Connect with us

Politik

4 Balon Bupati Trenggalek Siap Rebut Rekom Dari Partai Gerindra

Diterbitkan

||

4 Balon Bupati Trenggalek Siap Rebut Rekom Dari Partai Gerindra

Memontum Trenggalek – Jelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2020, Eko Yuhono resmi daftarkan diri menjadi Kader dari Partai Gerindra sekaligus mengambil formulir pendaftaran sebagai Calon Bupati Trenggalek.

Pria yang berlatar belakang sebagai pengacara ini optimis jika nantinya terpilih menjadi Bupati Trenggalek akan fokus melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan.

Eko Yuwono saat mengambil formulir pendaftaran sekaligus mendaftarkan diri menjadi kader Partai Gerindra Kabupaten Trenggalek. (ist)

Eko Yuwono saat mengambil formulir pendaftaran sekaligus mendaftarkan diri menjadi kader Partai Gerindra Kabupaten Trenggalek. (ist)

Saat mendatangi kantor Partai Gerindra Kabupaten Trenggalek, Eko nampak turut serta membawa keluarga besar dan pendukungnya.

“Hari ini kami datang ke kantor Partai Gerindra yang pertama untuk bergabung menjadi kader Partai. Yang kedua, mendaftarkan diri menjadi calon Bupati Trenggalek tahun 2020,” ucap Eko saat dikonfirmasi, Selasa (03/03/2020) sore.

Dikatakan Ketua Umum Garuda Sakti Shooting Club ini, dalam bursa Pilkada Trenggalek 2020 nanti, ia bersedia menjadi Bupati ataupun Wakil Bupati dan bahkan menjadi Ketua RT sekalipun demi kemajuan Trenggalek.

“Jika terpilih menjadi Bupati, atau wakil dan bahkan Ketua RT sekalipun saya bersedia. Asalkan ini demi kemajuan Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Meski dari Partai Gerindra hanya memiliki 3 kursi saja, Eko mengatakan jika dalam dunia perpolitikan semua bisa terjadi.

“Kalau mendaftar menjadi kader hanya di Partai Gerindra ini saja. Namun untuk berkoalisi dengan Partai yang lainpun kami juga siap,” tegas Eko.

Sementara itu, Ketua Partai Gerindra Kabupaten Trenggalek Nurhadi Rohmat mengaku jika kedatangan Eko Yuwono ke kantor Gerindra kali ini adalah untuk mendaftar sebagai kader dan bakal calon Bupati/Wakil Bupati Trenggalek.

“Hari ini kita kedatangan tamu yakni Bapak Eko Yuwono bersama keluarga besar yang mana maksud kedatanganmya adalah untuk mendaftar menjadi kader Partai Gerindra sekaligus ikut mendaftar menjadi bakal calon Bupati/Wakil Bupati dari Partai Gerindra,” kata Nurhadi.

Diketahui, berkas pendaftaran dari Eko Yuwono sudah diterima. Meski begitu, pihaknya juga akan menunggu rekomendasi Partai serta koalisi dengan partai politik lainnya karena hanya memliki 3 kursi saja.

“Kita tunggu saja rekom dari pusat seperti apa. Yang jelas tidak menutup kemungkinan akan ada lagi bakal calon Bupati atau wakil Bupati yang akan mendaftar nanti atau besok,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, sejak seminggu terkahir pendaftaran bakal calon Bupati/wakil Bupati Trenggalek dari Partai Gerindra ada 4. Diantaranya, Mochamad Nur Arifin (petahana), Muhadi, Ponco Rahmadi dan Eko Yuwono. (mil/tim)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Politik

Pansus II DPRD Mulai Bahas Raperda Soal Hari Jadi Trenggalek 

Diterbitkan

||

oleh

Pansus II DPRD Mulai Bahas Raperda Soal Hari Jadi Trenggalek
Ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Sukarudin. (memontum.com/mil)

Memontum Trenggalek – Guna memastikan sejarah serta asal usul berdirinya Kabupaten Trenggalek, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD mulai bahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Hari Jadi Trenggalek. Dengan dibuatkannya Peraturan Daerah ini, sejarah dan asal usul Kabupaten Trenggalek, maka akan lebih jelas. Atau bahkan, jika masih ada sejarah yang tersembunyi, diharapkan bisa segera terungkap.

Ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan jika Raperda tentang Hari Jadi Trenggalek ini merupakan usulan dari wakil rakyat. “Hari ini kita (Pansus) mulai membahas Raperda tentang Hari Jadi Kabupaten Trenggalek. Raperda ini merupakan salah satu usulan dari anggota legislatif,” ucapnya saat dikonfirmasi usai rapat, Rabu (05/10/2022) siang.

Pihaknya menyebut, jika saat ini sejarah berdirinya Kabupaten Trenggalek, masih simpang siur dengan berbagai versi. Oleh karena itu, dengan adanya Perda ini, nantinya diharapkan sejarah berdirinya Kabupaten Trenggalek, bisa memiliki payung hukum yang jelas dan pasti. Sehingga, perlu adanya kesepakatan versi sejarah yang diakui dan berkekuatan hukum.

“Inikan bagian dari sejarah. Dan sejarah yang sementara ini tertulis, seolah-olah para tokoh islam yang masuk ke Trenggalek sebelum Minak Sopal belum terungkap,” jelas Politisi PKB ini.

Baca juga:

Sementara ini, prasasti yang diambil untuk memutuskan tanggal Hari Jadi Trenggalek adalah Prasasti Kamulan. Oleh karena itu, tanggal Hari Jadi Trenggalek digelar setiap 31 Agustus setiap tahunnya.

“Sedangkan, saat ini telah ditemukan situs yang ada di Desa Gondang Kecamatan Tugu. Yang kemungkinan usianya lebih tua ketimbang prasasti Kamulan. Maka kemungkinan saja, Hari Jadi Trenggalek bisa berubah waktunya,” imbuhnya.

Atau kebalikannya, jika situs yang ada di Desa Gondang Kecamatan Tugu ini usianya lebih muda daripada prasasti Kamulan. Maka tanggal Hari Jadi Trenggalek tetap seperti semula.

Sukarudin menambahkan, jika beberapa waktu lalu telah ditemukan situs bersejarah yang diperkirakan sudah ada sejak era Mataram kuno. Yakni situs candi dan arca yang ada di Kecamatan Tugu.

“Jika nantinya situs yang ditemukan ini memang lebih tua usianya dengan prasasti Kamulan. Maka tidak menutup kemungkinan tanggal Hari Jadi Trenggalek akan berubah. Seiring dengan penyusunan Raperda tentang Hari Jadi Trenggalek yang saat ini mulai dilakukan,” papar Sukarudin. (mil/sit)

Lanjutkan Membaca

Politik

Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Trenggalek Tuntas, Tunggu Fasilitasi Gubernur

Diterbitkan

||

oleh

Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Trenggalek Tuntas, Tunggu Fasilitasi Gubernur
PANSUS: Suasana rapat Pansus II dengan TAPD di ruang Banmus Kantor DPRD Trenggalek. (memontum.com/mil)

Memontum Trenggalek – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif dan atau kemudahan investasi daerah. Raker yang digelar di Ruang Banmus Kantor DPRD Trenggalek itu, dalam kesempatan tersebut Pansus II segera menuntaskan Raperda agar para investor tertarik untuk masuk ke Trenggalek.

Ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan bahwa Raperda ini merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 taun 2019. “Hari ini kita menyelesaikan Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah sesuai perintah PP nomor 24 tahun tahun 2019. Dimana pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi diatur dalam Peraturan Daerah (Perda),” ujarnya saat dikonfirmasi usai rapat, Selasa (04/10/2022) pagi.

Politisi PKB ini menyebut, jika payung hukum terkait pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi bertujuan agar para investor lebih termotivasi untuk melakukan investasi di Trenggalek. Karena mereka bisa memperoleh jaminan, misalnya keamanan.

“Kemarin Komisi III berinisiatif untuk membuat Raperda tersebut melalui tahapan pembentukan Pansus. Dan selajutnya menjadi tanggungjawab Pansus II yang mana kaitannya dengan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah,” terang Sukarudin kepada Memontum.com.

Baca juga:

Gambarannya, dalam pembentukan Raperda ini untuk memberikan motivasi kepada investor agar bisa berinvestasi di Kabupaten Trenggalek dengan memberikan kemudahan kemudian memberikan insentif bagi mereka yang memenuhi syarat. “Harapan kita, setelah Raperda ini ditetapkan menjadi Perda bisa menjadikan motivasi kepada masyarakat Trenggalek dan di luar Trenggalek untuk berinvestasi di Trenggalek. Karena didalamnya, ada jaminan keamanan dan lainnya sesuai dengan perda yang kita rumuskan,” imbuhnya.

Sedangkan untuk rincian insentif, akan diberikan sesuai kriteria yang tertulis dalam Raperda. “Misal untuk pemberian insentif bagi pengusaha lama, pada fase ke dua 5 tahunan. Sedangkan investor baru maksimal 5 tahun dapat diberikan insentif maksimal 2 kali. Kemudian 5 tahun berikutnya hanya diberikan insentif itu kepada investor yang merugi dan pailit,” jelas Sukarudin.

Insentif tersebut, sambungnya, dapat berupa material (anggaran) maupun berupa kemudahan. Seperti kemudahan persyaratan dan lainnya, sesuai kemampuan keuangan daerah.

Oleh karena itu, Pansus II meminta agar menunggu Raperda pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi selesai diundangkan. Dalam prosesnya, Raperda ini sudah selesai pembahasannya. Hanya tinggal meminta fasilitasi Gubernur.

“Pembahasannya sudah selesai, hanya menunggu fasilitasi Gubernur. Mana saja yang kurang pas untuk selanjutnya dievaluasi. Baru kemudian bisa diundangkan,” paparnya. (mil/sit)

Lanjutkan Membaca

Politik

Raperda PBG Mulai Dibahas, Pansus IV DPRD Trenggalek Minta Pemaparan dari TAPD

Diterbitkan

||

oleh

Raperda PBG Mulai Dibahas, Pansus IV DPRD Trenggalek Minta Pemaparan dari TAPD

Memontum Trenggalek – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Bertempat di aula Kantor DPRD, rapat tersebut dalam rangka pemaparan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sesuai aturan yang ada, Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG menjadi istilah perizinan yang digunakan, untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut.

Dalam aturan tersebut, juga diurai bahwa setiap orang yang ingin membangun sebuah bangunan, maka harus mencantumkan fungsi dari bangunan dalam PBG. Fungsi bangunan itu, meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya dan fungsi khusus.

Baca Juga :

Ketua Pansus IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa pembahasan Raperda tentang PBG ini masih dalam tahap pemaparan awal. “Jadi, hari ini kita membahas rencana retribusi PBG yang dimulai dari pemaparan awal terlebih dahulu. Gambarannya kita menyesuaikan PP nomor 16 tahun 2021. Jadi kita harus menyesuaikan pergantian dari IMB ke PBG. Disini kita juga mengatur proses perijinan bangunan gedung,” ujarnya, Selasa (04/10/2022) pagi.

Nantinya, Pemerintah Daerah akan memproyeksikan kenaikan nilai tarif pajak dan retribusi gedung atau bangunan yang telah disebutkan dalam Perda yang baru. Adapun yang menjadi fokus pembahasan Raperda ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi, konsekwensinya tatkala masyarakat, dunia usaha akan mendirikan bangunan khususnya di Trenggalek, haruslah memiliki persyaratan yang ada dalam aturan Perda ini nantinya,” jelas Obeng-sapaan akrabnya.

Untuk besaran nilai tarif PBG, ujarnya, nantinya berada di bawah daerah lain seperti halnya Kediri. Besaran tarif ini menyesuaikan dengan kondisi di Trenggalek. Kurang lebihnya, besaran tarif untuk retribusi PBG di Trenggalek nantinya antara 0,1-0,5 persen dari daerah lain.

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, jika sesuai dengan undang-undang terbaru yakni nomor 1 tahun 2022, semua pajak dan retribusi daerah harus dijadikan 1 Perda. Akan tetapi, PP yang mengatur hal itu masih belum keluar. Sehingga perlu adanya persiapan objek retribusi dalam 1 Perda yang sesuai dengan UU.

“Insyaallah, nanti kita mempersiapkan beberapa obyek retribusi yang ada di Trenggalek untuk dijadikan 1 Perda saja,” imbuhnya.

Pansus IV Trenggalek menyarankan, usai pemaparan awal Raperda PBG yang disampaikan Dinas pengampu Perda kali ini agar implementasi kedepannya harus lebih mudah. “Tadi kita memberi saran masukan kepada Dinas pengampu Perda. Paparan implementasinya jangan sampai mempersulit masyarakat yang akan melakukan ijin PBG maupun akan tertib administrasi yang lain,” papar Obeng.

Dalam hal ini, Pansus IV juga mempunyai tugas untuk menyelesaikan 2 Perda sekaligus. Yang pertama Perda PBG dan yang kedua Perda NPWP. Ditargetkan kedua Perda ini akan selesai sebelum Desember 2022. (mil/sit)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler