidak enggan berinvestasi di Kabupaten Trenggalek. “Artinya tidak terkesan dipersulit ijinnya,” imbuhnya.

Dengan begitu, pihaknya mencoba menginventarisir dan melakukan kroscek lapangan terkait usaha yang ijinnya masih terkendala RTRW. Setelah sidak di lapangan, memang ditemukan adanya permasalahan yang cukup krusial.

“Contohnya ada beberapa usaha tambak udang dimana tanahnya masuk Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga, tapi di peta setelah dicek masuk lahan Perhutani. Maka selanjutnya akan kita inventarisir mana saja yang bermasalah, manakala semua sudah diinventarisir baru akan didiskusikan dan dicari jalan keluarnya,” kata Sukarodin.

Disisi lain, lanjutnya, para pengusaha tambak udang terkait pengelolaan limbah yang perlu ditertibkan agar tidak seperti para pengusaha tambah udang yang ada di pesisir laut Utara. Yang sebelumnya pengelolaan limbah baik, lama kelamaan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Masih terang Sukarodin, terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dilakukan dipastikan pada proses pengajuan ijin harus memenuhi persyaratan.

“Yang kita tau di Kecamatan Munjungan yang sudah mengantongi ijin hanya 1 orang saja, sedangkan yang lainnya belum ada ijin. Sehingga ranah ini ada di Dinas Perijinan dan Dinas PUPR dan nanti akan kita coba kawal prosesnya,” tuturnya.

Bukan berarti pihaknya mempersulit pengusaha tambah udang, hanya perlu ditata dan diatur. Karena rata-rata lokasi tambak udang berhimpitan dengan obyek wisata. Jangan sampai 1 masalah selesai dalam hal ini sektor perekonomian, tetapi justru muncul masalah baru terkait dengan sektor pariwisata.

“Agar semua berjalan selaras, baik sisi ekonomi dan pariwisata maka perlu ditegakkan aturan yang ada,” pungkasnya.

Diketahui, Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga Pemerintah Daerah mengusulkan adanya perubahan terkait hal tersebut. (mil/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler