Connect with us

Kabar Desa

Tergerus Banjir, Jembatan Penghubung 2 Desa Ambrol

Diterbitkan

||

Tergerus Banjir, Jembatan Penghubung 2 Desa Ambrol

Memontum Trenggalek – Hujan deras yang terjadi di Kabupaten Trenggalek selama beberapa hari membuat beberapa infrastruktur seperti jembatan ambrol. Seperti yang terjadi di RT 15 Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek, putusnya jembatan penghubung antar desa ini membuat warga harus memilih jalur alternatif dengan memutar arah.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ponidi (56) warga setempat mengatakan putusnya jembatan penghubung antar desa ini terjadi setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut.

Warga gotong royong membangun jembatan sementara pasca tergerus banjir Minggu sore. (ist)

Warga gotong royong membangun jembatan sementara pasca tergerus banjir Minggu sore. (ist)

“Awalnya hujan deras terjadi sekitar 1 jam lebih, dan membuat debit air sungai meluap,” ungkap Ponimin saat dikonfirmasi, Selasa (03/03/2020) pagi.

Meluapnya air sungai tersebut mengakibatkan jembatan yang menjadi jalur satu – satunya ini tergerus. Hingga memutus jalur yang sering dilintasi para pelajar di Kabupaten Trenggalek.
Ponidi mengungkapkan jika jalur tersebut merupakan jalur yang sangat vital.

“Ya ini adalah jalur penghubung satu – satunya. Pasca putus, warga juga harus menggunakan jalur alternatif. Tapi tidak jauh,” katanya.

Seperti yang terlihat di lokasi, warga bersama – sama gotong royong membangun jembatan semetara menggunakan batang kayu dan bambu.

Masih terang Ponidi, saat kejadian Dinas terkait bersama Pemerintah Desa sudah terjun ke lokasi. Bahkan, pembangunan jembatan penghubung ini nantinya akan dibangun permanen oleh Dinas terkait.

“Kami ingin jembatan ini bisa difungsikan kembali. Dan masyarakat bisa melewati jalur ini tanpa harus memutar arah,” tegas Ponidi.

Perlu diketahui, putusnya jembatan penghubung antar desa ini bukan kali pertama terjadi. Di tahun awal tahun 2019, jembatan ini sempat tergerus banjir. Namun hanya sebagian badan jembatan saja. Dan kembali tergerus banjir pada Minggu (01/03/2020) sore. (mil/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar Desa

Nilai SK Bupati Maladministrasi, Kades di Trenggalek Wadul ke Dewan

Diterbitkan

||

Memontum Trenggalek – Wadul ke kantor DPRD Trenggalek, Kepala Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan menilai jika Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Bupati maladministrasi. Seperti diketahui, polemik pengisian perangkat Desa Ngulanwetan berbuntut panjang. Bahkan, Kades setempat juga mempertanyakan SK Bupati yang melakukan pembatalan 2 perangkat desa yang telah dilantik sebelumnya.

Kedatangan Kades Ngulanwetan ini diterima oleh Komisi I DPRD Trenggalek. Dalam hearing itu, Kades menilai bahwa SK pembatalan perangkat desa yang diterbitkan Bupati telah menyalahi aturan atau maladministrasi. Parahnya, atas kejadian itu pihaknya mengeluh proses birokrasi di desanya tidak berjalan.

Baca Juga:

    Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Mohammad Husni Tahir Hamid, mengatakan bahwa permintaan hearing Kepala Desa Ngulanwetan ini terkait polemik seleksi pemilihan perangkat desa yang sudah beberapa bulan berjalan. “Hari ini kita menerima hearing dengan Kepala Desa Ngulanwetan terkait polemik atas seleksi pemilihan perangkat desa yang dilakukan beberapa bulan lalu,” ungkap Husni, Rabu (08/09) tadi.

    Dikatakan Husni, terdapat sengketa yang akhirnya SK pengangkatan perangkat desa yakni Sekertaris Desa dan Kepala Dusun yang diterbitkan oleh Kades di batalkan Bupati.

    Selain membatalkan SK, Bupati juga memerintahkan Kades untuk mengangkat PJ sebagai pengganti perangkat yang SK tersebut dibatalkan.

    “Dari kejadian itu Kades Ngulanwetan menilai SK Bupati tersebut terjadi maladministrasi, sehingga kami Komisi I sebatas menanggapi aduan surat dari kades tersebut,” imbuhnya.

    Dari hasil pemaparan Kades saat rapat tadi, lanjut Husni jika pihaknya masih belum bisa menerima pemaparannya tanpa ada bukti otentik. Sehingga Komisi I meminta agar ada bukti yang lebih detail dan jelas pada konteks yang mana maladministrasi SK itu terjadi.

    “Artinya, dengan Kades telah didampingi oleh kuasa hukum yang mengerti tentang hukum, seharusnya bisa lebih menjelaskan apa yang dikatakan maladministrasi itu sebagai legal memorandum. Penilaian tidak sesuai dengan hukum harus juga dibuktikan dengan dasarnya,” terang Husni.

    “Kita masih menunggu data dari pihak kepala desa, karena kali ini terkait bukti data belum ada. Karena Kades tidak bisa membuktikan penilaiannya terkait maladministrasi,” lanjutnya.

    Menurut Politisi Partai Hanura ini, penilaian bersalah atau tidak harus didasari dengan undang-undang karena itu berbicara hukum, jadi harus ada dasar Undang-Undang untuk menyatakan salah atau tidaknya.

    Sedangkan dari pemaparan Kades tidak sesuai apa yang dipikirkan, mereka tidak menyampaikan dasar apapun dari penilaian maladministrasi tersebut. Dari kejadian itu Komisi I meminta inspektorat untuk mencari jalan keluarnya.

    “APIP harus segera mencari solusi agar polemik ini segera berakhir dan roda birokrasi berjalan,” tegasnya.

    Terpisah, Kepala Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Nur Kholis menuturkan, persoalan terkait pembatalan SK pengangkatan perangkat desa itu adalah cacat prosedur.

    “Jadi Bupati mengeluarkan SK pembatalan hasil pengisian perangkat desa tertanggal 31 Mei 2021. Sedangkan kami menilai, sebelum dilakukan pelantikan. Kedua calon ini sudah lulus seleksi,” kata Nur Kholis.

    Tidak disertai surat rekomendasi dari Camat sebelum pelantikan, diakuinya karena panitia tidak menyerahkan seluruhnya dokumen hasil pengisian kepadanya. Sehingga pelantikan 2 perangkat desa itu tetap dilakukan karena dianggap memenuhi syarat.

    “Saat ini pun, ada salah satu peserta ujian yang merasa tidak terima atas hasil pengisian perangkat desa. Dan sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” jelasnya. Ia juga mengaku sudah 5 kali mengikuti persidangan di PTUN. Namun, dalam hal ini Kades menyayangkan langkah Bupati yang telah menerbitkan SK pembatalan perangkat desa. Meski saat ini masih dalam proses gugatan ke PTUN. (mil/ed2)

    Lanjutkan Membaca

    Kabar Desa

    Bupati dan Wakil Bupati Tinjau Pelaksanaan Pilkades Serentak 2021 di Sejumlah TPS

    Diterbitkan

    ||

    Bupati dan Wakil Bupati Tinjau Pelaksanaan Pilkades Serentak 2021 di Sejumlah TPS
    Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek saat meninjau sejumlah TPS yang menggelar Pilkades serentak 2021.

    Memontum Trenggalek – Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek bersama jajaran Forkopimda meninjau sejumlah TPS di beberapa desa yang menggelar hajatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak.

    Monitoring tersebut dilakukan untuk memantau kondusifitas keamanan serta penerapan protokol kesehatan.

    Bupati Trenggalek meninjau TPS 3 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu dan TPS 4 Desa Ngares Kecamatan Trenggalek. Sedangkan Wakil Bupati Trenggalek bersama tim kedua meninjau TPS 6 Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dan TPS 11 Desa Kamulan Kecamatan Durenan.

    “Kami berharap dari 142 TPS bisa berjalan sesuai tahapan dan terpantau sekitar pukul 9 atau 10-an sudah hampir 60 persen pemilih yang hadir, jadi kemungkinan besar nanti setelah dzuhur sudah selesai proses penghitungan,” ungkap Bupati Arifin, Sabtu (03/04/2021) siang.

    Penerapan protokol kesehatan sendiri di TPS-TPS yang ada terpantau cukup ketat. Mulai dari penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, pemberian sarung tangan sekali pakai, serta penjadwalan kedatangan pemberian hak suara di TPS bagi pemilik hak pilih sehingga tidak terjadi kerumunan.

    Bupati Nur Arifin berharap pada pelaksanaan Pilkades serentak ini tidak terjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Harapan lainnya Kepala Desa yang terpilih adalah yang benar-benar amanah dan dicintai rakyatnya.

    “Karena Kepala Desa ini kebanyakan nanti tugasnya untuk melakukan sosial enginering di masyarakat, bagaimana merubah perilaku, menyemangati masyarakat bergotong royong, jadi kalau tidak ada dukungan kecintaan dari rakyat tentu susah nanti Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahannya,” terangnya.

    Bupati Nur Arifin juga berpesan kepada Kepala Desa yang terpilih nantinya dapat bersinergi dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Trenggalek maupun visi misi presiden.

    Sementara itu, saat meninjau pelaksanaan Pilkades serentak di TPS 3 Desa Nglongsor, Bupati Trenggalek bersama jajaran Forkopimda juga melaksanakan koordinasi secara daring dengan Ditjen Bina Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri RI.

    Dalam kesempatan itu disampaikan rencana terkait sistem e-voting untuk digunakan dalam pemilihan di tingkat desa.

    “Ya kita akan coba dan mungkin nanti kalaupun harus ada Perda terkait Pilkades dan memasukkan e-voting menjadi salah satu opsi, ya, nanti harus kita tindak lanjuti karena sudah menjadi peraturan,” terang Bupati.

    Masih terang Suami Novita Hardini ini, selanjutnya dengan e-voting nanti juga semakin mudah dalam rangka melakukan evaluasi pasca Pilkada.

    Karena biasanya gugatan-guagatan itu bukti yang diminta biasanya terkait kecurangan atau surat suara berlebih, kalau e-voting berbasis NIK atau DPT tentunya nanti dapat menghindari perselisihan.

    “Tinggal masalahnya cyber security-nya nanti seperti apa itu nanti harus masuk dalam kajian kita, kita lihat nanti sistem dari Kemendagri apakah bisa diadopsi seratus persen atau perlu penyempurnaan, karena tidak semua daerah memiliki internet dan sebagainya,” pungkasnya. (mil/syn)

    Lanjutkan Membaca

    Kabar Desa

    Komisi I DPRD Minta Persoalan Pilkades Tahun Lalu Tidak Terulang

    Diterbitkan

    ||

    Komisi I DPRD Minta Persoalan Pilkades Tahun Lalu Tidak Terulang
    Suasana rapat kerja Komisi I DPRD dengan Dinas PMD, Camat dan panitia pelaksana Pilkades.

    Memontum Trenggalek – Komisi I DPRD Trenggalek memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat juga panitia pelaksana Pilkades. Pemanggilan itu juga dilakukan guna mengantisipasi permasalahan saat Pilkades berlangsung.

    Seperti yang diketahui, terdapat 15 desa di 7 kecamatan yang akan melaksanakan Pilkades serentak 3 April besok.

    Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Mohammad Husni Tahir Hamid mengatakan, hari ini pihaknya memanggil dinas PMD, Camat dan panitia pelaksana guna mengarahkan agar pelaksanaan pilkades berjalan lancar.

    “Kita inginkan agar di dalam pelaksanaan pilkades lancar, Karena letak suksesnya pilkades itu pada panitia dengan cara panitia Pilkades harus menguasai aturan yang mengatur dirinya bagaimana harus bertindak,” ucap Husni saat dikonfirmasi, Rabu (31/03/2021) siang.

    Husni menegaskan kepada semua pihak agar nantinya pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan kondusif. Pihaknya juga mengarahkan agar apa yang terjadi pada pilkades tahun- tahun lalu tidak kembali terulang.

    “Jangan sampai ada kejadian perselisihan pilkades seperti sebelumnya di Desa Ngares dan Desa Karanggandu, kita inginkan agar di dalam pelaksanaan pilkades tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali,” tegasnya.

    Disinggung soal adanya selisih surat suara dari daftar hadir di tahun sebelumnya, Husni menilai jika hal itu memang merupakan niat yang tidak baik dari panitia. Karena, sebelum dilakukan pencetakan surat suara dan pelaksanaan pasti terlebih dahulu dilakukan pendataan.

    “Jadi harus kita pertanyakan, karena surat suara dicetak oleh desa berarti disitu ada suatu hal yang tidak baik dari awal kalau sampai ada selisih,” kata Husni.

    Politisi Partai Hanura ini menilai jika didalamnya pasti ada alur yang tidak jelas. “Itu pasti ada alur yang tidak jelas dan yang bertanggung jawab disitu adalah panitia pelaksana,” terang Husni.

    Sementara itu mengenai aturan pemusnahan surat suara ketika ada kelebihan surat suara dari daftar hadir husni menampik aturan tersebut.

    “Tidak ada aturan pemusnahan surat suara, kalau sampai ada yang berlebih berarti ada sesuatu hal yang tidak baik,” imbuhnya.

    Terpisah, Kepala Dinas PMD Kabupaten Trenggalek, Edy Supriyanto mengungkapkan kesiapannya dalam membackup pelaksanaan Pilkades serentak 2021 berjalan baik.

    “Kita sudah berbicara dengan panitia terkait hal yang perlu diantisipasi, seperti kelebihan surat suara harus dijaga, berkaca dari pengalaman yang lalu agar tidak terulang. Misalnya saja kartu suara belum di stempel, jangan sampai ada jumlah surat suara yang masuk tidak sama dengan jumlah daftar hadir,” ujar Edy.

    Terkait adanya kelebihan surat suara dengan daftar hadir, ia mengaku tidak ada aturan yang mengatur persoalan tersebut.

    “Kalau soal itu saya tidak mengetahui secara pasti. Akan tetapi, hal itu perlu diatur bagaimana jika ada kelebihan sehingga panitia, calon kepala desa, saksi, bersepakat kalau kelebihan itu dilakukan pemusnahan,” pungkasnya. (mil/syn)

    Lanjutkan Membaca

    Terpopuler