Connect with us

Pemerintahan

Bupati Trenggalek : Bantuan Sosial Tunai akan Diberikan ke Masyarakat atau 100 Ribuan KK

Diterbitkan

||

Memontum Trenggalek – Usai mengikuti video conference dengan Menteri Sosial RI di gedung Smart Center, Bupati Trenggalek sampaikan pernyataan bahwa Pemerintah segera mengucurkan bantuan tunai untuk meringankan beban masyarakat di tengah masa pandemi.

Bupati mengatakan jika Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat. “Kita mendapatkan kepastian dari Pemerintah Pusat, Kementrian Sosial, bahwa akan ada bantuan sosial tunai,” ungkap Bupati, Kamis (16/04/2020) sore.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat diwawancarai pers. (ist)

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat diwawancarai pers. (ist)

Dikatakan Bupati, dalam waktu dekat kuota per-Kabupaten akan diumumkan.

“Yang jelas bantuan ini berupa kartu yang bisa dipakai di Bank Himbara, kemungkinan besar jaringan Bank BNI dan BRI, kita lihat nanti seperti apa,” imbuhnya.

Untuk sasaran yang dikirim, lanjut Bupati, diantaranya 15 ribu PKS yang belum tercover BPNT maupun PKH yang akan diprioritaskan. Terkait hal itu, Pemkab Trenggalek juga akan bersinergi dengan depo-depo yang ada.

“Kami tadi ijin kepada Pak Menteri, yang diberikan kartu nanti diwajibkan membeli produk-produk lokal, seperti pertanian, perkebunan, maupun peternakan, sehingga memutar perekonomian di Trenggalek juga,” kata suami Novita Hardiny ini.

Bupati Nur Arifin juga berharap bahwa sasaran penerima tidak tumpang tindih. Untuk PKH sudah otomatis mendapat BPNT, sedangkan di luar PKH, Bupati mengingatkan jangan sampai double.

“Datanya nanti akan disimpulkan untuk bantuan dari Pemerintah Pusat, sedangkan untuk yang lain nanti akan kita cover dari Pemerintah Kabupaten,” tuturnya.

Masih terang Bupati, Pemerintah Provinsi juga ada program, dan bagi yang belum dapat nanti bisa menghubungi Desa, karena ada BLT di tingkat Desa.

“Sasaran penerima yang akan diintervensi bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi hinngga Kabupaten, ada kurang lebih 100 ribu Kepala Keluarga,” tutup Bupati. (mil)

 

Pemerintahan

Empat Kali Berturut-turut Pemkab Trenggalek Raih Opini WTP

Diterbitkan

||

Pjs Bupati Trenggalek menerima Opini WTP dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Pjs Bupati Trenggalek menerima Opini WTP dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Penilaian Kementerian Keuangan RI

Memontum Trenggalek – Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019. Opini WTP dari Kemenkeu RI tersebut merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan atas capaian opini WTP tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur dan diterima oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek saat rapat koordinasi terkait ketertiban dan keamanan di wilayah Provinsi Jatim yang digelar di Covention Hall Grand City Surabaya.

“Tentunya kita patut berbangga berhasil mempertahankan WTP untuk keempat kalinya,” ucap Pjs Bupati Trenggalek Benny Sampirwanto, Senin (19/10/2020) sore.

Pihaknya juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Trenggalek tetap semangat memberikan dedikasi bagi masyarakat. Dan tidak menutup-nutupi pengelolaan keuangan yang ada.

“Saya juga berharap jajaran Pemkab tetap optimis dan semangat untuk tetap memberikan dedikasi kepada seluruh masyarakat Trenggalek dalam memberikan transparansi keuangan,” imbuhnya.

Capaian opini WTP tersebut diberikan karena Pemkab Trenggalek dianggap transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal urgensi maupun penempatan priotitas pembangunan.

“Sesuai dengan RPJMD ada tiga priotitas pembangunan di Trenggalek, di antaranya pembangunan infrastruktur penopang ekonomi dan ketahanan bencana, pembangunan pelayanan dasar untuk memenuhi pelayanan minimal, dan yang terakhir adalah pembangunan yang inklusif,” pungkas Pjs Benny. (mil/syn)

 

 

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Trenggalek Raih Penghargaan Atas LPPD Tahun 2018

Diterbitkan

||

Pjs Bupati Trenggalek saat menerima penghargaan LPPD Kemendagri RI.
Pjs Bupati Trenggalek saat menerima penghargaan LPPD Kemendagri RI.

Memontum Trenggalek – Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek meraih penghargaan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan diterima oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (17/10) tadi.

Pjs Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto, berharap dengan penghargaan tersebut, akan semakin mendorong ASN di lingkup Pemkab Trenggalek, untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dengan adanya pencapaian ini, tentu tidak menjadikan para pegawai Pemkab Trenggalek, merasa puas diri. Tetapi sebaliknya, senantiasa membuat inovasi-inovasi pelayanan terbaik untui masyarakat,” ucap Benny.

Penghargaan tersebut, tambahnya, merupakan hasil dari pelaksanaan pertanggung jawaban pada Tahun 2018, yang dievaluasi di Tahun 2019. “Nilai LPPD Pemkab Trenggalek sendiri adalah 3,4624 dengan predikat sangat tinggi. Membuat Pemkab Trenggalek masuk dalam empat besar di Jawa Timur,” terangnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengucapkan terima kasih kepada seluruh bupati dan walikota se-Jatim, atas sinergi visi misi serta komitmen yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

“Saya ucapkan terimakasih, kepada seluruh bupati dan walikota di Jawa Timur atas sinergitas visi misi yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi,” kata Gubernur Jatim.

Terkait nilai yang didapatkan masing-masing daerah, Gubernur Jatim menyebut jika antara satu daerah dengan yang lainnya, tidak terpaut jauh. “Untuk nilai antar daerah di Jatim sendiri sangat tinggi dan tidak terpaut jauh satu dengan lainnya,” pungkasnya. (mil/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Gubernur Jatim Serahkan Sertifikat PTSL Kepada Warga di Trenggalek

Diterbitkan

||

Penyerahan sertifikat PTSL kepada masyarakat Trenggalek oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Manggala Praja Nugraha.
Penyerahan sertifikat PTSL kepada masyarakat Trenggalek oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Manggala Praja Nugraha.

Memontum Trenggalek – Dalam serangkaian kunjungannya ke Kabupaten Trenggalek, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga menyerahkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga masyarakat Kabupaten Trenggalek, Sabtu (17/10) sore.

Didampingi dengan instansi vertikal di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur mengungkapkan jika kegiatan ini merupakan salah satu upaya penguatan ekonomi masyarakat di Jawa Timur.

“Hari ini saya ditemani dengan instansi vertikal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik dari Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, BPJS Ketenagakerjaan, Bulog dan Perbankan, turun ke daerah-daerah dalam rangka penguatan ekonomi kepada masyarakat di Jawa Timur. Tidak terkecuali, dalam kunjungan ke Kabupaten Trenggalek ini,” ucap Gubernur Jatim saat dikonfirmasi.

Dikatakan Khofifah, setelah dari Trenggalek, pihaknya juga akan melakukan kegiatan serupa di Kabupaten Pacitan. “Sederhananya adalah, kita ingin rakyat Jawa Timur, itu sehat. Dan ekonominya Jawa Timur, sehat. Kita juga ingin rakyat Jawa Timur, selamat dan juga ekonominya selamat,” imbuhnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, proses ini juga beriringan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti halnya Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas Sosial dan Dinas Perkebunan.

Untuk support finansial, Khofifah menyebutkan, dari beberapa lembaga Perbankan baik Bank Jatim, UMKM Jatim maupun Bank Indonesia dan OJK. “Tadi juga diserahkan sekitar 2935 sertifikasi PTSL. Tentu, kita berharap sertifikat ini selain menjadi ketenangan bagi yang memiliki juga jika ingin menggunakan itu sebagai jaminan. Sehingga, bisa mendongkrak ekonomi masyarakat,” jelas Khofifah.

Disingung terkait vaksin Covid-19, Khofifah enggan memberikan komentar. Ia hanya mengatakan jika semua itu masih menunggu kewenangan dari Pemerintah Pusat.

“Saya hanya mendengar untuk Jawa Timur, dan akan ada beberapa daerah yang mendapat prioritas. Nanti, jika sudah final dan mendapatkan surat tertulis dari pusat untuk Jawa Timur, seperti apa dan mendapatkan berapa vaksin, akan kita umumkan,” tutupnya. (mil/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler