Connect with us

Pemerintahan

Kepala Inspektorat Tanggapi Buruknya Pekerjaan Pembangunan di Trenggalek

Diterbitkan

||

Kantor Inspektorat Kabupaten Trenggalek. (mil)
Kantor Inspektorat Kabupaten Trenggalek. (mil)

Trenggalek, Memontum – Proses pengerjaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek dinilai belum memenuhi spesifikasi, Kepala Inspektorat Kabupaten Trenggalek Bambang Agus Setyadi angkat bicara.

Seperti yang diketahui, beberapa proyek pengerjaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek banyak mendapat respon tak menyenangkan dari masyarakat. Pasalnya, pekerjaan yang dilakukan jauh dari kata layak.

Menanggapi hal itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Trenggalek mengatakan jika jumlah pengawas yang bertugas mengawasi seluruh pekerjaan pembangunan hanya 15 orang saja.

Tentu ini menjadi alasan jika beberapa proyek pembangunan terlepas dari pengawasan pihak inspektorat.

“Pengawasan pembangunan di Kabupaten Trenggalek bukan hanya tugas dari Inspektorat, mengingat dalam setiap kegiatan pembangunan sudah ada konsultan pengawas, ” kata Bambang saat ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (10/12/2019) sore.

Dikatakan Bambang, dari jumlah 15 pengawas yang ada dari Inspektorat tentu tidak mampu untuk mengawasi seluruh pekerjaan pembangunan yang totalnya bahkan ribuan.

Sesuai ketentuan yang ada, pengawas pembangunan memang menjadi tugas dan wewenang Inspektorat. Akan tetapi konsultan pengawas juga harus ambil bagian dalam hal ini karena sudah terbuang dalam kontrak kerja jika dalam suatu pekerjaan pembangunan diwajibkan mengawasi setiap detail pekerjaannya di lokasi.

“Karena sesuai dengan kontrak yang ada, konsultan pengawas setiap hari harus ada di tempat kerjanya untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut, ” imbuhnya.

Selain itu, Bambang menegaskan jika tidak ada sangsi serius dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi.

“Karena yang mendasari adalah kontrak antara PPK dan rekanan, terkait bagaimana isi dalam kontrak tersebut, apakah ada sanksi atau tidak. Namun kalau ternyata bangunan tersebut rusak sebelum waktunya, maka Aparat Penegak Hukum (APH) wajib menuntut untuk dijadikan kerugian negara, ” urainya.

“.. dengan meneliti dulu penyebabnya kesalahan dari pada konstruksinya serta kerugian negara melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP), ” pungkas Bambang. (mil)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Ketua TP PKK Jatim Kunker Ke Kabupaten Trenggalek

Diterbitkan

||

Ketua TP PKK Jatim Kunker Ke Kabupaten Trenggalek

Memontum Trenggalek – Kabupaten Trenggalek kembali mendapatkan kunjungan dari Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin. Dalam kunjungannya tersebut, Arumi Bachsin melakukan monitoring dan evaluasi penanganan masalah stunting serta tingkat kematian ibu dan bayi.

Bertempat di pendopo Agung Manggala Praja Nugraha, kunjungan tersebut disambut hangat oleh Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek Novita Hardini.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Trenggalek. (mil)

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Trenggalek. (mil)

Ia menyampaikan bahwa angka stunting di Trenggalek berhasil ditekan. Meskipun tidak terjadi peningkatan, namun angka stunting di Trenggalek mengalami penurunan hingga 25 persen.

“Memang stunting tidak bisa untuk ditiadakan, namun kita terus berusaha untuk menekan dan kerja keras itu menuai hasil, tahun 2019 kemarin, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB berhasil meraih penghargaan Juara 1 penanganan stunting terbaik,” ucap Novita saat dikonfirmasi, Senin (24/02/2020) siang.

Dikatakan Novita, berbagai program terpadu dengan melibatkan semua unsur baik Pemerintahan maupun swasta dan kelompok masarakat digalakkan untuk menangani masalah stunting.

Salah satunya melalui program Sepeda Keren dan Rumah Perempuan, di mana perempuan didorong untuk lebih berdaya sehingga terjadi peningkatan kualitas keluarga. Dengan begitu angka stunting dapat ditekan dengan sendirinya.

“Penyebab stunting sendiri ada banyak faktor, seperti yang disampaikan oleh ibu Ketua PKK Jatim tadi, dan bisa berbeda di tiap daerah, bisa saja karena sanitasinya yang buruk, mungkin data yang disampaikan salah, pernikahan dini juga bisa,” imbuhnya.

Ibu 3 anak ini mengungkapkan dengan adanya Program Sepeda Keren dan Rumah Perempuan diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi semua wanita khususnya yang ada di Kabupaten Trenggalek.

“Hal-hal seperti ini yang mendorong lahirnya program Sepeda Keren dan Rumah Perempuan di Trenggalek, saya memperjuangkan ini karena banyak pendidikan di masyarakat yang belum dikuasai tentang apa itu pernikahan, apa itu pola asuh keluarga dan beberapa yang lainya,” kata Novita.

Semetara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin, mengatakan ada perbaikan penanganan stunting di Trenggalek. Dalam kunjungan kerjanya tersebut juga melibatkan seluruh pengurus TP PKK Kabupaten/Kota se-Bakorwil Madiun dengan harapan saling bertukar pengalaman terkait dengan penanganan stunting.

“Setelah kami melihat ke bawah, dari tahun-ke tahun sudah ada perbaikan, dan hasil peninjauan ini nantinya kita harapkan bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama karena pendekatan di daerah masing-masing berbeda-beda,” ungkap Arumi.

Istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak ini menegaskan jika stunting bukan hanya disebabkan oleh gizinya yang kurang, tapi pola asuh dan sanitasinya baik.

“Stunting bukan melulu soal gizi yang kurang melainkan, ada juga daerah-daerah yang gizinya bagus namun sanitasinya maupun pola asuhnya yang buruk, kita ingin melakukan pendekatan, setelah monitoring ini nanti kita akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, sebagai bahan masukan sehingga program intervensinya tepat,” pungkasnya. (mil/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

DPRD Trenggalek Sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2019 Dalam Rapat Paripurna

Diterbitkan

||

Suasana rapat paripurna di gedung DPRD Trenggalek
Suasana rapat paripurna di gedung DPRD Trenggalek

Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat Paripurna dengan 3 agenda. Dalam rapat paripurna tersebut membahas terkait keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor 35 tahun 2019 tentang Propemperda Kabupaten trenggalek tahun 2020, Persetujuan terhadap peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang tata tertib, serta penyampaian laporan kinerja DPRD kabupaten Trenggalek tahun 2019.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Agus Cahyono di gelar di Graha Paripurna gedung DPRD Trenggalek.

Dalam laporan kinerja DPRD yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyebutkan bahwa dalam hal ini DPRD Trenggalek dapat menyajikan laporan kinerja DPRD Kabupaten tahun 2019 yang terdapat 2 masa jabatan.

“Terdapat dua masa jabatan anggota DPRD periode 2014- 2019 dan masa jabatan anggota DPRD periode 2019 – 2024, yang mana pada tahun 2019 masa jabatan anggota DPRD berakhir pada tanggal 26 agustus dan dilanjutkan oleh anggota DPRD saat ini,” kata Doding, Kamis (20/02/2020) siang.

Beberapa hal yang disampaikan di laporan kinerja ini sebagai salah satu upaya DPRD untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan sekaligus sebagai wujud pengejawatahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban DPRD.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2019, DPRD Trenggalek telah menyelesaikan kegiatan dari rencana tahun tersebut, capaian kinerjanya telah sesuai dengan target.

“Sebagai bentuk konkrit dari laporan kinerja ini telah disajikan di hadapan anggota DPRD dalam bentuk kepingan CD, yang terdiri dari 5 BAB dan 22 lampiran, yang berjumlah 341 halaman,” imbuhnya.

Selain itu dalam penyampaian laporan kinerja DPRD dalam program pembentukan Peraturan daerah ( Prompemperda) tahun 2019 ada sejumlah 26 Raperda. 12 usulan DPRD antara lain Pendapatan yang sah, pajak daerah dan retribusi daerah, perlindungan dan pemberdayaan petani, desa wisata, Penyelenggaraan jasa Konstruksi , Ketenagakerjaan, Penanggulangan kemiskinan, Penyelenggaraan kabupaten sehat, Penyelenggaraan Pembangunan ketahanan keluarga, Sistim kesehatan Daerah, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pembangunan Budaya integritas.

“Juga 14 usulan Bupati diantaranya Pelestarian dan pengembangan kebudayaan , Penyelenggaraan Kabupaten layak anak, Penyelenggaraan pengutamaan Gender, Perubahan Perda kabupaten Trenggalek Nomor 15 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten trenggalek tahun 2012 – 2023, Perubahan Susunan Perangkat daerah, PT BPR Jwalita, Penggabungan atau peleburan atau pengambil alihan PT Bank Perkriditan RBPS, Pendirian stasiun bahan bakar umum, Perusahaan daerah aneka usaha, Pembangunan Industri Kabupaten, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018, pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerahbtahun 2018, dan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” terang Doding. (mil/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

DPRD Trenggalek Terima Kunjungan Kerja DPRD Probolinggo

Diterbitkan

||

Kunjungan Kerja DPRD Probolinggo di Kantor DPRD Trenggalek. (ist)
Kunjungan Kerja DPRD Probolinggo di Kantor DPRD Trenggalek. (ist)

Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek menerima Kunjungan Kerja dari Komisi A, C, dan D DPRD Probolinggo. Kunker di Kota Keripik Tempe ini, 3 Komisi DPRD Probolinggo membawa tema yang berbeda.

Kunjungan kerja tersebut diterima langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Doding Rahmadi.

“Hati ini kita menerima kunjungan kerja dari DPRD Probolinggo. Diantaranya dari Komisi A yang membahas tentang implementasi Kebijakan e – KTP. Sedangkan Komisi C, sharing pendapat terkait penataan dan pengembangan kawasan kumuh dan Komisi D membahas tentang pengurangan angka kemiskinan atau Indek Pembangunan Manusia (IPM),” kata Doding saat dikonfirmasi, Kamis (20/02/2020) siang.

Sementara itu, Ketua rombongan dari DPRD Probolinggo mengatakan jika nama komisi yang ada tidak sama dengan DPRD Kabupaten Trenggalek.

“Di Kabupaten Probolinggo nama komisi menggunakan huruf sedangkan di Kabupaten Trenggalek pakai angka Romawi, ” kata Sutoyo.

Dikatakan politisi Partai Nasdem ini, tak hanya nama komisi saja yang berbeda, melainkan jumlah kursinya juga berbeda. Jika di Kabupaten Trenggalek ada 45 kursi, di Probolinggo ada 50 kursi.

Pihaknya berharap dengan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek ini bisa saling berbagi ilmu terkait beberapa tema yang diusung masing – masing komisi.

“Semoga saya bersama teman – teman mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan kepada masyarakat, ” tuturnya.

Disamping itu, perwakilan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Sambas mengungkapkan jika di Tahun 2017 pelayanan perekaman foto di lakukan secara door to door dan bekerjasama dengan Dinas Sosial berlangsung sukses.

“Di tahun 2019 ada 25 ribu KTP yang memakai surat keterangan (suket) karena stok blanko kosong. Dan baru pada Tanggal 9 Januari ada sekitar 8 ribu blanko,” katanya.

Masih terang Sambas, jika setiap hari cetak sekitar 800 yang terdiri dari,Akte, KK dan KTP, dan ditarget Bulan Maret bisa cetak 26 ribu. Kemungkinan dalam Minggu ketiga bulan Februari sudah bisa terealisasi keseluruhan.

Sedangkan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dijelaskan langsung oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek. Menurut data yang ada, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dilakukan secara gotong royong.

‘Kita menggunakan layanan terpadu yakni Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak). Disini masyarakat hanya perlu menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan, “urai Ratna.

“Dan melaporkan hal – hal yang berkaitan dengan penemuan orang terlantar, kekurangan gizi, atau sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan segera,” ungkap Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati. (mil/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler